Tragedi Soanggama Berdarah: KNPB Serukan Perlindungan Pengungsi dan Investigasi HAM

JAYAPURA, TOMEI.ID | Komite Nasional Papua Barat (KNPB) mendesak pemerintah Indonesia dan lembaga internasional segera melakukan investigasi independen terkait tragedi yang menewaskan 12 warga sipil di Kampung Soanggama, Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, pada 15 Oktober 2025.

Peristiwa yang oleh KNPB disebut “Tragedi Soanggama Berdarah” menelan korban termasuk seorang ibu dan satu orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Insiden ini menyoroti eskalasi konflik bersenjata antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dan aparat TNI-Polri, serta dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di wilayah paling rawan di Papua.

Juru Bicara Nasional KNPB, Ogram Wanimbo, menilai situasi di Intan Jaya kini berada dalam fase darurat militer dan kemanusiaan. Ribuan warga sipil terpaksa mengungsi ke kampung dan hutan, dengan akses bantuan kemanusiaan yang minim.

“KNPB mendesak pemerintah Indonesia dan lembaga internasional melakukan investigasi atas tragedi Soanggama Berdarah serta memberikan perlindungan bagi pengungsi,” tegas Ogram Wanimbo, Rabu (29/10/2025).

Sebagai respons resmi terhadap tragedi tersebut, KNPB mengeluarkan delapan tuntutan utama. Organisasi ini mengutuk keras pembantaian 12 warga sipil dan menyerukan penetapan 15 Oktober sebagai hari peringatan tragedi kemanusiaan di Intan Jaya.

KNPB menuntut penarikan seluruh pasukan TNI-Polri dari wilayah tersebut serta mendorong investigasi independen oleh lembaga advokasi HAM internasional.

Selain itu, mereka meminta Palang Merah Internasional (ICRC) dan organisasi kemanusiaan global meninjau kondisi pengungsi secara langsung.

Organisasi ini menegaskan bahwa pembunuhan warga sipil merupakan dugaan pelanggaran HAM berat oleh negara, mendesak pembangunan kamp pengungsian dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak, serta menolak segala bentuk eksploitasi sumber daya alam tanpa melibatkan rakyat asli Papua.

Terakhir, KNPB menuntut hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua Barat melalui referendum.

KNPB menekankan bahwa tragedi ini mencerminkan siklus kekerasan berulang di Papua. Organisasi tersebut memperingatkan, tanpa investigasi transparan dan keterlibatan dunia internasional, keadilan bagi korban sipil akan terus terabaikan.

Tim redaksi tomei.id berupaya mengonfirmasi pernyataan dari pihak terkait. Hingga berita ini diterbitkan, pihak TNI-Polri maupun pemerintah pusat belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait tuduhan dan desakan KNPB tersebut. [*].