PANIAI, TOMEI.ID | Uskup Keuskupan Timika, Mgr. Bernardus Bofitwos Baru, O.S.A., menegaskan bahwa setiap kebijakan negara yang mematikan manusia dan merusak kehidupan rakyat merupakan kebijakan iblis, bukan kebijakan kebenaran dan keadilan yang wajib ditolak secara moral publik.
Pernyataan keras tersebut disampaikan Uskup Bernardus saat membuka Musyawarah Pastoral Mee VIII (Muspasmee) di Paroki Kristus Jaya Komopa, Dekenat Paniai, Keuskupan Timika, Senin (2/2/2026).
“Dunia hari ini adalah situasi iblis. Manusia tidak lagi melihat manusia lain sebagai sesama, melainkan sebagai alat kepentingan, baik kepentingan pribadi maupun kepentingan sistem,” tegas Uskup Bernardus di hadapan peserta Muspasmee.
Uskup Bernardus menilai kondisi tersebut tidak lahir secara alamiah, melainkan dibentuk oleh sistem yang dirancang dan dijalankan manusia sendiri, mulai dari sistem kekuasaan, pemerintahan, politik, ekonomi, hingga sistem keagamaan yang kehilangan orientasi moral.
“Yang tampil dalam kenyataan bukan lagi wajah ilahi, melainkan wajah kejahatan. Bukan wajah Allah, tetapi wajah iblis. Dan itulah yang sedang dialami tanah Papua hari ini akibat sistem yang menindas,” tegas Uskup Bernardus.
Menurut Uskup Bernardus, baik gereja maupun negara tidak kebal dari penyimpangan moral. Kepemimpinan religius dan politik pada hakikatnya merupakan panggilan untuk melayani umat dan rakyat, bukan sarana mempertahankan kekuasaan.
“Tugas kepemimpinan adalah membawa rakyat dan umat menuju kehidupan yang bermartabat dan sukacita sejati, bukan menyeret mereka ke dalam kegelapan melalui kebijakan palsu yang membunuh dan merusak kehidupan,” ujarnya.
Uskup Bernardus menegaskan bahwa pemerintahan maupun gereja yang melahirkan kebijakan penindasan telah kehilangan roh kebenaran dan keadilan, serta mengkhianati martabat manusia dan panggilan pelayanan sejati.
“Jika kebijakan itu mematikan manusia dan merusak kehidupan, maka itu bukan kebijakan kebenaran. Itu pemerintah setan. Gereja pun bisa menjadi gereja setan bila meninggalkan kebenaran dan menutup mata atas penderitaan rakyat,” tegasnya.
Sebagai konteks konkret, Uskup Bernardus menyinggung berbagai krisis kemanusiaan dan ekologis yang dialami rakyat, mulai dari banjir besar di Sumatra, proyek SPN di Merauke, hingga ekspansi kelapa sawit di berbagai wilayah Indonesia yang menimbulkan penderitaan sosial dan kerusakan lingkungan.
“Pemerintah selalu mengklaim membangun. Tetapi pertanyaannya, apakah itu kebijakan kebenaran dan keadilan, atau kebijakan iblis? Jika kebijakan hanya melayani kepentingan oligarki satu dua kelompok demi kekuasaan dan perut mereka sendiri, maka itu jelas kebijakan setan,” katanya.
Sebaliknya, Uskup Bernardus menekankan bahwa kebijakan yang bersumber dari Tuhan hanya dapat lahir melalui dialog, perjumpaan, dan kesediaan mendengarkan suara rakyat sebagai dasar keadilan, martabat, dan perdamaian bersama berkelanjutan.
“Suara rakyat adalah suara Allah, yang wajib didengar penguasa tanpa kecuali hari ini,” ujarnya singkat.
Di akhir pernyataannya, Uskup Bernardus menegaskan bahwa pemerintah dan gereja ada karena rakyat dan umat, bukan untuk menguasai atau menindas mereka, melainkan melayani dengan kejujuran, keberpihakan, dan tanggung jawab moral sejati.
“Rakyat memberi kuasa, bukan untuk ditindas. Jika keputusan diambil sepihak demi kekuasaan, maka yang bekerja bukan Roh Allah dan Roh Kristus, melainkan roh iblis, yang merusak kemanusiaan, keadilan, martabat, demokrasi, dan masa depan bangsa,” pungkasnya. [*].
