TPNPB Desak Presiden Prabowo Buka Fakta Kematian Aparat dan Warga Sipil di Papua

NABIRE, TOMEI.ID | Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Kodap III Ndugama Derakma mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk membuka secara transparan informasi terkait kematian aparat militer Indonesia dalam konflik bersenjata di Papua, serta kematian warga sipil yang diklaim terjadi akibat pengungsian paksa dari wilayah Yuguru.

Desakan tersebut disampaikan melalui Siaran Pers Kedua Manajemen Markas Pusat Komando Nasional (KOMNAS) TPNPB, tertanggal Jumat, 6 Februari 2026, berdasarkan laporan resmi Komandan TPNPB Kodap III Ndugama Derakma Batalyon Yuguru, Mayor Yibet Gwijangge.

Dalam siaran pers tersebut, Mayor Yibet Gwijangge menyatakan bahwa pemerintah Indonesia diminta untuk tidak menutup-nutupi fakta kepada publik nasional dan internasional terkait jumlah serta identitas aparat militer Indonesia yang dilaporkan tewas dalam sejumlah kontak senjata antara TPNPB dan aparat keamanan di Kabupaten Nduga dan wilayah konflik bersenjata lainnya di Tanah Papua.

TPNPB juga menyampaikan keterangan terkait peristiwa kematian warga sipil di Kali Soro pada 1 November 2025. Berdasarkan klaim TPNPB, korban merupakan pengungsi asal Yuguru yang meninggalkan kampung halaman akibat operasi militer dan meninggal dunia karena hanyut akibat banjir atau bencana alam, bukan sebagai akibat langsung dari keterlibatan dalam konflik bersenjata.

Dalam pernyataan yang sama, TPNPB mengonfirmasi bahwa tiga dari korban yang meninggal dunia merupakan anggota TPNPB. Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB menyampaikan duka cita atas wafatnya seluruh korban, baik warga sipil maupun anggota TPNPB yang meninggal akibat bencana alam.

TPNPB menegaskan bahwa hingga saat pernyataan tersebut diterbitkan, tidak terdapat anggota Batalyon Yuguru yang gugur dalam pertempuran. TPNPB juga menyatakan bahwa sejumlah penangkapan dan penembakan yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir, berdasarkan klaim organisasi tersebut, menimpa warga sipil yang tidak terlibat dalam struktur maupun aktivitas TPNPB.

Atas dasar itu, TPNPB menyebut Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, bertanggung jawab atas jatuhnya korban sipil yang diklaim sebagai dampak dari operasi militer di wilayah Nduga dan sekitarnya.

Lebih lanjut, TPNPB menuduh aparat militer Indonesia melakukan tindakan yang dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional. Tindakan tersebut, menurut klaim TPNPB, meliputi pembunuhan warga sipil, pembakaran rumah penduduk, gereja, gedung sekolah, serta pengambilan hewan ternak milik warga. TPNPB menyebut tindakan-tindakan tersebut sebagai kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang.

Sehubungan dengan situasi tersebut, Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB menyerukan kepada komunitas internasional dan lembaga-lembaga hak asasi manusia internasional untuk mendesak pemerintah Indonesia membuka akses kemanusiaan di Tanah Papua. Seruan tersebut ditujukan guna menjamin keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi internal, khususnya bayi, anak-anak, perempuan, lanjut usia, serta warga yang membutuhkan layanan medis.

TPNPB juga menyampaikan kekhawatiran atas pengambilalihan fungsi-fungsi sipil, termasuk pendidikan dan layanan kesehatan, oleh aparat militer di wilayah konflik. Menurut pernyataan TPNPB, kondisi tersebut memperburuk trauma pengungsi dan membatasi akses terhadap bantuan kemanusiaan, yang berdampak pada meningkatnya angka kematian di lokasi pengungsian.

Melalui siaran pers ini, TPNPB mendesak Presiden Republik Indonesia untuk mengembalikan fungsi-fungsi sipil, termasuk sekolah, rumah sakit, rumah ibadah, dan rumah warga, yang diklaim masih digunakan sebagai pos militer di wilayah konflik Papua.

Siaran pers resmi tersebut ditandatangani oleh Sebby Sambom, Jubir TPNPB OPM, serta penanggung jawab nasional KOMNAS TPNPB-OPM: Jenderal Goliath Tabuni (Panglima Tinggi), Letjen Melkisedek Awom (Wakil Panglima), Mayor Jenderal Terianus Satto (Kepala Staf Umum), dan Mayor Jenderal Lekagak Telenggen (Komandan Operasi Umum). [*].