ILAGA, TOMEI.ID | Konflik bersenjata di Papua kembali memanas setelah Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Kodap Sinak dilaporkan telah bergabung dengan pasukan TPNPB Kodap Ilaga di Kabupaten Puncak, Papua Tengah.
Pernyataan ini disampaikan secara resmi oleh Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB-OPM pada Senin, 26 Mei 2025.
Dalam laporan tersebut, Brigadir Jenderal Teni Kulua selaku Komandan Kodap Sinak bersama Komandan Operasi Mayor Murib mengonfirmasi bahwa mereka telah memasuki medan perang di Ilaga sejak 21 Mei 2025 untuk membantu Kodap Ilaga dalam menghadapi serangan dari aparat militer pemerintah Indonesia.
“Kami telah masuk ke medan perang di Ilaga untuk membantu rekan-rekan Kodap Ilaga. Sejak militer Indonesia memasuki markas kami pada 21 Mei lalu, kami berperang dan akan terus bertahan hingga Papua merdeka,” ujar Teni Kulua dalam laporan tersebut.
Situasi semakin memanas setelah pada pagi hari Senin, 26 Mei 2025, helikopter dan pesawat tempur milik Tentara Nasional Indonesia (TNI) diduga menjatuhkan bom di kawasan yang diduga menjadi markas TPNPB di Kampung Kugibur, Kabupaten Puncak.
Dalam laporan lapangan yang disampaikan oleh Mayor Numbuk Telenggen, disebutkan bahwa pasukan TPNPB masih dalam posisi siaga penuh menyusul serangan udara tersebut. Namun, belum dapat dipastikan apakah serangan bom tersebut menghantam markas TPNPB secara langsung atau justru mengenai wilayah pemukiman warga sipil.
“Sejak pukul 04.00 dini hari hingga siang hari, banyak rumah warga dan gereja dilaporkan dibakar oleh aparat militer Indonesia dalam situasi perang yang masih berlangsung,” kata laporan itu.
Terkait hal ini, Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB menyerukan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk menghentikan penggunaan senjata berat di kawasan pemukiman warga, mengingat risiko jatuhnya korban jiwa yang besar.
“Penggunaan bom, mortir, roket, bazoka, helikopter militer, dan jet tempur di wilayah penduduk bisa menyebabkan korban sipil dalam jumlah besar. Kami mendesak pemerintah Indonesia mematuhi hukum kemanusiaan dalam setiap operasi militer di Papua,” ujar Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom.
Dalam rilis tersebut, TPNPB juga menyinggung kejadian serupa yang terjadi di Intan Jaya, di mana warga sipil diduga menjadi korban akibat operasi militer yang dilakukan tanpa memperhatikan keselamatan penduduk.
Pernyataan resmi ini ditandatangani oleh pimpinan tinggi TPNPB-OPM, yaitu Jenderal Goliath Tabuni, Letnan Jenderal Melkisedek Awom, Mayor Jenderal Terianus Satto, dan Mayor Jenderal Lukegak Telenggen.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak pemerintah Indonesia maupun TNI terkait tuduhan tersebut. [*]
