RTRW 2026–2046 Jadi Kompas Masa Depan, Meki Nawipa Tegaskan Papua Tengah Tak Boleh Salah Arah

NABIRE, TOMEI.ID | Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menegaskan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2026–2046 bukan sekadar dokumen administratif, melainkan kompas utama pembangunan jangka panjang Provinsi Papua Tengah.

Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektor (Linsek) Pembahasan RTRW Provinsi Papua Tengah Tahun 2026–2046 yang digelar di Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Dalam sambutannya, Meki Nawipa membuka kegiatan dengan salam lintas agama dan budaya sebagai cerminan keberagaman sosial Papua Tengah. Meki Nawipa menyebut tahun 2026 sebagai momentum krusial untuk meletakkan arah pembangunan yang berkelanjutan, terarah, dan inklusif.

“Penataan ruang bukan lagi sekadar urusan administrasi, tetapi menjadi instrumen utama untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan,” tegas Meki Nawipa.

Menurut Meki Nawipa, penyusunan RTRW 2026–2046 telah melalui tahapan panjang dan komprehensif, mulai dari peninjauan dokumen sebelumnya, penyusunan materi teknis, hingga sinkronisasi kebijakan nasional bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Dokumen tersebut mengintegrasikan tata ruang laut serta ruang pesisir dan perairan ke dalam RTRW provinsi, memperkuat pengarusutamaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta menyesuaikan arah kebijakan pembangunan nasional dengan dinamika global.

Dalam paparannya, Meki Nawipa menyoroti sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian dua dekade ke depan, antara lain ketimpangan pembangunan antarwilayah, lemahnya konektivitas antar kabupaten dan antarprovinsi, rendahnya akses pendidikan dan layanan kesehatan, tingginya angka kemiskinan, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia.

Di sisi lain, Papua Tengah memiliki potensi sumber daya alam yang besar dan keanekaragaman hayati yang tinggi. Namun tanpa perencanaan tata ruang yang presisi dan berpihak pada masyarakat, potensi tersebut berisiko memicu eksploitasi berlebihan serta kerusakan lingkungan.

“Seluruh tantangan tersebut harus dijawab melalui perencanaan tata ruang yang tepat, terukur, dan berpihak pada masyarakat,” ujar Meki.

Forum lintas sektor tersebut dihadiri pejabat kementerian/lembaga, pimpinan DPR dan MRP Papua Tengah, serta para bupati se-Papua Tengah yang mengikuti secara luring maupun daring.

Meki Nawipa berharap rapat koordinasi ini menghasilkan masukan konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan agar RTRW Papua Tengah 2026–2046 benar-benar menjadi dokumen strategis yang implementatif, bukan sekadar formalitas regulatif.

“RTRW ini bukan hanya dokumen perencanaan, tetapi kompas pembangunan Papua Tengah dua puluh tahun ke depan,” tegas Meki Nawipa.

Dengan semangat kolaborasi pusat dan daerah, Pemprov Papua Tengah optimistis mampu mengelola potensi sumber daya alam secara berkelanjutan, mempercepat pemerataan pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dalam dua dekade mendatang. [*].