SOMAP Guncang Jayapura: Ini Tuntutan Dibawa ke DPR Papua, Soroti Krisis HAM dan Darurat Militer di Tanah Papua

JAYAPURA, TOMEI.ID | Solidaritas Mahasiswa Papua (SOMAP) menggelar aksi demonstrasi damai di Kota Jayapura, Senin (27/4/2026), dengan membawa 25 tuntutan politik, hukum, dan kemanusiaan yang menyoroti situasi Papua sebagai wilayah yang dinilai tengah berada dalam kondisi krisis HAM, konflik bersenjata, dan darurat militer terselubung.

Aksi massa dimulai dari kawasan Waena dan berakhir di Lingkaran Abepura. Ribuan peserta turun ke jalan menyuarakan penolakan terhadap pendekatan keamanan, operasi militer, kriminalisasi warga sipil, serta eksploitasi sumber daya alam yang disebut terus berlangsung di Tanah Papua.

Dalam pernyataan sikapnya, SOMAP menegaskan bahwa masyarakat Papua selama ini hidup di tengah ketakutan, pengungsian, intimidasi, kemiskinan struktural, dan ketidakpastian hukum. Mereka menilai negara lebih mengedepankan pendekatan represif ketimbang solusi damai, adil, dan bermartabat.

Menurut SOMAP, operasi keamanan di sejumlah wilayah konflik telah berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat sipil. Ribuan warga disebut terpaksa meninggalkan kampung halaman akibat kontak senjata, penyisiran aparat, serta situasi keamanan yang terus memburuk dari waktu ke waktu.

Ribuan Pengungsi dan Luka Kemanusiaan

Dalam orasinya, SOMAP menyebut lebih dari 100 ribu warga Papua telah menjadi pengungsi internal di sejumlah daerah seperti Nduga, Intan Jaya, Puncak, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Maybrat, Dogiyai, dan wilayah lainnya.

Para pengungsi disebut hidup dalam kondisi memprihatinkan, minim akses makanan, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum. Anak-anak kehilangan sekolah, ibu hamil tanpa layanan medis, sementara masyarakat hidup berpindah-pindah di hutan dan lokasi pengungsian darurat.

SOMAP juga menyoroti dugaan penembakan, penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang, hingga kekerasan terhadap warga sipil yang menurut mereka harus segera diusut secara independen dan transparan.

Sorotan terhadap Investasi dan Perampasan Tanah
Selain isu HAM, SOMAP menilai konflik di Papua berkaitan erat dengan kepentingan investasi besar dan proyek strategis nasional. Mereka menuding tanah adat masyarakat terus diambil tanpa persetujuan yang adil dan bermartabat.

Beberapa proyek yang disorot yakni operasi tambang besar di Mimika, Blok Wabu di Intan Jaya, ekspansi perkebunan sawit di wilayah selatan Papua, hingga proyek pangan skala besar di Merauke.

Menurut massa aksi, pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat adat hanya akan memperluas konflik sosial, mempercepat kerusakan lingkungan, dan menghilangkan ruang hidup rakyat Papua.

SOMAP juga menyinggung pembatasan kebebasan sipil di Papua. Mereka menyoroti intimidasi terhadap mahasiswa, aktivis, tokoh masyarakat, jurnalis, hingga pembatasan akses lembaga internasional untuk masuk ke Papua.

Massa aksi menilai keterbukaan informasi penting agar dunia mengetahui kondisi nyata yang terjadi di Papua. Karena itu, mereka mendesak akses bagi lembaga HAM internasional, media asing, dan misi pencari fakta independen.

Lima Sorotan Tajam dari 25 Tuntutan SOMAP

SOMAP menuntut negara segera menghentikan seluruh kekerasan militer terhadap warga sipil di Papua. Mereka menilai operasi keamanan selama ini telah menimbulkan korban jiwa, luka-luka, trauma sosial, hingga gelombang pengungsian besar-besaran. Karena itu, SOMAP mendesak penarikan pasukan organik maupun non-organik dari wilayah konflik serta penghentian pendekatan senjata yang dianggap gagal menyelesaikan persoalan Papua.

