SMI-KP Soroti Situasi Paniai, Warga Disebut Tinggalkan Kampung hingga Mengungsi ke Enarotali

PANIAI, TOMEI.ID | Kekhawatiran atas situasi keamanan di sejumlah wilayah Kabupaten Paniai, Papua Tengah, mendorong Solidaritas Mahasiswa Paniai Se-Indonesia (SMI-KP) menggelar konsolidasi perdana.

Dalam forum itu, mahasiswa menghimpun berbagai informasi mengenai pengiriman personel militer yang disebut berdampak terhadap aktivitas dan kondisi psikologis masyarakat.

SMI-KP menyebut, sebagian masyarakat di wilayah yang menjadi perhatian memilih meninggalkan kampung dan mengungsi ke Kota Enarotali. Mereka, menurut keterangan yang disampaikan dalam konsolidasi, masih mengalami trauma psikologis terhadap situasi keamanan di wilayahnya.

Persoalan tersebut dibahas dalam konsolidasi SMI-KP melalui Zoom Meeting yang mempertemukan mahasiswa asal Paniai dari berbagai daerah di Indonesia.

Dalam siaran pers yang diterima redaksi tomei.id, Senin (2/11/2026) malam, SMI-KP menyebut sejumlah wilayah yang menjadi perhatian, yakni Kampung Tuguwai di Distrik Agadide, Distrik Ekadide, serta Distrik Kebo.

Menurut SMI-KP, pengiriman personel militer yang mereka sebut sebagai pasukan nonorganik telah menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Sejumlah warga, menurut mereka, memilih meninggalkan kampung karena merasa aktivitas sehari-hari dan kondisi psikologis mereka terganggu.

SMI-KP juga menyampaikan bahwa sejumlah kepala distrik dan anggota DPR sebelumnya telah meminta keterangan mengenai pengiriman personel militer tersebut.

Dalam siaran pers itu disebutkan, masyarakat dan sejumlah pihak juga pernah melakukan dialog dengan Bupati Paniai. Namun, SMI-KP menilai persoalan yang disampaikan masyarakat belum memperoleh penyelesaian yang memberikan rasa aman bagi warga.

Mahasiswa dari Berbagai Wilayah Himpun Informasi

Konsolidasi tersebut dimoderatori Paulo Mote. Forum daring itu diikuti mahasiswa asal Paniai yang berada di Jawa, Bali, Sulawesi, Maluku, serta sejumlah wilayah di Papua.

Dalam kesempatan tersebut, para peserta diberi ruang untuk menyampaikan informasi mengenai kondisi keluarga dan masyarakat di wilayah yang disebut terdampak pengiriman personel militer.

Sejumlah peserta yang turut memberikan tanggapan di antaranya Yan Bunai, Sem Yeimo, Heru Nawipa, Jefri Adii, dan Yulianus Nakapa.

Berbagai keterangan yang muncul dalam konsolidasi kemudian menjadi bahan pembahasan bersama untuk melihat perkembangan situasi masyarakat di sejumlah distrik di Kabupaten Paniai.

Tokoh Pemuda Delapan Kampung Wilayah III, Samuel Kobepa, juga menyampaikan pandangannya dalam forum tersebut.

Menurut Samuel, berdasarkan informasi dan hasil pemantauan yang diterimanya dari lapangan, keberadaan personel militer disebut telah mencapai wilayah Pasir Putih yang berada di kawasan perbatasan Kabupaten Paniai dan Intan Jaya.

Samuel menilai perkembangan situasi tersebut perlu mendapat perhatian serius. Ia mengemukakan kekhawatiran mengenai kemungkinan adanya berbagai kepentingan di balik peningkatan aktivitas militer di wilayah tersebut.

Dalam pandangannya, Samuel mengaitkan persoalan itu dengan potensi sumber daya alam di sejumlah kawasan, termasuk wilayah yang disebutnya sebagai Blok Komopa, Blok Dawagu, dan Blok Mogo-Mogo. Ia juga menyinggung dugaan aktivitas pertambangan emas ilegal di Distrik Bogobaida dan Distrik Bayabiru.

