Setahun Meki–Deinas: Membedah Realisasi Papua Tengah di Meja Uji Andy Noya

NABIRE, TOMEI.ID | Satu tahun pertama kepemimpinan Meki Nawipa dan Deinas Geley di Provinsi Papua Tengah menjadi momentum evaluasi terbuka, kritis, dan menyeluruh atas arah pembangunan daerah otonomi baru tersebut yang dinilai belum sepenuhnya menjawab harapan publik.

Di Ballroom Kantor Gubernur, Pemerintah Provinsi menggelar talkshow refleksi kepemimpinan yang menghadirkan jurnalis senior Andy Noya untuk menguji langsung capaian, konsistensi, serta arah kebijakan Gubernur Meki Nawipa dan Wakil Gubernur Deinas Geley, di Nabire, Jumat (20/2/2026).

Forum ini bukan sekadar seremoni. Di tengah ekspektasi tinggi terhadap provinsi baru, publik menuntut kejelasan sejauh mana enam pilar prioritas yakni pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, perhubungan, dan infrastruktur yang telah bergerak dari janji politik menuju realisasi yang terukur dan berdampak.

Dalam sesi dialog yang berlangsung terbuka dan dinamis, Andy Noya melontarkan pertanyaan tajam mengenai efektivitas belanja daerah, pemerataan layanan dasar di wilayah terpencil, serta strategi pemerintah menjawab tantangan geografis Papua Tengah yang kompleks dan berbiaya tinggi.

Sorotan juga mengarah pada konsistensi antara visi kampanye dan implementasi program tahun pertama RPJMD 2025–2029. Tahun 2025 disebut sebagai fase fondasi pembangunan. Namun fondasi yang kokoh menuntut indikator kinerja yang jelas, capaian kuantitatif terukur, serta transparansi anggaran yang akuntabel.

Sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memaparkan progres sektoral. Dinas Pendidikan menekankan perluasan akses dan peningkatan mutu tenaga pendidik. Dinas Kesehatan menguraikan penguatan layanan primer dan percepatan penanganan stunting. Sementara Dinas Tenaga Kerja, ESDM, dan Transmigrasi memaparkan agenda penciptaan lapangan kerja berbasis potensi lokal dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Namun diskursus tidak berhenti pada capaian administratif. Forum juga mengangkat kendala klasik yang masih menghambat percepatan pembangunan, mulai dari keterbatasan infrastruktur dasar, distribusi tenaga profesional, hingga koordinasi lintas sektor yang belum optimal di wilayah pegunungan dan pedalaman.

Kehadiran akademisi, pelaku usaha, serta lembaga mitra memperkaya sudut pandang evaluasi. Perwakilan UNICEF menyoroti urgensi perlindungan anak dan penguatan sistem sosial yang inklusif, sementara kalangan akademisi mengingatkan pentingnya perencanaan berbasis data dan kesinambungan kebijakan agar pembangunan tidak terjebak pada pendekatan jangka pendek.

Dari sektor ekonomi, dorongan diarahkan pada percepatan iklim investasi serta pemberdayaan pengusaha lokal agar pertumbuhan tidak terpusat di ibu kota provinsi, tetapi merata hingga distrik-distrik.
Gubernur Meki Nawipa menegaskan forum refleksi ini merupakan bagian dari komitmen politik untuk membuka ruang kritik dan evaluasi publik.

Gubernur Meki Nawipa menegaskan bahwa keterbukaan radikal ini adalah manifestasi komitmen baja dan integritas komitmennya untuk membangun legitimasi melalui akuntabilitas mutlak guna meruntuhkan tembok skeptisisme publik secara total, frontal, dan berwibawa.

“Pemerintah harus berani membuka diri untuk diuji secara telanjang. Transparansi bukan sekadar pilihan, tetapi kewajiban konstitusional yang tak terelakkan,” tegas Gubernur Meki secara lantang.

Pernyataan tersebut menjadi penanda upaya membangun legitimasi melalui akuntabilitas dan keterbukaan. Namun legitimasi jangka panjang tetap bergantung pada konsistensi antara komitmen dan eksekusi kebijakan di lapangan.

Talkshow ini menjadi panggung pembuktian apakah Papua Tengah sedang bergerak menuju tata kelola partisipatif berbasis hasil, atau masih dalam tahap konsolidasi. Jawaban sesungguhnya bukan berada di forum ini, melainkan pada dampak nyata yang dirasakan masyarakat di kampung-kampung Papua Tengah dalam tahun-tahun mendatang. [*].