Tujuh Kampung Nelayan Merah Putih Diusulkan di Papua Tengah, Pemprov Bidik Lompatan Ekonomi Pesisir

NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah mengusulkan tujuh lokasi sebagai calon Kampung Nelayan Merah Putih, program strategis nasional yang diproyeksikan menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi pesisir melalui penguatan infrastruktur perikanan dan peningkatan produktivitas nelayan.

Dari tujuh lokasi yang diusulkan, empat berada di Kabupaten Nabire dan tiga lainnya di Kabupaten Mimika. Seluruh lokasi tersebut telah melewati tahapan survei dan verifikasi lapangan oleh tim pemerintah pusat, dan kini menunggu penetapan resmi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Tengah, Dr. Karlos Matuan, mengatakan program tersebut merupakan bagian dari agenda nasional pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang menargetkan pembentukan sekitar 200 Kampung Nelayan Merah Putih di seluruh Indonesia, termasuk wilayah Papua, dengan target pelaksanaan mulai Juli 2026.

BACA JUGA: Pemprov Papua Tengah Siapkan Fondasi Investasi Daerah, Dorong Ekonomi Rakyat Berbasis Potensi Lokal

Menurut Karlos, program ini tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik kawasan nelayan, tetapi dirancang untuk membangun ekosistem ekonomi perikanan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

“Yang dibangun itu fasilitas penunjang kegiatan nelayan, seperti dermaga, cold storage, pabrik es, dan SPBN. Tujuannya agar hasil tangkapan nelayan tetap terjaga kualitasnya dan memiliki akses pasar yang lebih baik,” kata Karlos, Senin (9/6/2026).

BACA JUGA: Kadin Papua Tengah Petakan Potensi Investasi Daerah, Luncurkan Koperasi Honai untuk UMKM OAP

Ia menjelaskan, fasilitas yang akan dibangun meliputi dermaga perikanan, ruang penyimpanan dingin (cold storage), pabrik es balok, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), hingga sarana pelelangan dan pemasaran hasil tangkapan. Kehadiran infrastruktur tersebut dinilai menjadi kebutuhan mendasar untuk meningkatkan daya saing nelayan sekaligus memperkuat rantai pasok sektor perikanan.

Karlos menegaskan bahwa salah satu persoalan utama yang masih dihadapi nelayan di Papua Tengah, khususnya di Kabupaten Nabire, adalah minimnya sarana penyimpanan hasil tangkapan dan terbatasnya akses pasar. Akibatnya, kualitas ikan sering menurun sebelum sampai ke konsumen sehingga nilai ekonominya tidak maksimal.

BACA JUGA: Hadapi Ancaman Siber, Pemprov Papua Tengah Perkuat Kapasitas Aparatur melalui Bimtek Keamanan Siber

“Selama ini, kendala utama nelayan di Nabire adalah keterbatasan sarana penyimpanan dan akses pemasaran. Dengan adanya fasilitas ini, kualitas hasil tangkapan terjaga, harga jual stabil, dan nelayan menjadi lebih bergairah melaut,” ujarnya.

Lebih lanjut, Karlos menyebut kondisi sektor perikanan di Kabupaten Mimika relatif lebih berkembang karena ditunjang sejumlah infrastruktur pendukung yang telah tersedia. Oleh sebab itu, tiga titik yang diusulkan di Mimika diarahkan untuk memperkuat integrasi dan optimalisasi sistem yang sudah berjalan.

Sebaliknya, empat lokasi yang diusulkan di Nabire diprioritaskan untuk mendapatkan dukungan infrastruktur dasar guna meningkatkan kapasitas produksi nelayan tradisional serta memperluas akses mereka ke pasar yang lebih kompetitif.

BACA JUGA: Pemprov Papua Tengah Perkuat Pertahanan Siber, Aparatur Diminta Jadi Garda Terdepan Lindungi Data Pemerintah

“Kita berharap dengan adanya Kampung Nelayan Merah Putih ini, para nelayan menjadi lebih produktif. Jika sarana sudah tersedia dan pasar sudah jelas, dampaknya akan langsung terasa pada peningkatan ekonomi masyarakat pesisir,” tambahnya.

Meski telah lolos dua tahap survei dan verifikasi oleh tim KKP, status ketujuh lokasi tersebut masih menunggu keputusan akhir pemerintah pusat. Namun demikian, Pemprov Papua Tengah optimistis usulan tersebut dapat memperoleh persetujuan mengingat besarnya potensi sumber daya perikanan yang dimiliki Nabire dan Mimika.

Apabila terealisasi, Program Kampung Nelayan Merah Putih diyakini akan menjadi fondasi baru pembangunan ekonomi pesisir di Papua Tengah. Kehadiran infrastruktur perikanan yang terintegrasi tidak hanya meningkatkan produktivitas dan pendapatan nelayan, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan daerah, menciptakan nilai tambah komoditas perikanan, serta membuka peluang tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru di kawasan pesisir.

Program ini sekaligus menjadi langkah strategis pemerintah dalam mendorong transformasi sektor perikanan Papua Tengah menuju sistem yang lebih modern, efisien, dan berdaya saing, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat pesisir sebagai pelaku utama ekonomi kelautan daerah. [*].