TNI Diduga Bakar 3 Unit Rumah Milik Warga di Ilaga

ILAGA, TOMEI.ID | Tiga unit rumah warga dilaporkan hangus terbakar, pada Jumat pagi (4/7/2025) di Kampung Pinapa, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Papua Tengah.

Juru Bicara (Jubir) TPNPB, Sebby Sambom dalam keterangannya menyatakan tiga rumah warga itu diduga dikabar oleh aparat TNI-Polri karena terjadi di tengah meningkatnya intensitas operasi militer di wilayah tersebut.

Untuk itu, ia meminta TNI harus bertanggungjawab atas insiden tersebut.

“Insiden tersebut diduga terjadi di tengah peningkatan aktivitas militer di wilayah Ilaga, yang menurut laporan TPNPB dimulai sejak dini hari dan disertai dengan tindakan represif terhadap warga sipil, memicu kekhawatiran serta gelombang pengungsian di kalangan masyarakat setempat,”katanya.

baca juga : 1 Anggota TNI Tewas Ditangan TPNPB di Nduga

Menurut laporan TPNPB setempat, jelas Sebby bahwa kebakaran tersebut dimulai sejak dini hari dan disertai dengan tindakan represif terhadap warga sipil.

“Operasi militer dimulai sejak pukul 05.00 WIT, dan satu jam kemudian terjadi pembakaran terhadap tiga rumah warga sipil. Militer Pemerintah Indonesia telah meningkatkan operasi militernya di Kampung Pinapa sejak pukul 05.00 WIT dan membakar tiga rumah warga sipil satu jam kemudian,” demikian bunyi pernyataan tertulis.

TPNPB juga mengklaim meningkatnya operasi militer telah menyebabkan puluhan warga mengungsi sejak 2 Juli 2025. Hingga siang hari, menurut mereka, operasi tersebut masih berlangsung tanpa terjadi kontak senjata antara pihak TNI dan kelompok TPNPB.

Lebih lanjut, TPNPB menyampaikan kecaman terhadap kebijakan keamanan yang diterapkan pemerintah pusat di Papua. Mereka menilai pengerahan aparat sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan penindasan terhadap masyarakat adat.

“Pengerahan pasukan hanya membunuh warga sipil dan merampas hak-hak masyarakat adat. Kami menolak pembangunan yang tidak berpihak pada rakyat Papua dan hanya membawa kekerasan,” tulis pernyataan tersebut.

Dalam pernyataan tersebut, TPNPB juga menyerukan kepada seluruh rakyat Papua untuk bersatu menolak kebijakan negara yang mereka sebut sebagai bentuk “genosida, etnosida, dan ekosida” terhadap manusia dan tanah Papua.[*]