Serapan Anggaran Masih Tertinggal, Wali Kota Jayapura Desak OPD Percepat Kinerja dan Perketat Disiplin

JAYAPURA, TOMEI.ID | Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura menggelar monitoring meja triwulan I tahun anggaran 2026 sebagai forum evaluasi realisasi fisik dan keuangan program pembangunan. Hasilnya mengungkap ketimpangan capaian dengan progres fisik relatif bergerak, namun serapan anggaran masih tertinggal dari target.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Sian Soor, Kantor Wali Kota Jayapura, Rabu (6/5/2026), dihadiri seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), sekretaris, bendahara, hingga kepala distrik.

Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo, menegaskan monitoring dan evaluasi bukan sekadar agenda rutin, melainkan instrumen kunci untuk menguji efektivitas pelaksanaan pembangunan.

“Monitoring meja dan evaluasi ini bukan sekadar rutinitas, tetapi merupakan instrumen penting untuk mengukur capaian kinerja pembangunan dan memastikan setiap program berjalan tepat sasaran,” ujarnya.

Pada 2026, Pemkot Jayapura mengelola anggaran belanja langsung sebesar Rp616,25 miliar. Hingga triwulan I, realisasi fisik tercatat 31,50 persen, sementara realisasi keuangan baru menyentuh 15,76 persen atau Rp97,14 miliar, jauh di bawah target 25 persen.

Wali Kota menilai capaian fisik ini cukup progresif, namun rendahnya serapan anggaran menjadi sinyal serius yang harus segera ditangani. Ia mengingatkan risiko penumpukan pekerjaan di akhir tahun serta potensi sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) jika percepatan tidak dilakukan.

“Serapan keuangan yang masih 15,76 persen harus segera dikejar agar tidak terjadi penumpukan pekerjaan di akhir tahun serta menghindari sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa),” tegasnya.

Ia menekankan tiga aspek krusial: percepatan serapan anggaran, efisiensi administrasi dan perencanaan, serta mitigasi dampak mutasi pejabat yang dinilai mengganggu ritme pelaksanaan program.

Disiplin dan koordinasi juga menjadi sorotan. Wali Kota menyinggung masih adanya pejabat pelaksana yang tidak berada di tempat saat monitoring lapangan, sehingga menghambat proses evaluasi dan pengambilan keputusan.

Selain itu, mekanisme pencairan dana khususnya sistem kolektif juga dinilai belum adaptif terhadap kebutuhan lapangan dan berpotensi menghambat operasional unit layanan dasar seperti puskesmas.

“Perlu ada evaluasi terhadap sistem pencairan agar tidak menghambat unit yang sudah siap melaksanakan kegiatan,” katanya.

Pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) turut menjadi perhatian serius. Hingga triwulan I, realisasi keuangan dana Otsus baru mencapai 6,98 persen. Wali Kota meminta percepatan sekaligus memastikan program benar-benar menyentuh masyarakat Orang Asli Papua (OAP).

“Dana Otsus harus memberikan dampak langsung kepada masyarakat, khususnya OAP. Laporan progres juga harus disampaikan secara berkelanjutan kepada Bappeda, BPKAD, dan Inspektorat,” ujarnya.

Ia juga menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap jadwal kegiatan, pengendalian kualitas paket strategis yang berada dalam pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta komitmen terhadap tertib administrasi dan pengawasan internal.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Jayapura, Robby Kepas Awi, melaporkan bahwa pada tahun anggaran 2026 terdapat 212 program, 385 kegiatan, dan 1.167 sub kegiatan. Dari total OPD, sebanyak 60 OPD telah melampaui realisasi fisik 25 persen, sementara 23 OPD masih tertinggal.

Monitoring lapangan juga mengidentifikasi sejumlah kendala, di antaranya penyesuaian jadwal kegiatan, tahapan perencanaan teknis yang belum rampung, serta dampak mutasi PPTK dan bendahara. Selain itu, ketidakhadiran pejabat saat monitoring dan belum optimalnya sistem pencairan dana turut memperlambat progres.

Untuk dana Otsus, realisasi fisik tercatat 20,62 persen dengan realisasi keuangan 6,98 persen dari total anggaran Rp168,77 miliar yang dikelola 21 OPD, satu rumah sakit, dan 14 puskesmas.

Di sisi lain, enam paket strategis Kota Jayapura yang berada dalam pengawasan KPK RI terus dimonitor, terdiri dari lima paket pemeliharaan berkala jalan oleh Dinas PUPR&KP serta satu paket pembangunan talud penahan di TPA Koya Koso oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Menutup arahannya, Wali Kota mengingatkan seluruh jajaran untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab dan kehati-hatian guna menghindari persoalan hukum di kemudian hari.

“Saya minta kita semua bekerja dengan hati dan teliti, agar tidak ada temuan yang merugikan diri sendiri, keluarga, maupun institusi,” pesannya.

Ia juga mengapresiasi OPD yang telah menunjukkan capaian kinerja baik pada triwulan I, seraya berharap monitoring ini menjadi momentum pembenahan menyeluruh agar pelaksanaan pembangunan ke depan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Kegiatan monitoring meja triwulan I tahun 2026 tersebut secara resmi ditutup oleh Wali Kota Jayapura dengan penegasan percepatan kinerja sebagai prioritas utama. [*].