Berita

WFH Setiap Jumat, Pemprov Papua Dorong Transformasi Kerja ASN Berbasis Digital

JAYAPURA, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mulai mendorong transformasi budaya kerja aparatur sipil negara (ASN) melalui penerapan sistem kerja berbasis digital, salah satunya dengan memberlakukan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan.

Kebijakan tersebut diterapkan setiap hari Jumat dan berjalan beriringan dengan skema work from office (WFO) di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua, Jeri Yudianto, menyebut kebijakan ini sebagai langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas kinerja sekaligus mempercepat implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

“WFH dilaksanakan satu hari dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat,” ujarnya.

Menurut Jeri, penerapan WFH tidak sekadar perubahan pola kerja, tetapi juga bagian dari penguatan layanan digital di lingkungan pemerintah daerah. Berbagai platform digital dioptimalkan, mulai dari e-office, tanda tangan elektronik, absensi elektronik, hingga sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG).

“Penguatan layanan digital dilakukan melalui e-office, tanda tangan elektronik, absensi elektronik, dan SIMPEG,” katanya.

Selain mendorong efisiensi kerja, kebijakan ini juga ditujukan untuk mengurangi mobilitas pegawai tanpa mengganggu kualitas pelayanan publik. Pemerintah menekankan bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama meski pola kerja mengalami penyesuaian.

Pengaturan teknis pelaksanaan WFH dan WFO diserahkan kepada masing-masing OPD, termasuk dalam pengaturan jadwal kerja, sistem pengawasan, hingga mekanisme evaluasi kinerja pegawai.

“Pengaturan teknis pelaksanaan WFH dan WFO diserahkan kepada masing-masing OPD,” ujarnya.

Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong perubahan pola kerja ASN yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, sekaligus memperkuat fondasi pelayanan publik berbasis digital di Provinsi Papua.

Di tengah tuntutan modernisasi birokrasi, langkah ini menjadi indikator awal sejauh mana kesiapan pemerintah daerah dalam bertransformasi menuju sistem kerja yang lebih fleksibel, efisien, dan berbasis teknologi. [*]

Redaksi Tomei

Recent Posts

Dana Otsus Rp12,69 Triliun Direalisasikan, Enam Gubernur Papua Siap Kawal Komitmen Presiden

NABIRE, TOMEI.ID | Enam gubernur dari wilayah Tanah Papua melakukan audiensi dengan Direktur Jenderal Perimbangan…

5 jam ago

Papua Tengah Miliki 61 Ribu Km² Wilayah, Pemprov Susun RPPLH untuk Jaga Keberlanjutan

NABIRE, TOMEI.ID | Provinsi Papua Tengah tercatat memiliki luas wilayah mencapai 61.073 km² dengan kawasan…

6 jam ago

TPNPB Umumkan Duka Nasional, Kapten Yerman Telenggen Meninggal Dunia di Nduga

NABIRE, TOMEI.ID | Manajemen Markas Pusat Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) secara…

1 hari ago

Pelabuhan Feri Air Mandidi: Antara Jejak Transportasi dan Potensi Wisata yang Terabaikan

NABIRE, TOMEI.ID | Waktu seakan berhenti di Pelabuhan Feri Kampung Air Mandidi, Nabire, Papua Tengah.…

1 hari ago

Papua Mulai Jajaki Kereta Api, Gubernur Fakhiri Dorong Konektivitas Modern Antarwilayah

JAYAPURA, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mulai mengambil langkah strategis dengan menjajaki pengembangan transportasi…

2 hari ago

Koalisi Jayawijaya Semprot MRP Papua Pegunungan: Dinilai Salah Prosedur dan Salah Sasaran

WAMENA, TOMEI.ID | Tim Koalisi Koordinator Jayawijaya melontarkan kritik keras terhadap langkah Majelis Rakyat Papua…

2 hari ago