Deinas Geley Dorong BLK UMKM di Mimika, Fasilitas Perikanan Poumako Disiapkan untuk Pengembangan 2027

TIMIKA, TOMEI.ID | Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, melakukan kunjungan kerja dengan meninjau sejumlah lokasi strategis di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Rabu (14/10/2026).

Kunjungan tersebut bertujuan mengidentifikasi kebutuhan pengembangan sektor perikanan, peningkatan fasilitas pendidikan berpola asrama, serta penguatan keterampilan tenaga kerja lokal melalui rencana pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Dalam kunjungan tersebut, Deinas didampingi Wakil Ketua III DPR Papua Tengah, Bekies Sony Kogoya, Wakil Bupati Mimika, Emmanuel Kemong, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta perwakilan Yayasan Pengembangan Talenta Papua.

Lokasi pertama yang ditinjau adalah Kawasan Industri Selatan di Kabupaten Mimika. Pada kesempatan tersebut, rombongan menerima pemaparan mengenai potensi pengembangan industri pengolahan hasil pertambangan sebagai bagian dari upaya meningkatkan nilai tambah sumber daya alam (SDA).

Deinas menekankan pentingnya pengembangan industri hilirisasi agar pengelolaan sumber daya alam dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah, memperluas kesempatan usaha, dan membuka peluang keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan ekonomi produktif.

Menurutnya, pengembangan industri perlu disertai perencanaan yang terarah agar potensi sumber daya alam dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat, termasuk melalui penciptaan lapangan kerja dan penguatan kapasitas pelaku usaha lokal.

Pelabuhan Poumako Jadi Perhatian Pengembangan Perikanan

Setelah meninjau kawasan industri, rombongan melanjutkan kunjungan ke Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelabuhan Perikanan Poumako untuk melihat kondisi infrastruktur dan fasilitas pendukung kegiatan perikanan, terutama pengelolaan hasil tangkapan ikan dan udang.

Dalam peninjauan tersebut, Deinas menerima penjelasan mengenai potensi perikanan setempat, kebutuhan fasilitas penanganan hasil tangkapan, serta kendala yang dihadapi dalam mendukung pengembangan usaha dan distribusi komoditas perikanan.

Deinas menilai penguatan fasilitas pelabuhan perlu menjadi perhatian agar hasil perikanan dapat ditangani dengan baik, kualitas produk tetap terjaga, dan distribusinya semakin lancar menuju pasar yang lebih luas.

Pengembangan fasilitas penanganan dan pengolahan hasil perikanan juga dinilai penting untuk mendukung peningkatan nilai tambah komoditas ikan dan udang. Dengan fasilitas yang memadai, pelaku usaha diharapkan memiliki kapasitas lebih baik untuk memenuhi kebutuhan pasar, termasuk peluang pemasaran ke luar daerah dan pasar ekspor.

Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Tengah tengah mengidentifikasi sejumlah kebutuhan pengembangan Pelabuhan Poumako yang akan didorong dalam perencanaan program tahun 2027. Salah satu kebutuhan yang disampaikan dalam peninjauan adalah dukungan pembangunan gedung untuk menunjang penampungan atau penanganan hasil perikanan.

Rencana tersebut masih memerlukan penajaman kebutuhan teknis, penyesuaian program, serta proses perencanaan dan penganggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, tindak lanjut pembangunan perlu didasarkan pada hasil kajian dan kesiapan pelaksanaan di lapangan.

Pemprov Perhatikan Kebutuhan Asrama Siswa
Selain sektor industri dan perikanan, rombongan mengunjungi Asrama Mapurjaya dan Asrama SMP YPPK Emanuel Mapurjaya untuk meninjau kondisi fasilitas pendidikan berpola asrama serta kebutuhan dasar para siswa.

Dalam kunjungan tersebut, Deinas berinteraksi dengan siswa dan memberikan motivasi agar mereka terus meningkatkan semangat belajar, menjaga kedisiplinan, serta mempersiapkan diri menjadi generasi yang mampu berkontribusi bagi pembangunan daerah.

Peninjauan itu juga menjadi kesempatan untuk melihat kebutuhan perlengkapan asrama yang diperlukan guna menunjang kenyamanan siswa selama tinggal dan mengikuti pendidikan.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah merencanakan dukungan berupa pengadaan perabot dan perlengkapan dasar, termasuk tempat tidur dan kasur, yang akan didorong pada tahun 2027 sesuai mekanisme perencanaan dan penganggaran.