Selain persoalan sumber daya alam, Samuel turut menyinggung isu pemekaran wilayah yang, menurutnya, perlu menjadi perhatian bersama.

Pernyataan mengenai kemungkinan adanya kepentingan tertentu di balik pengiriman personel militer tersebut merupakan pandangan yang disampaikan Samuel Kobepa dalam forum konsolidasi.

Herman Degei Sampaikan Laporan Dugaan Kekerasan

Putra asli Kampung Tuguwai, Herman Degei, turut menyampaikan informasi yang diterimanya mengenai situasi masyarakat di kampung tersebut.

Menurut Herman, terdapat laporan masyarakat mengenai dugaan tindakan kekerasan serta pengambilan sejumlah barang milik warga, termasuk panah dan peralatan yang digunakan untuk berkebun.

Ia juga mengungkapkan informasi mengenai tiga pemuda asli Kampung Tuguwai yang disebut mengalami penembakan.

Herman menuturkan, ketiga pemuda tersebut diduga dicurigai sebagai bagian dari kelompok bersenjata karena memiliki rambut gimbal. Namun, menurutnya, ketiganya merupakan pemuda kampung yang menjalankan aktivitas sehari-hari seperti masyarakat pada umumnya.

“Nyatanya, mereka hanyalah pemuda kampung biasa,” ujar Herman dalam konsolidasi tersebut.

Lebih lanjut, Herman menyebut keberadaan personel militer disebut telah memengaruhi aktivitas warga di Kampung Tuguwai.

Menurutnya, masyarakat merasa terganggu karena aktivitas pemantauan di wilayah tersebut disebut kerap dilakukan pada malam hari dengan menggunakan kendaraan militer.

“Setiap malam mereka melakukan pemantauan menggunakan truk militer,” ujarnya.

Keterangan mengenai dugaan kekerasan dan gangguan terhadap aktivitas masyarakat tersebut masih berdasarkan informasi yang disampaikan dalam forum konsolidasi. Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi dari aparat keamanan maupun Pemerintah Kabupaten Paniai terkait laporan tersebut.

LBH Papua Siapkan Pengaduan ke Komnas HAM

Sementara itu, Yabet Degei dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua menilai persoalan pengiriman personel militer di Kabupaten Paniai perlu mendapat perhatian dari perspektif perlindungan hak-hak sipil dan ruang hidup masyarakat adat.

Menurut Yabet, berbagai kebijakan yang berkaitan dengan keamanan, pembangunan, investasi, maupun program pemerintah di Papua harus tetap memperhatikan hak-hak dasar masyarakat adat dan kondisi sosial yang berkembang di lapangan.

Ia juga menyinggung pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang, menurutnya, harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar Orang Asli Papua.

Yabet menegaskan pihaknya akan mengumpulkan data dan fakta terkait dampak pengiriman personel militer terhadap masyarakat di Kabupaten Paniai.

Data tersebut, bebernya, akan menjadi bahan untuk melihat secara menyeluruh dampak yang dirasakan masyarakat, termasuk kondisi psikologis warga dan keberlangsungan ruang hidup masyarakat adat.

“Data dan fakta akan kami kumpulkan untuk selanjutnya menjadi bahan pengaduan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia,” ujar Yabet.

SMI-KP berharap persoalan yang berkembang di sejumlah distrik di Kabupaten Paniai mendapat perhatian serius dari pemerintah dan seluruh pihak terkait.

Mereka meminta setiap kebijakan yang berkaitan dengan keamanan dan pembangunan di Papua Tengah tetap mengedepankan perlindungan masyarakat, penghormatan terhadap hak masyarakat adat, serta penyelesaian persoalan secara terbuka dan bertanggung jawab.

Terkait informasi dan berbagai dugaan yang disampaikan dalam konsolidasi tersebut, Tomei masih berupaya memperoleh keterangan dari Pemerintah Kabupaten Paniai dan aparat keamanan mengenai pengiriman personel militer serta situasi masyarakat di sejumlah distrik yang disebut dalam forum tersebut. [*]