DEIYAI, TOMEI.ID | Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Deiyai mendesak Pemerintah Provinsi Papua Tengah segera memfasilitasi penyelesaian tapal batas antara Kabupaten Deiyai dan Kabupaten Mimika yang hingga kini belum tuntas.
Persoalan ini dinilai berdampak serius terhadap keamanan masyarakat di wilayah perbatasan, serta berpotensi memicu konflik sosial antar warga.
Ketua KNPI Deiyai, Melison Dogopia, menekankan bahwa persoalan tapal batas telah berlangsung lama dan menimbulkan keresahan luas.
“Masalah ini sudah lama terjadi, terutama perbatasan antara Kabupaten Deiyai dan Timika. Ini masalah serius. Gubernur Papua Tengah harus turun tangan dan segera fasilitasi penyelesaiannya,” ujar Dogopia saat ditemui di Waghete, Jumat (31/10/2025).
Dogopia mengingatkan pentingnya menghormati tatanan sosial antar suku yang telah terjalin secara turun-temurun sebelum pembentukan pemerintahan formal. Ia menegaskan agar pemerintah daerah tidak melakukan klaim sepihak atas wilayah demi kepentingan ekonomi, pertambangan, atau politik.
“Karena tapal batas belum tuntas, banyak warga tak berdosa menjadi korban akibat perebutan wilayah. Salah satunya di wilayah selatan Deiyai, tepatnya di Distrik Kapiraya dan Distrik Wakia. Persoalan ini sudah berulang kali menimbulkan konflik antar suku,” jelasnya.
Dogopia menambahkan, masyarakat di Kampung Udaugi mengetahui batas wilayah antara Deiyai dan Paniai di Uda Dimi, namun pihak Pemerintah Paniai disebut telah mencaplok sekitar dua kilometer wilayah Deiyai.
“Hal seperti ini sangat mengganggu daerah lain. Maka kami meminta Gubernur Papua Tengah untuk segera memfasilitasi penyelesaian tapal batas, khususnya antara Deiyai dan Mimika,” desaknya.
KNPI Deiyai khawatir, jika persoalan ini dibiarkan tanpa penyelesaian konkret, potensi konflik dan jatuhnya korban akan terus berulang. Mereka mendorong Pemprov Papua Tengah untuk memediasi kedua daerah dalam forum resmi demi tercapainya kesepakatan yang adil dan damai.
Selain itu, Dogopia mengapresiasi langkah cepat Bupati Deiyai Melkianus Mote yang hadir langsung di wilayah perbatasan untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
“Bupati Deiyai sudah menerima beberapa usulan prioritas dari Kepala Distrik Bowobado, di antaranya pembukaan akses jalan dari Kopai 1 ke Kopai 2, pemindahan kantor distrik ke Yewamaida, serta penetapan tapal batas antara Kabupaten Mimika dan Distrik Bowobado,” jelasnya.
Senada dengan itu, Ketua Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Deiyai, Stef Edowai, menekankan pentingnya menyelesaikan tapal batas adat terlebih dahulu sebelum penetapan batas administratif oleh pemerintah.
“Pemerintah dan masyarakat harus mendahulukan penyelesaian tapal batas adat melalui para tua-tua adat secara terbuka, demi menjaga stabilitas keamanan masyarakat. Setelah itu barulah tapal batas pemerintahan disesuaikan berdasarkan batas adat,” ujar Edowai.
KNPI dan LIRA berharap penyelesaian tapal batas ini tidak sekadar menjadi agenda formal, tetapi diwujudkan nyata agar tidak lagi memicu konflik antar warga, khususnya di wilayah perbatasan yang memiliki potensi sumber daya alam cukup besar.
“Penyelesaian tapal batas harus menjadi prioritas. Stabilitas keamanan, keadilan sosial, dan keharmonisan antar warga bergantung pada langkah konkret pemerintah dalam menengahi persoalan ini,” tutup Dogopia. [*].