Dukungan tersebut diarahkan untuk melengkapi fasilitas sekolah dan asrama yang telah dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Mimika bersama pihak terkait. Dengan demikian, pemenuhan sarana pendidikan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan kebutuhan perlengkapan yang menunjang kegiatan belajar dan kehidupan siswa sehari-hari.

Pola pendidikan berasrama diharapkan dapat membantu siswa memperoleh lingkungan belajar yang lebih teratur, sekaligus memperkuat pembinaan karakter, kedisiplinan, dan tanggung jawab selama menempuh pendidikan.

BLK UMKM Disiapkan untuk Tingkatkan Keterampilan Anak Papua

Agenda berikutnya adalah meninjau lokasi rencana pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Koperasi UMKM di Kabupaten Mimika. Fasilitas tersebut direncanakan menjadi pusat pelatihan keterampilan bagi generasi muda Papua, khususnya Orang Asli Papua (OAP), serta masyarakat dari delapan kabupaten di Provinsi Papua Tengah.

Rencana pembangunan BLK ini diarahkan untuk memperluas akses pelatihan kerja berbasis kebutuhan dunia usaha dan potensi ekonomi daerah. Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan dapat membantu generasi muda memperoleh keterampilan praktis sebagai bekal memasuki dunia kerja maupun membangun usaha secara mandiri.

Dalam pengembangannya, sejumlah bidang keterampilan yang berpotensi menjadi materi pelatihan antara lain perbengkelan sepeda motor dan mobil, perawatan truk dan alat berat, serta pembuatan produk mebel seperti meja dan kursi. Pelatihan kerajinan dan pengolahan bahan baku lokal juga dapat dikembangkan berdasarkan potensi daerah, ketersediaan instruktur, dan kebutuhan pasar.

Deinas menekankan bahwa pembangunan BLK perlu diarahkan pada peningkatan kemampuan teknis yang dapat diterapkan secara langsung dalam kegiatan ekonomi masyarakat.

Menurutnya, pelatihan yang tepat dapat membuka peluang bagi generasi muda untuk bekerja di sektor usaha, mengembangkan keterampilan profesional, atau menciptakan lapangan kerja melalui usaha mandiri.

Pengembangan BLK juga diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat lokal, khususnya OAP dari suku Amungme dan Kamoro, melalui peningkatan kompetensi yang sesuai dengan potensi ekonomi dan kebutuhan tenaga kerja di Kabupaten Mimika serta wilayah Papua Tengah.

Kolaborasi Pemerintah dan Yayasan Diperlukan

Perwakilan Yayasan Pengembangan Talenta Papua menyampaikan bahwa keterbatasan akses pelatihan keterampilan masih menjadi salah satu tantangan bagi sebagian lulusan perguruan tinggi dan anak-anak yang tidak melanjutkan pendidikan formal untuk memperoleh kesempatan kerja.

Karena itu, keberadaan BLK Koperasi UMKM diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja, sekaligus mendorong tumbuhnya wirausahawan lokal yang mandiri dan berdaya saing.

Pengelolaan fasilitas pelatihan juga perlu disertai program yang terarah, ketersediaan instruktur kompeten, peralatan praktik yang memadai, serta kemitraan dengan dunia usaha. Dengan dukungan tersebut, peserta pelatihan diharapkan tidak hanya memperoleh pengetahuan dasar, tetapi juga kemampuan praktis yang dapat digunakan untuk bekerja atau mengembangkan usaha.

Deinas menegaskan pentingnya koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, lembaga pendidikan, yayasan, dan pelaku usaha agar rencana pengembangan fasilitas tersebut dapat ditindaklanjuti secara terencana.

Tahapan berikutnya mencakup pematangan perencanaan, penetapan kebutuhan fasilitas, penyusunan program pelatihan, serta penyesuaian dengan kesiapan lahan dan dukungan anggaran. Jadwal pembangunan dan pengoperasian BLK selanjutnya perlu ditetapkan berdasarkan hasil proses perencanaan serta ketentuan yang berlaku.

Melalui kunjungan kerja tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Tengah mendorong pengembangan sektor industri dan perikanan agar berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pendidikan serta keterampilan tenaga kerja lokal. Sinergi antarpemangku kepentingan diharapkan dapat memperluas kesempatan kerja, memperkuat usaha masyarakat, dan meningkatkan manfaat pembangunan bagi masyarakat Mimika serta Papua Tengah secara keseluruhan. [*]