WPFD 2026 Jayapura Ditutup, Deklarasi Tegaskan Komitmen Pers Berkualitas untuk Indonesia Damai dan Adil

JAYAPURA, TOMEI.ID | Peringatan World Press Freedom Day (WPFD) 2026 di Jayapura, Papua, resmi ditutup dengan pembacaan deklarasi bersama yang menegaskan komitmen memperkuat pers yang bebas, berkualitas, dan berkelanjutan di Indonesia, Selasa (5/5/2026).

Penutupan kegiatan tersebut menjadi puncak rangkaian peringatan yang berlangsung selama dua hari, 4–5 Mei 2026, dengan melibatkan insan pers, pemerintah, akademisi, serta masyarakat sipil dalam berbagai forum diskusi, dialog publik, dan kolaborasi lintas sektor.

Dalam deklarasi yang dibacakan di hadapan peserta, ditegaskan bahwa kebebasan pers merupakan bagian dari hak asasi manusia sekaligus fondasi utama dalam menopang demokrasi, perdamaian, dan keadilan sosial.

Para peserta juga menyoroti sejumlah tantangan krusial yang dihadapi industri media saat ini, mulai dari disrupsi digital, tekanan ekonomi, dominasi platform teknologi global, hingga melemahnya model bisnis media konvensional.

Selain itu, praktik gugatan hukum terhadap jurnalis dinilai masih menjadi ancaman nyata yang berpotensi menghambat kerja jurnalistik serta membatasi ruang partisipasi publik. Kondisi tersebut dinilai semakin berat bagi media lokal, termasuk di Papua, yang menghadapi tekanan ekonomi, politik, dan faktor keamanan secara bersamaan.

Isu kesetaraan gender turut menjadi perhatian penting, mengingat masih adanya ketimpangan akses perempuan dalam ekosistem media yang berdampak pada belum optimalnya ruang pers yang inklusif dan berkeadilan.

Sebagai respons atas berbagai tantangan tersebut, para peserta menyepakati komitmen bersama untuk menjaga kebebasan pers sebagai pilar demokrasi, memperkuat keberlanjutan ekosistem media, meningkatkan profesionalisme jurnalis, serta menjamin perlindungan dan keamanan wartawan.

“Pers harus menjadi ruang dialog publik yang sehat untuk memperkuat kohesi sosial dan demokrasi,” demikian salah satu poin deklarasi yang dibacakan dalam forum tersebut.

Deklarasi Jayapura ini juga selaras dengan tema global UNESCO, “Shaping a Future of Rights”, yang menekankan pentingnya masa depan media berbasis hak asasi manusia, kebebasan, dan tanggung jawab sosial.

Sementara itu, penutupan kegiatan diwakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Papua, Jeri Agus Yudianto, yang membacakan sambutan Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri. Pemerintah daerah menilai seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan memberikan ruang refleksi strategis bagi penguatan peran pers di daerah.

Dalam sambutan tersebut ditegaskan bahwa pers memiliki peran vital sebagai penyampai informasi yang kredibel, penguat literasi publik, serta pengawal transparansi dan akuntabilitas pembangunan.

Pemerintah Provinsi Papua juga menilai pelaksanaan WPFD di Jayapura menjadi simbol penting bahwa kebebasan pers harus hadir secara merata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di daerah dengan dinamika dan tantangan yang kompleks.

Dengan berakhirnya WPFD 2026 di Jayapura, seluruh pemangku kepentingan diharapkan mampu mengimplementasikan hasil deklarasi dan rekomendasi yang telah disepakati guna memperkuat ekosistem pers yang sehat, independen, dan berkelanjutan di Indonesia. [*].