Selain itu, SOMAP menegaskan perlunya penegakan hukum tanpa pandang bulu terhadap seluruh pelaku pelanggaran HAM di Papua. Mereka meminta negara mengusut tuntas kasus penembakan, penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang, kekerasan seksual, dan pembunuhan di luar proses hukum. Jalur impunitas yang selama ini dianggap melindungi pelaku dinilai harus diputus demi keadilan bagi korban.

Di bidang politik, SOMAP menyerukan dialog damai dan penyelesaian akar konflik Papua secara demokratis. Mereka meminta negara memfasilitasi perundingan antara pihak-pihak yang bertikai guna menghentikan konflik bersenjata berkepanjangan. SOMAP juga menegaskan bahwa hak politik rakyat Papua harus dihormati melalui jalan demokrasi, bermartabat, dan diawasi secara internasional.

Dalam sektor ekonomi dan sumber daya alam, SOMAP menuntut penghentian eksploitasi tanah Papua yang dinilai hanya menguntungkan segelintir pihak. Mereka meminta penghentian proyek strategis nasional, aktivitas tambang di Blok Wabu, pertambangan ilegal, serta pengambilalihan tanah adat untuk kepentingan militer maupun investasi. Menurut mereka, pembangunan tidak boleh berdiri di atas penderitaan rakyat dan kerusakan lingkungan.

Terakhir, SOMAP mendesak dibukanya akses internasional ke Papua bagi PBB, jurnalis asing, lembaga kemanusiaan, dan pemantau independen. Mereka menilai keterbukaan menjadi langkah penting untuk mengungkap kondisi nyata di lapangan sekaligus memastikan perlindungan HAM berjalan transparan. Negara juga diminta bertanggung jawab secara moral, politik, dan hukum atas seluruh dampak konflik yang telah berlangsung lama di Tanah Papua.

Dokumen Tuntutan Diserahkan

Dokumen berisi 25 tuntutan tersebut kemudian diserahkan langsung kepada DPR Papua dan Komnas HAM RI Perwakilan Papua di kawasan Lingkaran Abepura, disaksikan ribuan peserta aksi yang memadati lokasi dengan pengawalan ketat aparat keamanan.

Aksi tersebut dikomandoi koordinator lapangan Darki Uropmabin dan Miras Kogoya, bersama sejumlah penanggung jawab lainnya yang mengawal jalannya demonstrasi sejak titik kumpul hingga penyerahan aspirasi berlangsung tertib.

Di akhir aksi, SOMAP menyerukan seluruh elemen perjuangan Papua, baik di dalam negeri maupun luar negeri, agar bersatu memperjuangkan nasib rakyat Papua yang terus menghadapi pengungsian, kriminalisasi, intimidasi, dan kehilangan nyawa akibat konflik berkepanjangan.

Massa aksi juga menegaskan bahwa perjuangan menyuarakan keadilan di Papua tidak boleh berhenti pada satu momentum demonstrasi semata, melainkan harus terus dibangun melalui konsolidasi rakyat, gerakan mahasiswa, tokoh adat, gereja, perempuan, dan generasi muda Papua.

Selain itu, SOMAP meminta DPR Papua dan Komnas HAM RI Perwakilan Papua tidak sekadar menerima dokumen tuntutan, tetapi segera menindaklanjuti setiap poin secara serius, terbuka, dan berpihak pada keselamatan warga sipil yang menjadi korban konflik.

Seruan terakhir yang digaungkan massa ialah agar seluruh pihak meninggalkan pendekatan kekerasan dan membuka ruang dialog bermartabat, karena menurut mereka perdamaian sejati di Papua hanya dapat lahir melalui keadilan, penghormatan HAM, dan keberanian politik menyelesaikan akar persoalan. [*].