TPNPB Tuduh Aparat Terlibat Penambangan Emas Ilegal di Papua

NABIRE, TOMEI.ID | Manajemen Markas Pusat KOMNAS Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) merilis pernyataan resmi yang menuding adanya keterlibatan oknum aparat keamanan Indonesia dalam aktivitas penambangan emas ilegal di sejumlah wilayah Papua.

Pernyataan tersebut disampaikan juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, melalui siaran pers yang diterima redaksi tomei.id, pada Kamis, (20/11/2025).

Dalam laporan yang diklaim bersumber dari jaringan intelijen internal organisasi tersebut, praktik tambang ilegal disebut berlangsung di Nabire, Yahukimo, Manokwari, Keerom, Timika, Paniai, dan beberapa wilayah lainnya. TPNPB menuduh kegiatan tersebut mendapat dukungan bersenjata dari oknum aparat, termasuk pada aktivitas ilegal lain seperti penebangan kayu dan distribusi minuman keras.

TPNPB juga menyatakan memiliki bukti digital yang menunjukkan keberadaan aparat di lokasi-lokasi penambangan ilegal. Namun hingga berita ini dipublikasikan, belum ada verifikasi independen atas bukti yang dimaksud, dan TNI maupun Polri belum memberikan tanggapan resmi terkait tuduhan tersebut.

Dalam siaran pers itu, TPNPB mengeluarkan seruan kepada struktur komandonya di 36 Komando Daerah Pertahanan dan meminta pekerja pendatang yang berada di area hutan untuk meninggalkan lokasi tambang ilegal. Nada peringatan yang disampaikan organisasi ini menimbulkan kekhawatiran tersendiri mengingat meningkatnya tensi keamanan di sejumlah wilayah Papua dalam beberapa tahun terakhir.

Pengamat menilai bahwa tuduhan dan peringatan semacam ini berpotensi memperburuk situasi konflik apabila tidak disikapi dengan langkah komprehensif oleh pemerintah, terutama dalam penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan ilegal dan perlindungan masyarakat sipil di wilayah rawan.

Dalam pernyataannya, TPNPB mendesak pimpinan TNI dan Polri untuk menghentikan dugaan keterlibatan oknum aparat dalam praktik eksploitasi sumber daya alam secara ilegal serta mengimbau agar fasilitas sipil, seperti gereja, sekolah, balai kampung, dan rumah warga, tidak digunakan sebagai pos keamanan.

Organisasi tersebut menegaskan bahwa eksploitasi sumber daya alam secara ilegal dapat mengancam hak-hak masyarakat adat dan memperdalam ketegangan di wilayah yang masih rentan konflik.

Siaran pers ditandatangani oleh pimpinan TPNPB-OPM, termasuk Panglima Tinggi Jenderal Goliat Tabuni, Wakil Panglima Letjen Melkisedek Awom, dan jajaran petinggi organisasi lainnya.

Hingga publikasi berita ini, belum ada konfirmasi resmi dari pemerintah pusat, TNI, maupun Polri mengenai tuduhan tersebut. Media masih menunggu klarifikasi lanjutan dari pihak berwenang. [*].