Realisasi Belanja APBD Papua Tengah berada di angka 33,75%, Gubernur Tawarkan 6 Langkah Strategis

NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama Pemerintah delapan Kabupaten se-wilayah Papua Tengah mengevaluasi pelaksanaan APBD Tahun 2025 di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Selasa (29/7/2025).

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Asisten III Sekretariat Daerah Papua Tengah, Zakharias F. Marey, yang hadir mewakili Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa.

Dalam sambutannya, Zakharias Marey menegaskan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dilakukan secara tertib, taat hukum, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, serta harus menjunjung tinggi asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan setiap rupiah dari APBD benar-benar memberi manfaat nyata dan terukur bagi kesejahteraan rakyat,” tegas Marey.

Ia menjelaskan, berdasarkan data per 25 Juli 2025, realisasi pendapatan Provinsi Papua Tengah telah mencapai 60,66%, menjadikan Papua Tengah sebagai provinsi dengan capaian tertinggi secara nasional. Namun demikian, realisasi belanja tercatat baru berada pada angka 35,75%, yang dinilainya masih perlu ditingkatkan.

“Capaian ini sudah cukup baik, namun masih terdapat ruang percepatan agar anggaran yang telah direncanakan segera terserap dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” tambahnya.

Zakharias turut mengungkapkan sejumlah kendala teknis dan struktural yang dihadapi dalam pelaksanaan APBD, antara lain: Keterlambatan penetapan pejabat pengelola keuangan; Kurangnya pemahaman teknis pengadaan barang/jasa oleh pejabat SKPD; Keterlambatan penyaluran dana transfer dari pusat; Akses internet yang belum merata di beberapa daerah; Lambatnya proses lelang yang berdampak pada pelaksanaan program pembangunan.

Ia menekankan bahwa hambatan-hambatan tersebut perlu diselesaikan secara terpadu dan sistematis, melalui peningkatan kapasitas SDM, percepatan koordinasi lintas sektor, serta pemanfaatan teknologi informasi secara optimal.

Sebagai bagian dari solusi, Pemerintah Provinsi Papua Tengah mendorong seluruh perangkat daerah untuk melaksanakan sejumlah langkah strategis, antara lain:

1. Mempercepat realisasi belanja APBD berdasarkan kategori belanja pegawai, barang/jasa, dan belanja modal, sesuai arahan dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.115.1/18786/Kedua tertanggal 4 Desember 2023.

2. Kerkolaborasi aktif dengan LKPP untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman teknis dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

3. Mengelola dana secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

4. Memastikan setiap proses kontrak dan lelang sesuai dengan volume pekerjaan, spesifikasi teknis, dan standar harga satuan yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.

5. Mendorong pemanfaatan Katalog Elektronik Versi 6 dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dalam pengadaan yang bersifat cepat.

6. Mengalokasikan paling sedikit 40 persen dari nilai belanja barang/jasa untuk produk usaha kecil dan koperasi, guna mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Selain itu, Zakharias juga menugaskan Inspektorat Daerah untuk berperan aktif dalam mengidentifikasi permasalahan di lapangan dan memberikan pendampingan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dengan Inspektorat Jenderal dan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri jika ditemukan kendala yang bersifat struktural maupun teknis.

“Pembentukan tim monitoring dan evaluasi serta pelaksanaan rapat berkala menjadi kunci dalam mempercepat penyerapan anggaran,” ujarnya.

Menutup sambutannya, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk terus memperkuat tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Plh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, para Bupati se-Papua Tengah, Sekretaris Daerah, Kepala BPKAD, Kepala Bappeda, Inspektorat, serta Kepala Unit Pengadaan Barang dan Jasa dari seluruh kabupaten/kota di wilayah Papua Tengah, bersama jajaran Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah. [*].