NABIRE, TOMEI.ID | Wakil Bupati Nabire, Burhanuddin Pawennari, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menekan laju penyebaran HIV-AIDS melalui langkah strategis yang terencana, terpadu, dan berbasis kolaborasi lintas sektor saat membuka Rapat Koordinasi Penanggulangan HIV-AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS) di Aula Setda Nabire, Rabu (29/10/2025)
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini menjadi momentum penting untuk memperkuat strategi bersama antara pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat dalam menekan laju penularan HIV-AIDS di daerah tersebut.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Burhanuddin Pawennari menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar agenda tahunan, melainkan wujud keseriusan pemerintah daerah menekan lonjakan kasus HIV-AIDS yang masih menjadi ancaman nyata di Nabire, karena berdampak luas pada aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan moral masyarakat.
“Momentum ini menjadi langkah strategis bagi pemerintah daerah untuk memperkuat upaya pencegahan dan menekan tren peningkatan kasus HIV-AIDS serta penyakit menular lainnya di Nabire,” ujar Wakil Bupati Burhanuddin Pawennari.
Pemerintah Kabupaten Nabire menyampaikan apresiasi kepada Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Papua Tengah dan KPA Kabupaten Nabire atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, sinergi antara kedua lembaga ini merupakan bentuk nyata kepedulian terhadap penyelamatan generasi muda dari ancaman HIV-AIDS.
Wakil Bupati juga mengingatkan bahwa angka kasus HIV-AIDS di Nabire masih tinggi, yakni mencapai 10.824 kasus, sehingga diperlukan strategi yang komprehensif dan kolaborasi lintas sektor untuk menekan penularan.
“Mari kita satukan persepsi dan langkah strategis untuk menekan angka penularan HIV-AIDS di Nabire. Kita harus memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, lembaga sosial, dunia pendidikan, dan komunitas masyarakat,” katanya.
Selain memperkuat koordinasi, ia juga menyoroti pentingnya penyediaan obat-obatan, edukasi masyarakat, serta perlindungan bagi kelompok rentan. Pemerintah Kabupaten Nabire, tegasnya, berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan yang humanis dan tidak diskriminatif kepada para pengidap HIV-AIDS (ODHA).
“Saya mengajak seluruh masyarakat untuk menghapus stigma dan diskriminasi terhadap ODHA. Mereka bukan untuk dijauhi, tetapi untuk kita rangkul agar tetap hidup produktif dan terlindungi,” tegas Wakil Bupati.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Nabire berharap terbangunnya sinergitas dan semangat bersama dalam mewujudkan Nabire bebas stigma, bebas diskriminasi, dan menuju nol kasus baru HIV-AIDS di tahun-tahun mendatang. Pemerintah menaruh harapan besar agar hasil rapat ini tidak berhenti sebatas seremonial, tetapi diterjemahkan menjadi langkah nyata di lapangan.
Dengan sinergi lintas sektor, edukasi berkelanjutan, serta pelayanan kesehatan yang inklusif, Nabire diharapkan mampu menjadi kabupaten percontohan dalam penanggulangan HIV-AIDS di Tanah Papua bebas stigma, bebas diskriminasi, dan menuju nol kasus baru di masa depan. [*].
