INTAN JAYA, TOMEI.ID | Siaran Pers Manajemen Pusat (KOMNAS TPNPB) menyampaikan sejumlah tuduhan terkait dugaan pungutan liar di bandara serta hilangnya perangkat CCTV di lingkungan Kantor Bupati Intan Jaya.
Juru Bicara TPNPB, Sebby Sambom, mengatakan laporan tersebut diterima dari jaringan internal mereka di wilayah Intan Jaya, Papua Tengah.
“PIS TPNPB melaporkan adanya pungutan sebesar Rp2 juta per penumpang tujuan Nabire dan Timika tanpa tiket resmi maupun jaminan asuransi,” kata Sebby dalam keterangan siaran pers resmi yang dikutip, Rabu, (25/3/2026).
Menurut Sebby, dugaan pungutan tersebut disebut terjadi di Bandar Udara Sokopaki, Sugapa, dan dilakukan oleh aparat yang disebut mengambil alih fungsi pelayanan penerbangan sipil.
Selain itu, TPNPB juga menuding adanya pengambilalihan operasional penerbangan sipil oleh aparat keamanan, yang berdampak pada tidak berfungsinya petugas maskapai sesuai prosedur.
TPNPB turut menyoroti hilangnya sejumlah perangkat di Kantor Bupati Intan Jaya, seperti CCTV, CPU komputer, dan peralatan elektronik lainnya.
“Barang-barang tersebut diduga sengaja dihilangkan untuk menghapus bukti tertentu,” ujar Sebby.
Dalam pernyataannya, TPNPB juga meminta aparat keamanan menghentikan dugaan pungutan liar serta tindakan intimidasi terhadap warga sipil di tengah situasi konflik yang masih berlangsung di wilayah tersebut.
Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB juga menyampaikan ucapan terima kasih atas perhatian dan kerja sama berbagai pihak terkait penyampaian informasi tersebut.
Siaran pers resmi tersebut ditandatangani oleh Sebby Sambom, Jubir TPNPB OPM, serta penanggung jawab nasional KOMNAS TPNPB-OPM: Jenderal Goliath Tabuni (Panglima Tinggi), Letjen Melkisedek Awom (Wakil Panglima), Mayor Jenderal Terianus Satto (Kepala Staf Umum), dan Mayor Jenderal Lekagak Telenggen (Komandan Operasi Umum).
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak aparat keamanan maupun Pemerintah Kabupaten Intan Jaya terkait tuduhan tersebut.
Redaksi tomei.id menegaskan bahwa informasi ini masih bersumber dari satu pihak, yakni TPNPB. Upaya konfirmasi kepada TNI dan aparat keamanan setempat terus dilakukan guna memastikan verifikasi, keberimbangan, dan akurasi pemberitaan. [*].
