JAYAPURA, TOMEI.ID | Juru Bicara Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka ( Jubir Komnas TPNPB-OPM), Sebby Sambom, angkat bicara terkait Sidang Paripurna I Pelantikan Senat dan Anggota Legislatif Council Pusat dan Daerah Pemerintahan Sementara United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), yang digelar pada 3–6 Juli 2025 di Aula Asrama Mahasiswa Tolikara, Yoka, Jayapura.
Menurut Sebby, pelaksanaan Sidang Paripurna tersebut terkesan tidak serius dan tidak mencerminkan perjuangan kemerdekaan Papua yang sesungguhnya.
“Kami, militer TPNPB, berdiri sendiri sebagai pagar negara. Tugas kami adalah melindungi rakyat Papua dari ancaman pemusnahan oleh kejahatan negara Indonesia. Jadi kondisinya berbeda,” kata Sebby dalam keterangan resminya kepada media, Jumat (11/7/2025).
Hal itu, Sebby Sambom menilai bahwa ULMWP merupakan organisasi Papua di luar negeri yang tidak dapat dijadikan alat politik bangsa Papua. Ia menegaskan, wadah perjuangan yang diakui sejak awal adalah Komite Nasional Papua Barat (KNPB), yang menurutnya mirip dengan BPUPKI yang pernah dibentuk Jepang menjelang kemerdekaan Indonesia.
“Komite Nasional itu dibentuk oleh Dewan Nugini pada Februari 1961 untuk menyiapkan manifesto politik negara Papua Barat. Sejak 2008, kami aktifkan kembali menjadi KNPB sebagai bagian dari persiapan kemerdekaan Papua. Ini yang kami akui,” jelas Sambom.
Menanggapi pengukuhan anggota legislatif oleh ULMWP, yang dipimpin Ketua West Papua Council, Hon. Buchtar Tabuni, Sebby dengan tegas menolak pengakuan terhadap struktur pemerintahan tersebut. Ia menyoroti adanya dualisme kepemimpinan dalam tubuh ULMWP antara Menase Tabuni dan Benny Wenda.
“TPNPB tidak akan mengakui pembentukan itu karena ULMWP sendiri bermasalah. Ada dua presiden. Ini memperlihatkan kekacauan, ambisi, dan egoisme yang justru memperpanjang penderitaan rakyat Papua,” katanya.
Sebby menjelaskan, dualisme tersebut berawal dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) II ULMWP di Vanuatu tahun 2023, yang memilih Menase Tabuni sebagai Presiden Papua Barat. Namun, hasil KTT tersebut kemudian dinilai tidak sah, dan Benny Wenda dideklarasikan sebagai presiden dalam sebuah acara di Jayapura.
“Kami tidak akan terlibat. Kami tidak akan dengar dan tidak akan kompromi. Kami tetap berdiri sendiri sebagai militer bangsa Papua,” tegasnya.
Sebelumnya, dalam Sidang Paripurna I West Papua Council, ULMWP resmi melantik ratusan anggota kongres, yang terdiri dari Anggota Senat dan Legislatif Council tingkat pusat, wilayah, dan daerah. Komposisi yang dilantik mencakup 7 Wakil Ketua, 21 Anggota Senat, 7 Ketua Wilayah, serta 58 Ketua Daerah/Suku.
Meski demikian, TPNPB-OPM menyatakan tidak akan mengakui struktur tersebut.
“Sekali lagi, kami tidak akan mengakui siapa pun. TPNPB tidak akan intervensi dalam urusan politik sipil, karena kami adalah pagar negara untuk seluruh rakyat Papua. Tapi kami akan hadir saat waktunya tiba, yaitu saat kita melakukan revolusi total dan mendesak Indonesia ke meja perundingan internasional. Setelah itu, ketika PBB masuk, barulah kami akan ambil bagian,” tutupnya. [*]
