Berita

WFH Setiap Jumat, Pemprov Papua Dorong Transformasi Kerja ASN Berbasis Digital

JAYAPURA, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mulai mendorong transformasi budaya kerja aparatur sipil negara (ASN) melalui penerapan sistem kerja berbasis digital, salah satunya dengan memberlakukan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan.

Kebijakan tersebut diterapkan setiap hari Jumat dan berjalan beriringan dengan skema work from office (WFO) di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua, Jeri Yudianto, menyebut kebijakan ini sebagai langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas kinerja sekaligus mempercepat implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

“WFH dilaksanakan satu hari dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat,” ujarnya.

Menurut Jeri, penerapan WFH tidak sekadar perubahan pola kerja, tetapi juga bagian dari penguatan layanan digital di lingkungan pemerintah daerah. Berbagai platform digital dioptimalkan, mulai dari e-office, tanda tangan elektronik, absensi elektronik, hingga sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG).

“Penguatan layanan digital dilakukan melalui e-office, tanda tangan elektronik, absensi elektronik, dan SIMPEG,” katanya.

Selain mendorong efisiensi kerja, kebijakan ini juga ditujukan untuk mengurangi mobilitas pegawai tanpa mengganggu kualitas pelayanan publik. Pemerintah menekankan bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama meski pola kerja mengalami penyesuaian.

Pengaturan teknis pelaksanaan WFH dan WFO diserahkan kepada masing-masing OPD, termasuk dalam pengaturan jadwal kerja, sistem pengawasan, hingga mekanisme evaluasi kinerja pegawai.

“Pengaturan teknis pelaksanaan WFH dan WFO diserahkan kepada masing-masing OPD,” ujarnya.

Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong perubahan pola kerja ASN yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, sekaligus memperkuat fondasi pelayanan publik berbasis digital di Provinsi Papua.

Di tengah tuntutan modernisasi birokrasi, langkah ini menjadi indikator awal sejauh mana kesiapan pemerintah daerah dalam bertransformasi menuju sistem kerja yang lebih fleksibel, efisien, dan berbasis teknologi. [*]

Redaksi Tomei

Recent Posts

BREAKING NEWS: Gibran Resmi Mundur dari Wapres RI

JAKARTA, TOMEI.ID | Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, dikabarkan telah mengundurkan diri dari…

9 jam ago

Bupati Yampit Nawipa Resmikan Gereja Yerusalem di Bulituapa, Layani Delapan Jemaat

PANIAI, TOMEI.ID | Bupati Paniai, Yampit Nawipa, meresmikan gedung gereja baru Gereja Kemah Injil (KINGMI)…

10 jam ago

GKI Lahalroi Hom-Hom Singkirkan GKII Yelekama 2-0, Siap Tantang GPI Jalan Suci

WAMENA, TOMEI.ID | GKI Lahalroi Hom-Hom memastikan tiket ke babak berikutnya setelah menyingkirkan GKII Yelekama…

10 jam ago

Elieser Yogi Soroti APBD Besar, tetapi Kemiskinan dan Stunting Papua Tengah Masih Tinggi

NABIRE, TOMEI.ID | Besarnya anggaran daerah yang bersumber dari APBD dan dana Otonomi Khusus yang…

14 jam ago

Rekortek di Nabire, Pemprov Papua Tengah Tegaskan Pembangunan Harus Berdampak Nyata bagi Rakyat

NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah menegaskan perencanaan pembangunan tidak boleh sekadar menjadi…

14 jam ago

Pernyataan Sikap KAPP Papua Tengah: Tolak Pengurus Ilegal dan Tunggu KLB Resmi

NABIRE, TOMEI.ID | Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) Provinsi Papua Tengah menolak kepengurusan ilegal yang…

15 jam ago