Wakil Wali Kota Buka Musda VI LDII, Dorong Moderasi Beragama dan Wawasan Kebangsaan

JAYAPURA, TOMEI.ID | Wakil Wali Kota Jayapura, Ir. H. Rustan Saru, membuka Musyawarah Daerah (Musda) VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kota Jayapura Tahun 2026 di Hotel Horizon, Kota Raja, Jayapura, Papua, Rabu (11/2/2026).

Musda VI LDII Kota Jayapura mengusung tema “Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Profesional Religius untuk Mendukung Terwujudnya Kota Jayapura sebagai Kota Jasa yang Berbudaya, Religius, Maju, Mandiri dan Sejahtera menuju Jayapura Emas.”

Dalam sambutannya, Rustan Saru menegaskan pentingnya moderasi beragama di Kota Jayapura yang dikenal sebagai miniatur Indonesia, guna mencegah polarisasi dan potensi konflik sosial, serta memperkuat persatuan di tengah keberagaman.

“Di kota ini semua suku dan agama ada. Islam, Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha dan lainnya ada di sini. Maka perlu jiwa yang bisa menyatu dengan semua kalangan tanpa membeda-bedakan, agar tidak mudah terpecah oleh isu sensitif,” kata Rustan Saru.

Rustan Saru menekankan organisasi keagamaan memiliki tanggung jawab menjaga suasana kondusif di tengah masyarakat serta tidak memicu perpecahan dan provokasi publik, terutama di tengah dinamika sosial masyarakat.

“Kita harus menciptakan kondisi yang betul-betul kondusif. Jangan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Apalagi ini lembaga agama, harus hati-hati dan menjaga stabilitas sosial daerah,” tegas Rustan Saru.

Rustan Saru juga menyinggung penghargaan Harmony Award yang pernah diraih Kota Jayapura sebagai simbol kerukunan umat beragama. Menurut Rustan Saru, setiap perayaan keagamaan besar selalu melibatkan lima tokoh agama untuk berdoa bersama sebagai wujud toleransi yang nyata.

Rustan Saru menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Musda VI untuk memilih kepengurusan baru lima tahun ke depan. Tema yang diangkat dinilai selaras dengan visi pembangunan Kota Jayapura sebagai kota jasa yang berbudaya, religius, mandiri dan sejahtera menuju Jayapura Emas.

LDII Tekankan Wawasan Kebangsaan

Ketua LDII Kota Jayapura, Dadang Hidayat, menegaskan Musda merupakan amanah organisasi yang wajib dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) untuk memastikan kepengurusan berjalan efektif dan berkelanjutan.

“Kegiatan Musda ini harus dilaksanakan secara demokratis, menjamin rasa aman dan nyaman, serta menghindari provokasi maupun perpecahan. Karena ini ajang lima tahunan, harus dijalankan dengan penuh khidmat dan rasa gembira,” ujar Dadang Hidayat.

Dadang Hidayat menjelaskan sejumlah daerah di Papua juga telah melaksanakan Musda, di antaranya Kabupaten Keerom (27 Desember 2025), Kabupaten Jayapura (10 Januari 2026), dan Kabupaten Biak Numfor (3 Februari 2026), sebelum Kota Jayapura menggelar Musda pada 11 Februari 2026.

Menurut Dadang Hidayat, dari delapan klaster pengabdian LDII, wawasan kebangsaan menjadi prioritas utama, guna memperkuat identitas nasional dan semangat persatuan masyarakat.

“Wawasan kebangsaan penting untuk bersama-sama menjaga Kota Jayapura sebagai kota toleran. Ini bukan sekadar slogan, karena Kota Jayapura pernah menerima Harmony Award atas kerukunan umat beragama,” jelas Dadang Hidayat.

Sebagai contoh, Dadang Hidayat menyebut pesantren LDII di Buper memasang 45 butir Pancasila di ruang kelas sebagai bagian dari pembinaan nilai kebangsaan bagi para santri, untuk membentuk karakter disiplin, tanggung jawab, dan cinta tanah air sejak dini.

“Negara ini dibangun atas perbedaan. Dari perbedaan itu kita wujudkan persatuan dan kesatuan,” kata Dadang Hidayat, supaya generasi muda menghargai keberagaman dan menolak intoleransi dalam kehidupan sehari-hari.

Ketua LDII Provinsi Papua, H. Sudarmo, S.Pd., menambahkan LDII terus memperkuat pembekalan Empat Pilar Kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, dengan kegiatan praktis yang melibatkan semua anggota di berbagai daerah Papua.

“LDII berkomitmen berlandaskan Pancasila. Wawasan kebangsaan harus terus disosialisasikan dan diamalkan, apalagi Kota Jayapura terdiri dari berbagai agama, adat istiadat, dan budaya,” ujar Sudarmo.

Musda LDII Kota Jayapura dilaksanakan selama satu hari dan diikuti para Pengurus Cabang (PC) tingkat distrik se-Kota Jayapura, dengan agenda diskusi program kerja, evaluasi kinerja, dan rencana strategis organisasi.

53 Ribu Data BPJS PBI Diverifikasi

Dalam sesi tanya jawab, Rustan Saru juga menjelaskan terkait 53 ribu peserta BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang sedang diverifikasi Pemerintah Kota Jayapura, untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan tidak terjadi penyalahgunaan dana publik.

Rustan Saru menyebut pemerintah berkoordinasi dengan BPS, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Dinas Sosial, serta OPD terkait untuk melakukan pengecekan data, sehingga setiap informasi peserta dapat diperoleh akurat dan terpercaya bagi masyarakat.

“Kita cek siapa saja yang termasuk dalam 53 ribu itu. Apakah sudah meninggal, pindah, atau sudah punya penghasilan tetap dan tidak miskin lagi. Untuk memastikan program bantuan benar-benar tepat sasaran dan efektif penggunaannya,” jelasnya.

Menurut Rustan Saru, BPJS PBI diperuntukkan bagi warga tidak mampu. Jika terdapat peserta yang secara ekonomi sudah mandiri, maka data akan disesuaikan, agar alokasi bantuan tetap fokus pada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

“Nanti setelah data terverifikasi, akan kita umumkan ke publik. Sekarang masih kita kerjakan, jadi belum bisa disampaikan secara detail untuk menjaga transparansi sekaligus menghindari kesalahpahaman di masyarakat luas,” katanya.

Rustan Saru juga mengakui adanya keluhan warga yang kepesertaannya dinonaktifkan, dan berjanji segera menindaklanjuti serta memberikan solusi bagi mereka.

“Kalau memang tidak mampu dan dinonaktifkan, Pemerintah Kota akan bantu aktifkan kembali. Tapi kalau sudah mampu, maka harus dihapus karena BPJS PBI diperuntukkan bagi warga yang tidak mampu,” tegas Rustan Saru. [*].

Penulis: Yeremias Edowai