TPNPB Kodam III Dulla Klaim Tembak Mati Satu Anggota TNI di Intan Jaya

INTAN JAYA, TOMEI.ID| Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Komando Daerah Militer (Kodam) III Dulla menyatakan bertanggung jawab atas aksi penembakan terhadap aparat TNI di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah.

Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Panglima Kodam III Dulla, Brigadir Jenderal Aibon Kogoya, melalui siaran pers bernomor 005/STPS/TPN-K3D/III/2025 yang diterima redaksi tomei.id Senin (14/04) sore ini.

Menurut Brigjen Kogoya, serangan dilakukan pada Senin (14/4) sekitar pukul 12.24 WIT dari posisi mereka di Kampung Watapa, Desa Titigi, Distrik Sugapa. Dalam aksi tersebut, pasukannya mengklaim berhasil merusak satu unit kendaraan lapis baja milik TNI.

“Kami melakukan aksi penembakan terhadap pasukan TNI dan berhasil merusak satu unit kendaraan lapis baja milik TNI yang bertugas di wilayah tersebut. Ini adalah aksi kelima kami setelah Konferensi Kodam III D Dulla di Intan Jaya,” ujar Kogoya.

Ia juga menyebut bahwa tiga personel TNI mengalami luka-luka akibat serangan tersebut.

Lebih lanjut, Brigjen Kogoya menyatakan bahwa seluruh batalyon di bawah komando Kodam III Dulla telah diperintahkan untuk melancarkan serangan terhadap pos-pos militer serta melakukan sabotase terhadap aset-aset perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut.

“Kami melihat adanya peningkatan eskalasi pendropan pasukan militer oleh Indonesia untuk melindungi agenda pemerintah pusat, termasuk rencana eksploitasi Blok Wabu di Intan Jaya,” tegasnya.

Dalam pernyataannya, Kogoya menegaskan bahwa perjuangan mereka merupakan bentuk perlawanan terhadap apa yang ia sebut sebagai “penjajahan ekonomi kapitalis” di Papua.

“Saya akan terus berperang melawan TNI dan Polri karena mereka adalah pagar dari kepentingan ekonomi kapitalis dunia dan negara Indonesia. Setiap aksi kami selalu disuarakan untuk menuntut penutupan perusahaan-perusahaan besar seperti Freeport, Blok Wabu, dan industri minyak di Sorong,” lanjutnya.

Ia juga menyoroti pelanggaran hak asasi manusia (HAM) serta dampak sosial dari keberadaan perusahaan-perusahaan multinasional terhadap masyarakat adat Papua.“Dengan hadirnya perusahaan-perusahaan skala besar, masyarakat Papua semakin terpinggirkan, dan pelanggaran HAM semakin tumbuh subur,” ujar Kogoya.

Di akhir pernyataannya, Brigjen Kogoya menegaskan tuntutan kemerdekaan Papua Barat.“Jika tuntutan kami tidak didengar, kami akan terus melakukan perlawanan bersenjata hingga titik darah penghabisan,” tegasnya.

Sementara itu, Komandan Operasi Kodam III Dulla, Kelabur Mirip, turut mengkritik program makan siang gratis yang disebutnya sebagai bagian dari strategi militerisasi di Papua.

“Kami minta Presiden dan Wakil Presiden RI segera menghentikan program makan siang gratis yang ditangani militer. Ini hanya kedok militerisasi,”ujarnya.

Murib juga mengecam pernyataan Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, yang menyebut “Papua adalah Indonesia.

“Atas dasar apa Anda mengatakan itu? Apakah Anda memahami penderitaan rakyat Papua? Jika Anda tidak meminta maaf, kami akan mengeluarkan surat DPO untuk Anda,”tutupnya. [*].