Wabup Nabire Tekankan Sinergi Eksekutif–Legislatif pada Rapat Paripurna DPRK

NABIRE, TOMEI.ID | Wakil Bupati Nabire, Burhanuddin Pawennari, menegaskan pentingnya penguatan sinergi antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nabire dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nabire dalam menghadapi agenda strategis pembangunan tahun 2026.

Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRK Nabire yang dirangkaikan dengan Penutupan Masa Persidangan Tahun 2025 dan Pembukaan Masa Persidangan Tahun 2026 di Ruang Sidang DPRK Nabire, Kamis (22/1/2026).

baca juga: DPRK Nabire Tutup Masa Persidangan 2025, Targetkan Penyelesaian Agenda Tertunda di 2026

Rapat paripurna tersebut menjadi forum resmi evaluasi kinerja DPRK Nabire selama masa persidangan 2025 sekaligus penanda dimulainya agenda kelembagaan DPRK pada tahun 2026. Kegiatan ini dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRK, jajaran Pemerintah Kabupaten Nabire, serta pemangku kepentingan terkait.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Burhanuddin Pawennari menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRK Nabire atas kerja keras, dedikasi, dan kemitraan yang telah terbangun sepanjang masa persidangan tahun 2025, khususnya dalam pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Menurutnya, penutupan masa persidangan tahun 2025 merupakan momentum refleksi bersama untuk mengevaluasi capaian kinerja, mengidentifikasi berbagai tantangan, serta melakukan perbaikan terhadap aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang masih perlu ditingkatkan.

Memasuki masa persidangan tahun 2026, Wabup menilai tantangan pembangunan daerah semakin kompleks, mencakup aspek tata kelola pemerintahan, percepatan pembangunan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya komunikasi dan kolaborasi yang konstruktif antara eksekutif dan legislatif agar setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Burhanuddin Pawennari juga menekankan bahwa kebijakan daerah ke depan harus difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur yang merata, penguatan pelayanan dasar, serta pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten Nabire sebagai bagian dari pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Dalam konteks tahun 2026, Pemkab Nabire berkomitmen untuk terus mendorong penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel, serta memastikan setiap kebijakan pembangunan dilaksanakan secara terukur dan berpihak pada kepentingan publik.

Menutup sambutannya, Wabup berharap masa persidangan tahun 2026 dapat menjadi periode kerja yang produktif, harmonis, dan berorientasi pada pengabdian, guna mewujudkan Kabupaten Nabire yang maju, sejahtera, dan berdaya saing. [*].