TPNPB Siap Bertanggung Jawab Atas Perang di Papua, Desak Perundingan Internasional

ILAGA, TOMEI.ID | Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), Jenderal Goliath Naman Tabuni, menyatakan kesiapannya untuk bertanggung jawab secara penuh atas perang pembebasan nasional yang sedang berlangsung di Papua antara pasukan TPNPB dan militer pemerintah Indonesia.

Dalam pernyataan resminya pada Kamis, 29 Mei 2025, Tabuni bahkan menyatakan kesediaannya diadili di pengadilan internasional jika memang dianggap bersalah oleh hukum internasional.

“Kami bertanggung jawab atas seluruh korban dalam konflik ini, baik militer maupun sipil. Namun harus ditegaskan bahwa kami hanya menjalankan fungsi hukum perang internasional, yakni hak untuk membela diri demi mempertahankan bangsa kami dari pemusnahan,” tegas Goliath Tabuni.

Menurutnya, kekerasan yang terjadi di Papua merupakan akibat dari kehadiran imigran Indonesia dan aktivitas perusahaan-perusahaan asing yang dianggap merampas tanah dan kekayaan alam Papua tanpa persetujuan rakyat asli.

Tabuni menyatakan, pertempuran terbuka telah terjadi di Ilaga dan tidak akan berhenti sampai Indonesia mengakui kemerdekaan Papua yang telah dideklarasikan sejak 1 Desember 1961.

Panglima TPNPB Kodap Ilaga, Brigadir Jenderal Peny Murib, dan Komandan Lapangan Kelambua Waker, melaporkan bahwa konflik bersenjata di Ilaga sejak 21 Mei 2025 telah menimbulkan banyak korban, termasuk dari kalangan sipil. Mereka menyebut banyak warga terpaksa mengungsi ke hutan, kampung tetangga, hingga ke Kota Ilaga demi menyelamatkan diri.

“Serangan militer dilakukan secara senyap sekitar pukul 04.00 pagi, dan sejak itu kondisi semakin mencekam. Kami mendesak agar lembaga-lembaga internasional memberikan perhatian terhadap keselamatan warga sipil yang terdampak,” ujar Waker.

Mereka menambahkan bahwa konflik ini telah berlangsung selama lebih dari 63 tahun sejak Papua dianeksasi secara paksa oleh Indonesia pada 1 Mei 1963, dengan keterlibatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang menurut mereka melanggar prinsip-prinsip hukum internasional.

Mayor Jenderal Lekagak Telenggen, Komandan Operasi Umum TPNPB se-Tanah Papua, juga menyoroti janji Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya menyatakan akan menyelesaikan masalah politik dan HAM di Papua. Namun kenyataannya, kata Telenggen, justru pengiriman militer terus dilakukan dan eskalasi konflik meningkat, dengan ribuan warga sipil menjadi korban.

“Atas dasar itu, kami mendesak Presiden Prabowo untuk membuka ruang perundingan internasional dengan TPNPB sebagai pihak utama dalam konflik ini,” ujarnya.

Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB menyampaikan seruan kepada semua pihak, baik lokal, nasional maupun internasional terutama kepada PBB dan lembaga-lembaga internasional yang diakui untuk segera memediasi penyelesaian konflik bersenjata dan masalah sejarah politik Papua secara transparan dan terbuka.

Siaran pers ini disampaikan secara resmi oleh Jubir Komnas TPNPB, Sebby Sambom, dan ditegaskan oleh para pimpinan TPNPB sebagai berikut: Jenderal Goliath Tabuni–Panglima Tinggi TPNPB-OPM, Letnan Jenderal Melkisedek Awom–Wakil Panglima TPNPB-OPM, Mayor Jenderal Terianus Satto–Kepala Staf Umum TPNPB-OPM dan Mayor Jenderal Lekagak Telenggen–Komandan Operasi Umum TPNPB-OPM.

Dalam pernyataan bersama ini, para pimpinan TPNPB-OPM menegaskan bahwa perlawanan bersenjata yang dilakukan adalah bentuk pembelaan terhadap hak hidup, tanah leluhur, dan martabat bangsa Papua yang telah lama diabaikan oleh pemerintah Indonesia.

Mereka juga menekankan bahwa TPNPB-OPM siap mempertanggungjawabkan setiap tindakan mereka di hadapan hukum internasional, termasuk di Mahkamah Pidana Internasional (ICC), selama proses tersebut dilakukan secara independen dan adil. Namun, mereka menolak segala bentuk kriminalisasi sepihak terhadap perjuangan rakyat Papua yang selama ini dibungkam dan direpresi dengan kekuatan militer.

“Perlawanan ini bukan bentuk teror, melainkan bentuk terakhir dari seruan bangsa yang telah terlalu lama diabaikan dan dikorbankan,” ujar Sambom.

Penutupan siaran pers ini diakhiri dengan ajakan terbuka kepada PBB, lembaga-lembaga internasional, negara-negara demokratis, serta seluruh komunitas global untuk mengambil bagian dalam penyelesaian damai dan bermartabat bagi rakyat Papua melalui mekanisme perundingan internasional yang adil, terbuka, dan setara.

“Demikian siaran pers ini kami sampaikan. Terima kasih atas kerja sama semua pihak yang terus memperhatikan situasi kemanusiaan dan politik di Papua,” tutup Sebby Sambom. [*]