Berita

WFH Setiap Jumat, Pemprov Papua Dorong Transformasi Kerja ASN Berbasis Digital

JAYAPURA, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mulai mendorong transformasi budaya kerja aparatur sipil negara (ASN) melalui penerapan sistem kerja berbasis digital, salah satunya dengan memberlakukan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan.

Kebijakan tersebut diterapkan setiap hari Jumat dan berjalan beriringan dengan skema work from office (WFO) di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua, Jeri Yudianto, menyebut kebijakan ini sebagai langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas kinerja sekaligus mempercepat implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

“WFH dilaksanakan satu hari dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat,” ujarnya.

Menurut Jeri, penerapan WFH tidak sekadar perubahan pola kerja, tetapi juga bagian dari penguatan layanan digital di lingkungan pemerintah daerah. Berbagai platform digital dioptimalkan, mulai dari e-office, tanda tangan elektronik, absensi elektronik, hingga sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG).

“Penguatan layanan digital dilakukan melalui e-office, tanda tangan elektronik, absensi elektronik, dan SIMPEG,” katanya.

Selain mendorong efisiensi kerja, kebijakan ini juga ditujukan untuk mengurangi mobilitas pegawai tanpa mengganggu kualitas pelayanan publik. Pemerintah menekankan bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama meski pola kerja mengalami penyesuaian.

Pengaturan teknis pelaksanaan WFH dan WFO diserahkan kepada masing-masing OPD, termasuk dalam pengaturan jadwal kerja, sistem pengawasan, hingga mekanisme evaluasi kinerja pegawai.

“Pengaturan teknis pelaksanaan WFH dan WFO diserahkan kepada masing-masing OPD,” ujarnya.

Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong perubahan pola kerja ASN yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, sekaligus memperkuat fondasi pelayanan publik berbasis digital di Provinsi Papua.

Di tengah tuntutan modernisasi birokrasi, langkah ini menjadi indikator awal sejauh mana kesiapan pemerintah daerah dalam bertransformasi menuju sistem kerja yang lebih fleksibel, efisien, dan berbasis teknologi. [*]

Redaksi Tomei

Recent Posts

KINGMI Desak Akses Kemanusiaan Dibuka, Investigasi Independen Dugaan Penembakan di Samboga

TIMIKA, TOMEI.ID | Departemen Keadilan dan Perdamaian (DKP) Sinode Gereja Kemah Injil (KINGMI) di Tanah…

2 jam ago

Pemprov Papua Perkuat Komunikasi Imunisasi di Perbatasan RI–PNG, Media KIE Berbasis Budaya Lokal Disiapkan

JAYAPURA, TOMEI.ID | Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Papua, bersama UNICEF Indonesia, dengan dukungan Departemen Luar…

2 jam ago

Pemprov Papua Tengah Perketat Tata Kelola Dana Hibah, Lima Rekomendasi Ditetapkan

TIMIKA, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah, memperketat tata kelola dana hibah pemerintah daerah…

14 jam ago

KLHS RDTR Perkotaan Manokwari Soroti Banjir, Abrasi dan Ancaman Bencana

MANOKWARI, TOMEI.ID | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari menempatkan banjir, genangan, abrasi, pengelolaan limbah dan persampahan…

14 jam ago

TPNPB Klaim 10 Warga Sipil Ditembak di Yahukimo, Enam Disebut Luka Tembak

YAHUKIMO, TOMEI.ID | Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB mengklaim 10 warga sipil yang disebut sebagai…

1 hari ago

DPR Papua Tengah Siapkan Revisi Regulasi OAP, John Gobai Soroti Kriteria dan Pengakuan Adat

NABIRE, TOMEI.ID | Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai, menegaskan regulasi mengenai…

1 hari ago