Wapres Gibran Soroti Keterbatasan Pelabuhan Samabusa, Dorong Perluasan untuk Perkuat Konektivitas Papua Tengah

NABIRE, TOMEI.ID | Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, menegaskan keterbatasan kapasitas Pelabuhan Samabusa sebagai persoalan mendesak dalam sistem distribusi logistik Papua Tengah, yang berdampak langsung terhadap stabilitas pasokan dan efisiensi biaya regional.

Penegasan tersebut disampaikan saat kunjungan kerja di Nabire, Senin (20/4/2026), sebagai bagian dari evaluasi langsung terhadap infrastruktur strategis daerah, guna memastikan efektivitas pelayanan publik dan kelancaran arus logistik wilayah.

Peninjauan dilakukan setelah kunjungan ke Bandara Douw Aturure, dengan fokus pada fasilitas dermaga niaga dan terminal penumpang di Distrik Teluk Kimi, sekaligus menilai kesiapan operasional serta kebutuhan pengembangan jangka menengah.

Dalam agenda tersebut, Wakil Presiden menerima laporan teknis terkait kapasitas dan operasional pelabuhan yang saat ini melayani delapan kabupaten di Papua Tengah, termasuk tantangan distribusi serta keterbatasan infrastruktur pendukung yang ada.

Kepala Dinas Perhubungan Papua Tengah, Ewonggen Kogoya, sebagai narasumber resmi, menegaskan bahwa kapasitas pelabuhan belum sebanding dengan peningkatan trafik kapal, sehingga memerlukan intervensi kebijakan dan percepatan pembangunan infrastruktur tambahan.

“Pelabuhan Samabusa memiliki luas 143.110 meter persegi, namun kemampuan sandar kapal masih terbatas, terutama saat terjadi lonjakan aktivitas logistik,” ujar Ewonggen Kogoya.

Ewonggen Kogoya menjelaskan, kondisi eksisting menunjukkan dermaga sepanjang sekitar 227 meter dengan lebar 12 meter belum mampu mengakomodasi kapal secara bersamaan, terutama saat terjadi lonjakan aktivitas bongkar muat dan penumpukan logistik.

“Ketika dua hingga tiga kapal bersandar, terjadi keterbatasan ruang tambat yang berdampak pada antrean dan keterlambatan distribusi,” kata Ewonggen.

Menanggapi hal tersebut, Gibran Rakabuming Raka menekankan bahwa peningkatan kapasitas pelabuhan harus segera direalisasikan sebagai langkah konkret memperkuat konektivitas dan menekan biaya logistik, guna mendukung kelancaran distribusi serta meningkatkan daya saing ekonomi daerah.

Arahan tersebut sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat pembangunan wilayah timur Indonesia, melalui penguatan infrastruktur strategis dan pemerataan akses ekonomi antarwilayah secara berkelanjutan.

Sebagai langkah tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah menyiapkan rencana pengembangan infrastruktur, termasuk penambahan dermaga baru serta optimalisasi fasilitas penunjang operasional pelabuhan, yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi layanan logistik secara bertahap dan berkelanjutan di wilayah tersebut.

“Penambahan dermaga baru di sisi belakang pelabuhan menjadi prioritas untuk mengurai bottleneck operasional,” ujarnya.

Dari sisi teknis operasional, petugas pelabuhan, Jackson Banjarnahor, menegaskan kebutuhan ekspansi fasilitas bongkar muat untuk mengurangi antrean kapal serta meningkatkan efisiensi distribusi barang di wilayah pelabuhan.

“Diperlukan tambahan dermaga sekitar 250 meter yang dilengkapi trestle agar proses distribusi barang lebih efisien dan tidak terjadi penumpukan kapal,” kata Jackson Banjarnahor.

Pelabuhan yang berada di bawah pengelolaan Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nabire ini memegang peran strategis, dengan sekitar 80 persen distribusi logistik Papua Tengah bergantung pada jalur laut melalui fasilitas tersebut. Kondisi kapasitas yang terbatas secara langsung berdampak pada stabilitas pasokan dan harga barang di wilayah pedalaman.

Selain menerima paparan, Wakil Presiden juga melakukan verifikasi lapangan melalui dialog dengan petugas dan masyarakat guna memastikan akurasi data serta kondisi riil operasional. Pendekatan ini menjadi bagian dari penguatan basis kebijakan yang berbasis fakta lapangan.

Kunjungan kerja ini menegaskan satu hal krusial: tanpa ekspansi dan modernisasi Pelabuhan Samabusa, sistem distribusi logistik Papua Tengah akan terus menghadapi hambatan struktural yang berpotensi mengganggu percepatan pembangunan daerah. [*].