Berita

WFH Setiap Jumat, Pemprov Papua Dorong Transformasi Kerja ASN Berbasis Digital

JAYAPURA, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mulai mendorong transformasi budaya kerja aparatur sipil negara (ASN) melalui penerapan sistem kerja berbasis digital, salah satunya dengan memberlakukan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan.

Kebijakan tersebut diterapkan setiap hari Jumat dan berjalan beriringan dengan skema work from office (WFO) di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua, Jeri Yudianto, menyebut kebijakan ini sebagai langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas kinerja sekaligus mempercepat implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

“WFH dilaksanakan satu hari dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat,” ujarnya.

Menurut Jeri, penerapan WFH tidak sekadar perubahan pola kerja, tetapi juga bagian dari penguatan layanan digital di lingkungan pemerintah daerah. Berbagai platform digital dioptimalkan, mulai dari e-office, tanda tangan elektronik, absensi elektronik, hingga sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG).

“Penguatan layanan digital dilakukan melalui e-office, tanda tangan elektronik, absensi elektronik, dan SIMPEG,” katanya.

Selain mendorong efisiensi kerja, kebijakan ini juga ditujukan untuk mengurangi mobilitas pegawai tanpa mengganggu kualitas pelayanan publik. Pemerintah menekankan bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama meski pola kerja mengalami penyesuaian.

Pengaturan teknis pelaksanaan WFH dan WFO diserahkan kepada masing-masing OPD, termasuk dalam pengaturan jadwal kerja, sistem pengawasan, hingga mekanisme evaluasi kinerja pegawai.

“Pengaturan teknis pelaksanaan WFH dan WFO diserahkan kepada masing-masing OPD,” ujarnya.

Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong perubahan pola kerja ASN yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, sekaligus memperkuat fondasi pelayanan publik berbasis digital di Provinsi Papua.

Di tengah tuntutan modernisasi birokrasi, langkah ini menjadi indikator awal sejauh mana kesiapan pemerintah daerah dalam bertransformasi menuju sistem kerja yang lebih fleksibel, efisien, dan berbasis teknologi. [*]

Redaksi Tomei

Recent Posts

Pemprov Papua Barat Selaraskan Regulasi Masyarakat Adat, Perkuat Kepastian Hukum dan Cegah Konflik Wilayah Adat

MANOKWARI, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi Papua Barat mulai menyelaraskan regulasi pengakuan, pelindungan, dan pemberdayaan masyarakat…

11 jam ago

Karateker DPC KNPI Itlay Hisage Matangkan Tim, Bidik Prestasi di Turnamen Mini Soccer Piala Bupati Jayawijaya Cup I

JAYAWIJAYA, TOMEI.ID | Karateker Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Distrik Itlay…

12 jam ago

Pemprov Papua Tengah Matangkan Persiapan HUT Ke-81 RI, Perkuat Sinergi Sukseskan Upacara dan Pesta Rakyat

NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah mulai mematangkan persiapan peringatan Hari Ulang Tahun…

12 jam ago

FGD IPDN Bedah Kemiskinan di Papua Tengah, Pemprov Perkuat Kebijakan Berbasis Bukti untuk Percepatan Pembangunan DOB

NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah bersama Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) menggelar…

13 jam ago

Pemprov Papua Tengah Matangkan Studi Kelayakan Peternakan, Bidik Kemandirian Pangan dan Penguatan Ekonomi Daerah

NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah mulai mematangkan pengembangan sektor peternakan melalui Rapat…

13 jam ago

BOSDA Bukan Sekadar Bantuan Operasional, Inilah Fondasi Program Pendidikan Gratis Papua Tengah

NABIRE, TOMEI.ID | Di tengah berkembangnya anggapan di masyarakat bahwa Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)…

14 jam ago