Suara Gereja Mengemuka, GKI Sinode Desak Netralitas Pemerintah Papua di PSU

JAYAPURA, TOMEI.ID | Ratusan warga Gereja Kristen Injili (GKI) Sinode mendatangi Kantor Gubernur Papua di Kota Jayapura, Senin (8/9/2025), untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang kini tengah menjadi sorotan luas masyarakat dan mendapat perhatian publik secara nasional.

Dalam orasinya, Pendeta Jhon Baransano, menegaskan bahwa GKI Sinode konsisten berdiri di atas landasan konstitusi dengan menempatkan supremasi hukum sebagai pijakan utama, serta menyatakan dukungan penuh terhadap proses yang kini tengah berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga negara yang dipercaya mampu menegakkan kebenaran, keadilan, dan menjaga marwah demokrasi di Indonesia.

“Proses PSU sudah selesai. Kami, gereja, memberikan dukungan kepada Mahkamah Konstitusi. Kami percaya MK sebagai lembaga negara akan menegakkan kebenaran dan keadilan sesuai dengan konstitusi,” ujarnya di hadapan massa dan awak media.

Pdt. Jhon turut menyoroti sejumlah persoalan teknis dalam pelaksanaan PSU, khususnya terkait transparansi penyajian formulir C1 oleh KPU Papua. Ia menilai bahwa mekanisme yang semestinya dilaksanakan secara terbuka dan akuntabel tidak dijalankan dengan baik, sehingga menimbulkan keraguan terhadap integritas proses demokrasi yang sedang berlangsung.

“Seharusnya C1 dibuka dalam tahapan KPU, tetapi itu tidak berjalan. Semua akhirnya dilimpahkan ke MK,” jelasnya, seraya menekankan bahwa kelalaian tersebut tidak hanya melemahkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu, tetapi juga memberi beban tambahan kepada Mahkamah Konstitusi dalam menuntaskan sengketa secara adil dan transparan.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kehadirannya bersama warga GKI Sinode merupakan mandat dari pimpinan gereja untuk ikut mengawal jalannya proses politik. Pihaknya mendesak agar pemerintah, khususnya Penjabat (Pj) Gubernur Papua, tetap menjaga netralitas dan tidak melakukan manuver politik praktis.

“Kami menduga ada indikasi keberpihakan Pj Gubernur Papua terhadap salah satu pasangan calon. Kami ingin pemerintah, baik pusat maupun daerah, tetap netral. Pergantian Pj Gubernur sebelumnya, yang dilakukan hanya sebulan sebelum berakhir masa jabatannya, menimbulkan tanda tanya besar. Hal ini akan menjadi catatan penting bagi MK,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa suara gereja tidak boleh dibungkam dalam situasi politik yang penuh ketegangan. Menurutnya, gereja memiliki tanggung jawab moral untuk terus menyuarakan kebenaran, menegakkan nilai keadilan, serta memastikan agar setiap tahapan proses demokrasi berjalan sesuai aturan yang berlaku. Kehadiran gereja, lanjutnya, adalah wujud kepedulian terhadap bangsa dan rakyat Papua agar tidak terjebak dalam praktik-praktik yang mencederai demokrasi.

“Kami akan terus mengawal. Kami berdoa agar sembilan hakim MK dapat memutuskan perkara ini dengan menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan,” pungkasnya, sembari menegaskan bahwa gereja akan tetap berdiri di garda terdepan dalam menjaga integritas proses hukum serta mendukung terciptanya stabilitas dan kedamaian di Tanah Papua. [*].