SIAP DPMPTSP Harus Pangkas Birokrasi dan Persempit Celah Pungli di Papua Tengah

NABIRE, TOMEI.ID | Staf Ahli III Gubernur Papua Tengah, Ukkas, menegaskan bahwa transformasi digital pelayanan perizinan harus mampu memangkas birokrasi yang berbelit, meningkatkan transparansi, serta mempersempit peluang terjadinya pungutan liar (pungli).

Penegasan tersebut disampaikan dalam sambutan Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, yang dibacakannya pada peluncuran website dan aplikasi SIAP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Papua Tengah Tahun 2026.

Peluncuran berlangsung di Ruang Meeting Restoran Jakarta, Jalan Jakarta Nomor 15, Kabupaten Nabire, Rabu (14/10/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala DPMPTSP Provinsi Papua Tengah, para pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah provinsi, tim pengembang website dan aplikasi perizinan, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan Ukkas, pemerintah daerah dituntut terus berinovasi menghadapi perkembangan era digital, ketika kecepatan pelayanan, transparansi, dan kemudahan akses informasi menjadi kebutuhan masyarakat.

Ukkas menyampaikan bahwa pola pelayanan lama yang birokratis, lambat, dan tidak efisien perlu dibenahi melalui pemanfaatan teknologi yang mendukung pelayanan publik secara lebih terbuka dan mudah dijangkau.

Menurutnya, kehadiran website dan aplikasi SIAP DPMPTSP merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta mendukung pelayanan berbasis digital.

Melalui sistem tersebut, pemerintah berharap masyarakat dan investor memperoleh kepastian prosedur serta kemudahan dalam mengurus perizinan untuk mendukung kegiatan usaha dan investasi di Papua Tengah.

Ukkas menjelaskan, berdasarkan sambutan Gubernur, aplikasi SIAP dirancang untuk menangani jenis perizinan yang tidak tercakup dalam sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA). Dengan demikian, penerapannya diharapkan melengkapi layanan perizinan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

Ia menekankan bahwa salah satu aspek penting dalam penerapan sistem perizinan elektronik adalah keterbukaan informasi. Pemohon diharapkan dapat mengetahui persyaratan, tahapan proses, biaya resmi, serta jangka waktu pengurusan izin secara jelas.

Transparansi tersebut menjadi penting agar masyarakat memiliki kepastian dalam mengakses pelayanan dan dapat memantau proses pengurusan perizinan tanpa bergantung pada informasi yang tidak jelas.

Selain keterbukaan informasi, digitalisasi juga diarahkan untuk mempersempit peluang pungutan liar dan praktik korupsi melalui pengurangan interaksi tatap muka yang tidak diperlukan antara pemohon dan petugas.

Namun, penerapan teknologi harus tetap disertai pengawasan dan kepatuhan terhadap prosedur pelayanan. Sistem digital diharapkan menjadi instrumen untuk memperkuat akuntabilitas, bukan sekadar memindahkan proses administrasi konvensional ke platform elektronik.

ASN Diminta Pastikan Aplikasi Berjalan Optimal

Ukkas menyampaikan bahwa keberhasilan inovasi digital tidak hanya ditentukan oleh tersedianya website dan aplikasi, tetapi juga oleh komitmen aparatur sipil negara (ASN) dalam menjalankan dan menjaga keberlanjutan sistem tersebut.

Karena itu, melalui sambutan Gubernur, DPMPTSP bersama instansi terkait diminta melakukan pemeliharaan sistem secara berkelanjutan, memberikan respons cepat terhadap kendala teknis, serta memastikan layanan tetap dapat digunakan masyarakat.

Pemerintah juga menekankan pentingnya sosialisasi secara luas agar masyarakat dan pelaku usaha memahami fungsi, prosedur, serta tata cara penggunaan aplikasi SIAP DPMPTSP.

Menurut arahan dalam sambutan tersebut, ukkas meminta aparatur juga harus tetap memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan solutif ketika masyarakat menghadapi hambatan dalam proses pengurusan perizinan secara elektronik.

Dengan langkah itu, digitalisasi diharapkan tidak berhenti pada peluncuran aplikasi, tetapi diikuti peningkatan kualitas pelayanan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Ukkas melalui sambutan Gubernur turut mengajak masyarakat dan pelaku usaha memanfaatkan fasilitas digital tersebut untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Kemudahan akses perizinan diharapkan dapat membantu masyarakat menjalankan kegiatan usaha, memberikan informasi yang lebih jelas kepada investor, serta mendukung terciptanya iklim usaha yang transparan dan efisien di Papua Tengah.

Meski demikian, manfaat tersebut perlu ditopang oleh keandalan sistem, pembaruan informasi, pendampingan bagi pengguna, serta evaluasi berkala terhadap pelaksanaan pelayanan.

Pada akhir sambutan, Ukkas membacakan pernyataan Gubernur Papua Tengah yang secara resmi meluncurkan website dan aplikasi perizinan DPMPTSP Provinsi Papua Tengah Tahun 2026.

Peluncuran tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah daerah dalam mengembangkan pelayanan publik berbasis digital. Keberlanjutan pelaksanaannya akan menjadi faktor penting untuk memastikan sistem SIAP benar-benar memberikan kemudahan, transparansi, dan kepastian pelayanan bagi masyarakat serta pelaku usaha di Papua Tengah. [*]