SRPBB Bantah Flyer Aksi, Tegaskan Dukung Pesparawi dan Soroti Situasi Papua

MANOKWARI, TOMEI.ID | Solidaritas Rakyat Papua Barat Bergerak (SRPBB) menegaskan bahwa flyer ajakan aksi yang beredar luas di Manokwari sejak 9 Juni 2026 bukan berasal dari mereka. Dalam pernyataan sikap yang disampaikan di Manokwari, Minggu (21/6/2026), forum yang terdiri dari berbagai organisasi dan elemen masyarakat itu juga menegaskan tidak menolak pelaksanaan Pesparawi Nasional XIV Tahun 2026, sembari menyuarakan keprihatinan atas situasi kemanusiaan dan keamanan yang terus membayangi Tanah Papua.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum klarifikasi yang menghadirkan unsur mahasiswa, perempuan, pemuda adat, dan Dewan Adat Papua. Forum ini sekaligus merespons berkembangnya isu aksi dan narasi situasi keamanan di Manokwari yang dinilai telah menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Ketua Solidaritas Rakyat Papua Barat Bergerak, Econ Kerenak, menyampaikan klarifikasi tegas bahwa flyer yang beredar dengan narasi ajakan aksi sama sekali bukan produk organisasinya. Ia menegaskan solidaritas tidak berada di balik selebaran tersebut.

“Flyer yang beredar luas pada 9 Juni 2026 dengan narasi akan melakukan aksi tersebut murni bukan berasal dari pihak Solidaritas Rakyat Papua Bergerak,” kata Econ Kerenak, Minggu.

Dalam kesempatan yang sama, ia menyatakan solidaritas mendukung penolakan yang sebelumnya disuarakan Persatuan Gereja-Gereja Indonesia terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) dan militerisme di Tanah Papua. Solidaritas juga menyatakan dukungan terhadap kegiatan gereja yang sedang berlangsung di wilayah Arfak.

Sikap serupa disampaikan perwakilan Pemuda Adat, Veri, yang menegaskan pihaknya tidak terlibat dalam aksi penolakan terhadap kegiatan keagamaan yang sedang berlangsung di Manokwari, termasuk Pesparawi Nasional XIV. Menurut dia, pemuda adat justru mendukung agenda gereja dan kegiatan agamawi yang menempatkan Manokwari sebagai tuan rumah.

“Flyer yang beredar di pelbagai media, kami dari pemuda adat tetap mendukung kegiatan yang sedang berlangsung yaitu kegiatan gereja dan agamawi yang menjadikan Manokwari sebagai tuan rumah. Kami tidak melakukan aksi penolakan terkait kegiatan ini,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua BEM Universitas Papua, Yenuson Rumakew, menegaskan mahasiswa tetap mengawal aspirasi yang sebelumnya disampaikan dalam aksi 7 Mei 2026. Aspirasi tersebut, kata dia, telah diserahkan kepada MRP dan DPR Papua Barat, dan mahasiswa akan menunggu tindak lanjut dari kedua lembaga itu hingga ada pembahasan yang tuntas.

“Kami tetap menuntut untuk dipertemukan dan membahas aspirasi ini sampai tuntas,” tegas Yenuson.

Dari unsur perempuan, Enjel menyampaikan keprihatinan mendalam atas situasi Papua yang dinilainya tidak baik-baik saja. Ia juga meminta pihak-pihak yang membawa Mama Yasinta Moyend bersama keluarganya ke Jakarta agar segera mengembalikannya ke Tanah Papua dalam keadaan selamat.

Di sisi lain, Dewan Adat Papua melalui Sem Awom menyampaikan pandangan kritis mengenai situasi keamanan di Papua dan narasi yang berkembang di Manokwari. Dalam pernyataannya, Dewan Adat menilai bahwa kekacauan yang selama ini dipersepsikan terjadi di Manokwari bukan lahir dari aksi damai mahasiswa, perempuan, maupun pemuda adat, melainkan terkait situasi konflik yang lebih luas di Papua.

Dewan Adat juga menyoroti kondisi kemanusiaan di sejumlah wilayah konflik, termasuk banyaknya masyarakat adat yang hidup dalam pengungsian akibat benturan bersenjata di Papua. Menurut mereka, kondisi itu memperlihatkan bahwa persoalan kemanusiaan di Papua belum sungguh-sungguh ditangani.

“Flayer yang disampaikan oleh solidaritas itu artinya bahwa mereka selalu membuat kekacauan sehingga rakyat Papua yang berada di Manokwari dan juga delegasi-delegasi yang datang ke kota Manokwari jangan percaya dengan situasi yang diciptakan oleh mereka sendiri,” tegas perwakilan adat.

Selain itu, Dewan Adat menilai situasi menjelang pelaksanaan Pesparawi perlu dibaca secara utuh, termasuk sejumlah konflik yang sempat terjadi di beberapa kompleks di Manokwari. Mereka menegaskan pentingnya menjaga ruang demokrasi, mengawal suara masyarakat adat, serta memastikan agenda-agenda publik di Papua tidak menutup mata terhadap realitas kemanusiaan yang sedang dihadapi rakyat.

“Mari kita sama-sama menjaga keamanan, demokratisasi, dan selalu mengawal suara rakyat serta suara anak-anak adat di gunung, lembah, dan pulau-pulau yang selalu memperjuangkan keadilan dan kedamaian,” pungkasnya.

Pernyataan Solidaritas Rakyat Papua Barat Bergerak ditutup dengan seruan untuk menjaga keamanan dan demokratisasi, sekaligus terus mengawal suara rakyat Papua di tengah berbagai persoalan kemanusiaan, konflik, dan kebijakan yang dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat adat di Tanah Papua. [*].