NABIRE, TOMEI.ID | Gelombang teror terhadap Komite Nasional Papua Barat kian mengkhawatirkan. Dalam dua bulan terakhir, kantor pusat organisasi tersebut di Kamp Wolker, Waena, Kota Jayapura dua kali diserang, dengan pola yang meningkat dari serangan konvensional hingga penggunaan teknologi drone.
Pernyataan resmi ini disampaikan KNPB Wilayah Teluk Cenderawasih Nabire pada Selasa (17/3/2026), menyoroti eskalasi ancaman yang dinilai tidak lagi bersifat sporadis, melainkan terstruktur.
Peristiwa pertama terjadi pada 17 Januari 2026 sekitar pukul 03.16 WIT. Orang tak dikenal melemparkan bom molotov ke area kantor. Berdasarkan temuan di lokasi, serangan diduga kuat telah direncanakan untuk membakar bangunan. Barang bukti berupa jerigen berisi sekitar lima liter bensin dan sarung tangan ditemukan di sekitar lokasi. Pelaku melarikan diri menggunakan kendaraan yang telah disiapkan.
Serangan kedua menjadi titik eskalasi.
Pada 16 Maret 2026 sekitar pukul 04.16 WIT, bom dijatuhkan menggunakan drone dan meledak di depan kantor, hanya sekitar dua meter dari dinding bangunan. Ledakan tersebut menyebabkan lubang di tanah dan memicu kepanikan warga serta anggota KNPB di sekitar lokasi.
Dari lokasi ledakan, ditemukan sejumlah material yang mengindikasikan perangkat peledak rakitan, antara lain potongan besi plat tebal berwarna hitam, karton, lakban, serta baut kecil.
Perwakilan KNPB Nabire, Ando Douw, menilai pola serangan ini menunjukkan adanya aktor dengan kemampuan operasional yang terorganisir.
“Ini bukan lagi aksi biasa. Polanya jelas, terukur, dan meningkat. Kami melihat ada pihak yang memiliki kapasitas untuk merancang serangan seperti ini,” tegasnya.
Hal senada disampaikan Ketua KNPB Wilayah Nabire, Krish Mote, yang menilai rangkaian kejadian ini sebagai ancaman serius terhadap ruang demokrasi di Papua.
“Teror ini bukan hanya menyasar KNPB, tetapi juga menjadi ancaman bagi aktivis, jurnalis, dan pembela HAM. Ini bentuk pembungkaman yang tidak boleh dibiarkan,” ujarnya.
KNPB juga mengaitkan peristiwa ini dengan sejumlah kasus intimidasi lain yang belum terungkap, termasuk insiden di kantor media Jubi. Selain itu, mereka menyoroti teror terhadap jurnalis Media Nadi Papua pada 17 Februari 2026 terkait liputan tambang ilegal di Nabire.
Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, pada 12 Maret 2026 yang menyebabkan luka serius, juga disebut sebagai bagian dari pola tekanan terhadap kelompok sipil.
Menurut KNPB, seluruh rangkaian kejadian tersebut mencerminkan situasi yang mengancam keselamatan aktivis, pekerja kemanusiaan, serta jurnalis di Papua.
Dalam pernyataannya, KNPB menegaskan bahwa perlindungan terhadap kelompok sipil telah dijamin dalam berbagai instrumen hukum, termasuk Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.
Atas dasar itu, KNPB menyampaikan tuntutan tegas. Mereka mendesak penghentian segala bentuk teror dan intimidasi terhadap pembela HAM, penghentian serangan terhadap kantor organisasi sipil dan media, serta pengusutan tuntas kasus penyiraman air keras terhadap aktivis.
Selain itu, KNPB juga meminta dibukanya akses investigasi independen internasional untuk mengusut dugaan pelanggaran HAM di Papua.
Kepada aparat penegak hukum, khususnya Polda Papua, KNPB mendesak agar segera mengungkap pelaku di balik dua serangan bom yang menyasar kantor mereka.
“Kami mendesak aparat untuk tidak membiarkan kasus ini mengendap seperti kasus-kasus sebelumnya. Pelaku harus diungkap, termasuk aktor intelektual di belakangnya,” tegas Ando Douw.
Pernyataan ini menjadi alarm keras atas meningkatnya pola teror di Papua. Dari molotov hingga drone, serangan kini tidak hanya brutal tetapi juga menunjukkan pergeseran metode yang semakin canggih dan terencana. [*].
