TPNPB Klaim Ada Tentara Asing dan Cabut “Jaminan Keamanan” Investor di Yahukimo

YAHUKIMO, TOMEI.ID | Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) kembali merilis pernyataan resmi yang memuat tudingan serius terhadap pemerintah Indonesia serta ancaman terhadap pihak asing dan pendatang di wilayah yang mereka sebut sebagai zona operasi militer, khususnya di Yahukimo.

Dalam siaran pers yang disampaikan juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, kelompok tersebut mengklaim bahwa aparat militer Indonesia menggunakan “tentara bayaran asing” dalam operasi keamanan di Papua, terutama di wilayah yang mereka sebut sebagai Kodap XVI Yahukimo. Mereka menyebut keberadaan personel asing itu berada di kawasan Boven Digoel dan Merauke.

baca juga: Satgas Damai Cartenz Amankan 11 Pemuda di Dekai, 7 Diantaranya Pelajar SD-SMA; LBH Papua Desak Transparansi

Namun, hingga berita ini diterbitkan, klaim tersebut belum dapat diverifikasi secara independen. TNI maupun pemerintah Indonesia belum memberikan pernyataan resmi terkait tudingan penggunaan tentara asing dalam operasi militer di Papua.

Dalam pernyataan yang sama, TPNPB juga menyatakan mencabut apa yang mereka sebut sebagai “jaminan keamanan” bagi investor asing, perusahaan asing, serta pendatang Indonesia yang berada di wilayah operasi mereka. Pernyataan tersebut turut menyebut fasilitas pemerintah sebagai bagian dari sasaran dalam konteks konflik bersenjata.

baca juga: Keluarga Pertanyakan Legalitas Penangkapan Ketua KNPB Yahukimo dan Sejumlah Warga di Dekai

Pernyataan ini memunculkan kekhawatiran luas, terutama terhadap keselamatan warga sipil, tenaga kesehatan, pendidik, pelaku usaha, serta masyarakat umum yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata.

Nama Komandan Operasi Kodap XVI Yahukimo yang disebut dalam rilis, Mayor Kopitua Heluka, bersama sejumlah komandan lapangan lainnya, menyatakan bahwa konflik bersenjata akan terus berlangsung hingga Indonesia mengakui kemerdekaan Papua. Narasi tersebut kembali merujuk pada deklarasi 1 Desember 1961 sebagai dasar historis perjuangan mereka.

Selain itu, pernyataan TPNPB juga menyinggung pejabat daerah di Yahukimo, yang dinilai memperluas spektrum konflik dari ranah militer ke pemerintahan sipil.

Sejumlah pengamat keamanan menilai bahwa retorika ancaman terhadap investor, warga asing, dan pendatang berpotensi meningkatkan eskalasi konflik serta memperburuk stabilitas keamanan di Papua Pegunungan. Yahukimo dalam beberapa tahun terakhir memang menjadi salah satu titik ketegangan antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata pro-kemerdekaan.

Dalam perspektif hukum humaniter internasional, warga sipil dan fasilitas umum seperti sekolah dan rumah sakit tidak boleh menjadi sasaran konflik bersenjata. Oleh karena itu, eskalasi pernyataan yang menyasar entitas sipil dinilai berisiko tinggi terhadap perlindungan kemanusiaan.

Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat tanggapan resmi dari TNI, Polri, maupun pemerintah pusat terkait pernyataan terbaru TPNPB tersebut. Klarifikasi pemerintah dinilai penting untuk mencegah spekulasi serta menjamin keamanan masyarakat sipil di wilayah terdampak.

Siaran pers resmi tersebut ditandatangani oleh Sebby Sambom, Jubir TPNPB OPM, serta penanggung jawab nasional KOMNAS TPNPB-OPM: Jenderal Goliath Tabuni (Panglima Tinggi), Letjen Melkisedek Awom (Wakil Panglima), Mayor Jenderal Terianus Satto (Kepala Staf Umum), dan Mayor Jenderal Lekagak Telenggen (Komandan Operasi Umum).

Situasi ini menunjukkan bahwa dinamika konflik bersenjata di Papua masih berada dalam fase sensitif, di mana stabilitas keamanan dan perlindungan warga sipil menjadi prioritas mendesak yang membutuhkan perhatian serius semua pihak. [*].