Sekjen MPM Uncen Tolak Keras Tambang Nikel di Raja Ampat

JAYAPURA, TOMEI.ID | Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura, Papua, Fabianus Gobai, menyatakan sikap tegas untuk menolak eksploitasi tambang nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Pernyataan ini disampaikan dalam siaran pers resmi yang diterima media pada Minggu (8/6/2025).

Fabianus Gobai dalam keterangannya menerangkan bahwa rencana industrialisasi tambang di kawasan konservasi kelas dunia itu merupakan ancaman serius terhadap keberlanjutan ekologi dan hak-hak masyarakat adat Papua.

“Sebagai Sekretaris Jenderal MPM Universitas Cenderawasih, saya menyampaikan keprihatinan dan penolakan yang mendalam terhadap upaya eksploitasi tambang nikel di Raja Ampat,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa Raja Ampat bukan sekadar destinasi wisata eksotis, melainkan merupakan jantung ekologis global yang selama berabad-abad telah dijaga oleh masyarakat adat melalui sistem nilai dan kearifan lokal.

“Kehadiran industri tambang di kawasan konservasi dunia seperti Raja Ampat adalah bentuk kebijakan yang abai terhadap keberlanjutan ekologi dan melanggar hak-hak masyarakat adat,” ujar Gobai.

Menurutnya, di tengah krisis iklim global, arah pembangunan di tanah Papua seharusnya mengedepankan keberlanjutan, bukan logika eksploitasi yang merusak lingkungan dan sosial budaya.

“Kami tidak menolak pembangunan. Yang kami tolak adalah pembangunan yang menyingkirkan masyarakat adat, merusak ekosistem laut, dan membungkam suara rakyat kecil. Masyarakat Papua bukan objek yang bisa diatur atas nama investasi,” tegasnya. “Kami adalah subjek yang berdaulat menentukan masa depan tanah kami sendiri.”

MPM Uncen, lanjut Gobai, menyatakan berdiri bersama masyarakat adat Raja Ampat dan seluruh elemen gerakan sipil yang menolak tambang nikel. Ia menyerukan penghentian segera seluruh aktivitas eksplorasi maupun eksploitasi tambang di wilayah tersebut.

“Bangun Papua dengan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan pelestarian lingkungan, bukan dengan alat berat yang menggali dan meninggalkan luka,” ujarnya.

Gobai juga menyampaikan seruan moral agar negara menghormati kedaulatan rakyat Papua dan tidak terus-menerus menjadikan tanah adat sebagai korban kerakusan modal.

“Papua bukan tanah kosong. Raja Ampat bukan lahan bebas garap. Hentikan eksploitasi, dan dengarkan suara hati rakyat!” katanya.

MPM Universitas Cenderawasih dalam pernyataannya turut menyampaikan empat poin tuntutan kepada pemerintah pusat dan daerah:

Hentikan seluruh proses eksplorasi dan eksploitasi tambang nikel di Raja Ampat;

Hentikan praktik perampasan ruang hidup masyarakat adat dengan dalih investasi nasional;

Segera lakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh perizinan tambang di Papua, terutama di wilayah konservasi dan tanah adat;

Prioritaskan pembangunan Papua melalui pendekatan berbasis pendidikan, penelitian, dan pelestarian lingkungan, bukan melalui industrialisasi eksploitatif.

Di akhir pernyataannya, Gobai menegaskan bahwa gerakan mahasiswa Papua akan terus bersuara menolak model pembangunan yang eksploitatif dan menyerukan solidaritas nasional untuk menyelamatkan Raja Ampat dan seluruh tanah adat Papua. [*]