Berita

TNI Dirikan Pos di Kampung Ogeapa, Warga Mengaku Trauma: TPNPB Desak Penarikan Pasukan

NABIRE, TOMEI.ID | Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB merilis laporan yang menyatakan aparat TNI memasuki serta mendirikan pos-pos militer di Kampung Ogeapa, Distrik Homeyo, Kabupaten Intan Jaya, sejak 8 November 2025.

Informasi tersebut disampaikan oleh PIS TPNPB dan dipublikasikan melalui siaran pers resmi yang diterima redaksi tomei.id pada Senin (17/11/2025).

Menurut laporan itu, pembangunan pos dilakukan tanpa koordinasi dengan pemilik hak ulayat maupun warga setempat. Setelah pos berdiri, aparat disebut melaksanakan operasi lapangan dengan alasan pendistribusian solar cell kepada warga mulai 13 November 2025.

PIS TPNPB mengklaim kehadiran aparat memicu ketakutan dan trauma di kalangan warga Ogeapa. Laporan tersebut menyebut aparat melakukan pemeriksaan dari rumah ke rumah, sementara suara tembakan dikatakan beberapa kali terdengar selama operasi berlangsung.

Warga yang melapor kepada PIS TPNPB meminta DPR Papua, MRP, dan Bupati Intan Jaya segera mendorong penarikan pasukan dari kampung mereka. Aktivitas berkebun dan berburu sumber penghidupan utama masyarakat dilaporkan tak lagi dapat dilakukan bebas karena wilayah dinilai berada dalam pengawasan militer.

Selain itu, identitas budaya seperti busur, panah, rambut gimbal, maupun ciri fisik tertentu disebut warga kerap dicurigai sebagai atribut yang terkait TPNPB. Situasi ini, menurut laporan tersebut, membuat masyarakat merasa tertekan dan diawasi.

Dalam siaran persnya, Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB menegaskan bahwa sejak 2021 Brigjen Undius Kogoya telah menetapkan wilayah Kemandoga dari ujung Bandara Bilogai menuju Paniai sebagai zona pengungsian warga sipil terdampak konflik bersenjata.

Penempatan aparat militer di kampung-kampung di Distrik Homeyo, Wandai, dan wilayah lain juga dianggap TPNPB melanggar hukum humaniter internasional, karena wilayah tersebut diklaim sebagai zona perlindungan sipil.

TPNPB menyebut sejak meningkatnya intensitas kontak senjata pada 2019, warga dari Sugapa hingga Ugimba diarahkan mengungsi ke Kemandoga demi mendapatkan perlindungan dan bantuan kemanusiaan.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak TNI terkait laporan tersebut. [*].

Redaksi Tomei

Recent Posts

HRD Desak Aparat Negara Hentikan Penggunaan Fasilitas Publik dan Buka Akses Kemanusiaan di Papua

NABIRE, TOMEI.ID | Human Right Defender (HRD) melayangkan desakan tegas kepada Pemerintah Indonesia terkait laporan…

23 jam ago

Babak Pertama Pegadaian Championship: Persipura Ungguli Tuan Rumah PSIS Semarang 2-0

SEMARANG, TOMEI.ID | Tim tamu Persipura Jayapura menunjukkan dominasi penuh saat bertandang ke markas PSIS…

23 jam ago

Pemprov Papua Tengah Gelar Pelatihan Pendamping Koperasi Merah Putih untuk 8 Kabupaten

NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Koperasi dan UMKM menyelenggarakan Pelatihan Peningkatan…

24 jam ago

HRD Sebut 1.500 Warga Jila Mengungsi Usai Operasi Militer

MIMIKA, TOMEI.ID | Human Rights Defender (HRD) melaporkan sekitar 1.500 warga sipil di Distrik Jila,…

1 hari ago

TP PKK Puncak Jaya Hadiri Rakerda I PKK Papua Tengah, Dorong Penguatan Posyandu dan Keluarga Berdaya

NABIRE, TOMEI.ID | Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Puncak Jaya menghadiri…

1 hari ago

KADIN dan Pemprov Papua Tengah Gelar FGD Sinkronisasi Program Ekonomi 2026

NABIRE, TOMEI.ID | Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Papua Tengah menggelar Forum Group Discussion…

1 hari ago