SMPRPB Bakal Gelar Aksi di DPR Papua Barat, Tolak Pesparawi Nasional hingga PSN

MANOKWARI, TOMEI.ID | Ratusan massa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa, Pemuda, dan Rakyat Papua Barat (SMPRPB) berencana bakal menggelar aksi demonstrasi damai di depan Kantor DPR Papua Barat pada Jumat (19/6/2026). 

Aksi tersebut akan mengusung sejumlah tuntutan, mulai dari penolakan Proyek Strategis Nasional (PSN), program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga desakan pembatalan pelaksanaan Pesparawi Nasional XIV di Manokwari.

Aliansi mahasiswa dan pemuda itu menilai kondisi sosial, ekonomi, dan kemanusiaan di Papua masih menghadapi berbagai persoalan mendasar yang belum mendapat perhatian serius dari pemerintah. Karena itu, mereka mempertanyakan prioritas penyelenggaraan agenda-agenda berskala nasional di tengah situasi yang menurut mereka masih memerlukan penanganan lebih mendesak.

Berdasarkan seruan aksi yang beredar, massa dijadwalkan mulai bergerak sejak pukul 07.00 WIT. Konsentrasi massa akan dilakukan di empat titik, yakni Kampus UNIPA, Kelurahan Amban, Lampu Merah Makali, dan Lampu Merah Wosi, sebelum bergabung menuju Kantor DPR Papua Barat untuk menyampaikan aspirasi.

Dalam pamflet resmi yang diterbitkan panitia, sedikitnya terdapat lima tuntutan utama yang akan disuarakan. Selain menolak PSN dan program MBG, massa juga menegaskan sikap bahwa Papua bukan tanah kosong, menyoroti berbagai persoalan kemanusiaan yang terjadi di Papua, serta mendesak pembatalan pelaksanaan Pesparawi Nasional di Manokwari.

Koordinator Lapangan aksi, Nare, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk respons terhadap situasi yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat Papua.

“Papua situasi tidak baik-baik saja, tetapi pemerintah daerah negara selalu membukanya realita yang dihadapi oleh rakyat. Kami SMPRPB tidak akan diam untuk melihat situasi ini,” tegas Nare dalam keterangan tertulisnya, Rabu (17/6).

Meski mengangkat isu-isu yang sensitif, penyelenggara menegaskan bahwa aksi akan dilaksanakan secara damai dan sesuai koridor hukum. Seluruh peserta juga diimbau menjaga ketertiban selama penyampaian pendapat di muka umum berlangsung.

SMPRPB menyatakan aksi tersebut bertujuan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada para wakil rakyat agar berbagai persoalan yang mereka soroti dapat memperoleh perhatian dan tindak lanjut dari pemerintah maupun DPR Papua Barat.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari DPR Papua Barat maupun pihak pemerintah terkait tuntutan yang akan disampaikan dalam aksi tersebut.