Sekolah Gratis untuk SMP Resmi Dimulai di Papua Tengah, Meki Nawipa: Tidak Boleh Ada Anak Papua Putus Sekolah

NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah resmi memberlakukan program pembebasan biaya pendidikan bagi seluruh siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) mulai tahun 2026.

Kebijakan tersebut menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan dan memperkuat pembangunan sumber daya manusia Orang Asli Papua (OAP).

Program pendidikan gratis itu diumumkan langsung Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, saat melakukan kunjungan di Masjid Al Falah Nabire, Minggu (24/5/2026).

Dalam keterangannya, Meki Nawipa menegaskan bahwa sektor pendidikan menjadi prioritas utama Pemerintah Provinsi Papua Tengah selain pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan ekonomi masyarakat.

“Tahun ini kita akan membebaskan biaya pendidikan seluruh SMP di Papua Tengah,” tegas Meki Nawipa.

Menurutnya, pembangunan Papua Tengah tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga harus menyentuh kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, penguatan kehidupan sosial, hingga pembangunan karakter generasi muda Papua.

Meki menjelaskan, program sekolah gratis sebenarnya telah dimulai sejak tahun sebelumnya untuk jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Pada tahun 2026, kebijakan tersebut diperluas dengan membebaskan biaya pendidikan seluruh siswa SMP di kabupaten-kabupaten Papua Tengah.

“Tahun kemarin Pemprov Papua Tengah sudah gratiskan biaya SMA, dan tahun ini giliran SMP juga dibebaskan. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi anak-anak Papua Tengah untuk tidak sekolah,” ujarnya.

Ia menilai pendidikan merupakan fondasi utama dalam menciptakan generasi Papua Tengah yang maju, mandiri, dan mampu bersaing di masa depan.

Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya membuka akses pendidikan seluas-luasnya bagi masyarakat, terutama anak-anak di wilayah pedalaman dan pegunungan.

Selain membebaskan biaya pendidikan SMP, Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga tetap melanjutkan program bantuan pendidikan berupa beasiswa bagi mahasiswa asal Papua Tengah yang sedang menempuh pendidikan di Kabupaten Nabire maupun daerah lainnya.

Program beasiswa tersebut diberikan kepada mahasiswa mulai semester tiga dan empat dengan syarat memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 sebagai bentuk dorongan peningkatan kualitas sumber daya manusia Papua Tengah.

Meski demikian, pemerintah provinsi belum memberlakukan pembebasan biaya pendidikan untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) pada tahun ini.

Pemerintah masih melakukan pembenahan serta validasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) di seluruh wilayah Papua Tengah.

“Kita harus memastikan dulu Dapodik untuk SD di Papua Tengah benar-benar valid,” kata Meki Nawipa.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Tengah, jumlah peserta didik tahun 2026 mencapai sekitar 112.000 siswa SD, 42.500 siswa SMP, 19.800 siswa SMA, dan 11.400 siswa SMK, baik negeri maupun swasta.

Sementara itu, Kepala Bidang Data Disdikbud Papua Tengah, Yulianus Kuayo, menegaskan pihaknya kini memperketat proses validasi Dapodik guna mencegah praktik manipulasi data pendidikan di sejumlah sekolah.

Menurut Yulianus, persoalan utama pengelolaan pendidikan di Papua Tengah saat ini masih berkaitan dengan ketidaksesuaian data sekolah dengan kondisi riil di lapangan.

“Satu-satunya data pendidikan yang diakui pemerintah adalah Dapodik. Namun di lapangan masih ditemukan data yang tidak sesuai kondisi sebenarnya,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, ketidaksesuaian data terlihat dari jumlah siswa yang tercatat dalam sistem Dapodik sering kali berbeda dengan jumlah peserta didik yang mengikuti ujian di sekolah.

“Di tingkat SD misalnya, saat ujian jumlah siswa sedikit, tetapi dalam Dapodik tercatat banyak. Ini yang sedang kami tertibkan,” katanya.

Menurutnya, kondisi tersebut mengindikasikan adanya dugaan manipulasi data, termasuk penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak valid oleh oknum operator maupun pihak sekolah.

Karena itu, Disdikbud Papua Tengah menegaskan akan merekomendasikan sanksi tegas bagi sekolah yang terbukti melakukan pelanggaran administrasi dan manipulasi data pendidikan.

“Jika ditemukan ketidaksesuaian data, kami akan merekomendasikan kepada pemerintah kabupaten untuk memberikan sanksi hingga pencabutan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN),” tegas Yulianus Kuayo.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap kebijakan pendidikan gratis bagi siswa SMP ini dapat menjadi langkah nyata dalam menekan angka putus sekolah, memperluas akses pendidikan hingga wilayah terpencil, serta melahirkan generasi muda Papua Tengah yang lebih berkualitas, berdaya saing, dan siap membangun daerahnya di masa depan. [*].