DEIYAI, TOMEI.ID | Konflik antarwarga di Distrik Kapiraya, Kabupaten Deiyai, kembali menjadi sorotan setelah menimbulkan kerugian material dan korban jiwa. Salah satu tokoh gereja, Gembala Ev. Neles Peuki, dilaporkan meninggal dunia, disertai korban luka dalam insiden yang terus berulang.
Tokoh masyarakat Deiyai, Petrus Badokapa, menilai konflik tersebut sarat kepentingan dan menyeret kelompok tertentu dalam eskalasi. Badokapa meminta kelompok yang diidentifikasi sebagai Suku Kei untuk tidak memperkeruh keadaan serta menghentikan tindakan yang memicu ketegangan di wilayah adat Kapiraya.
“Konflik di Kapiraya ini tidak sederhana. Suku Kei harus bertanggung jawab karena selama beberapa waktu terakhir diduga menjadi aktor pemicu pertentangan,” ungkap Badokapa kepada tomei.id, Kamis (27/11/2025).
Mantan Ketua DPRD Deiyai periode 2019–2024 tersebut menjelaskan bahwa sebelum kehadiran kelompok Kei, masyarakat adat, khususnya Suku Mee dan Kamoro yang hidup berdampingan secara damai. Menurutnya, batas tanah adat di Kapiraya sesungguhnya telah lama jelas dan diketahui secara turun-temurun: wilayah Mee ditandai dengan tumbuhnya buah merah, sementara area Kamoro ditandai dengan pohon pinang.
“Anak adat Kapiraya mengetahui batas itu dengan baik. Penanda wilayah sudah ditetapkan para leluhur dan dihormati selama generasi,” tutur Badokapa menegaskan.
Sejalan dengan itu, Badokapa mendesak pihak yang dianggap memicu konflik untuk segera angkat kaki dari Kapiraya dan kembali ke daerah asal sehingga situasi tidak semakin memburuk.
“Suku Kei harus sadar diri. Ini bukan tanah asal mereka. Silakan kembali dan jangan terus memicu konflik,” tegasnya.
Melihat eskalasi yang menimbulkan korban dan ancaman keamanan, Badokapa meminta Pemerintah Kabupaten Mimika dan Pemerintah Kabupaten Deiyai untuk segera mengambil langkah konkret dalam penyelesaian batas wilayah serta pemulihan keadaan di Kapiraya.
“Bupati Deiyai dan Bupati Mimika harus bergerak cepat. Warga ingin hidup damai, terlebih Natal hanya tinggal beberapa hari,” desaknya.
Tokoh ini kemudian mengingatkan bahwa penyelesaian sengketa pernah difasilitasi oleh Tapem Provinsi Papua pada 2021, namun pertemuan pembahasan batal terlaksana karena pihak Mimika tidak hadir. Badokapa mempertanyakan kebijakan terbaru Pemerintah Mimika yang justru menunjuk salah satu warga Kei sebagai Kepala Kampung Wakia sebelum konflik diselesaikan dengan tuntas.
“Ketika masih menjabat di DPRD, kami pernah menunggu Pemda Mimika satu minggu penuh di Jayapura, tetapi pertemuan tak terjadi. Sekarang setelah Johanes Rettob menjadi Bupati, justru muncul penunjukan kepala kampung dari kelompok Kei. Publik patut bertanya, apa dasar kebijakan itu?” ujar Badokapa penuh tanya.
Menutup pernyataannya, Badokapa menegaskan bahwa konflik harus segera dihentikan karena masyarakat tengah mempersiapkan momen Natal yang semestinya berlangsung dalam suasana damai dan aman. [*].
