Berita

YKKMP Serahkan Barang Bukti Ledakan Maut ke Polres Lanny Jaya, Desak Pelaku Diungkap

WAMENA, TOMEI.ID | Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP) bersama Panitia Khusus (Pansus) Kemanusiaan DPRK Lanny Jaya menyerahkan enam serpihan bahan peledak kepada Polres Lanny Jaya, Jumat (26/6), sebagai barang bukti kasus ledakan di Distrik Malagai yang menewaskan remaja Endite Weya (18). 

Penyerahan itu diharapkan mempercepat pengungkapan pelaku melalui proses hukum.

Direktur YKKMP, Theo Hesegem, menegaskan ledakan yang berulang di lokasi yang sama merupakan kasus serius yang harus diusut tuntas. Menurutnya, keluarga korban berhak memperoleh keadilan karena menyangkut harkat dan martabat manusia.

“Kasus pertama yang terjadi sebelumnya sudah menimbulkan korban, dan setelah satu tahun kemudian di lokasi yang sama kembali terjadi ledakan. Saya tidak bisa mengerti mengapa waktu itu saya tidak terkena ledakan, tetapi korban lain justru menjadi sasaran. Pikiran saya selama ini, masyarakat Lanny Jaya benar-benar membutuhkan keadilan yang nyata,” ujarnya.

Theo mengatakan serpihan bahan peledak ditemukan dalam investigasi lapangan dan diserahkan kepada kepolisian sebagai barang bukti penyelidikan.

“Kami di Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua tidak mau terjebak dalam model saling tuduh. Yang kami harapkan adalah kejelasan, pengakuan, dan pertanggungjawaban atas perbuatan itu,” tegasnya.

Ia menambahkan, laporan hasil investigasi dan berita acara penyerahan barang bukti telah disampaikan kepada Polres Lanny Jaya.

“Hari ini, tanggal 26 Juni, kami menyerahkan barang bukti beserta laporan hasil investigasi. Harapan kami, kasus ini segera diungkap, agar masyarakat sipil di Lanny Jaya memperoleh keadilan, dan aspirasi mereka bisa disampaikan hingga ke pusat,” tutupnya.

Dalam Forum Hearing Dialog Pansus Kemanusiaan DPRK Lanny Jaya, Ketua Pansus Tenius Murib mengatakan tim dibentuk untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait berbagai kasus kemanusiaan di Distrik Malagai.

Ia mengungkapkan pansus menemukan aktivitas belajar di SD Inpres Wunubunggu terhenti sejak 2025, pelayanan ibadah di salah satu gereja tidak berjalan, serta warga masih hidup dalam trauma dan pengungsian.

“Pansus menemukan aktivitas pendidikan di SD Inpres Wunubunggu tidak berjalan sejak 2025, pelayanan ibadah satu gereja juga terhenti, dan masyarakat hidup dalam trauma serta mengungsi. Kami meminta agar kasus bahan peledak yang menewaskan remaja Endite Weya diusut tuntas, karena ini korban murni warga sipil,” kata Tenius Murib.

Bupati Lanny Jaya, Aletinus Yigibalom, mengapresiasi langkah YKKMP dan DPRK dalam mengawal pengungkapan kasus tersebut.

“Kehadiran Kabupaten Lanny Jaya bukan karena kayu atau batu, tetapi karena ada manusia Lanny Jaya. Manusia harus kita selamatkan, selebihnya kita akan ikuti sesuai perkembangan tim pansus DPRK,” ujarnya. [*].

Redaksi Tomei

Recent Posts

MoU Tiga Institusi di Intan Jaya, Penanganan Laporan Dipertegas Sesuai Koridor Hukum

NABIRE, TOMEI.ID | Penanganan setiap laporan maupun pengaduan terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dilakukan melalui…

10 jam ago

7 Lumbung SDM Papua Tengah Disiapkan untuk 20 Tahun ke Depan

NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah menyiapkan tujuh asrama pelajar sebagai bagian dari…

10 jam ago

Gubernur Bicara APBD, Dua Anggota DPR Papua Tengah Malah Live TikTok dan Main Judol

NABIRE, TOMEI.ID | Pemandangan berbeda terlihat dalam Rapat Paripurna Tahap I DPR Papua Tengah, Kamis…

17 jam ago

Gedung Belum Diperbarui, SD Inpres Balingga Desak Pemkab Lanny Jaya Buka Akses Jalan

LANNY JAYA, TOMEI.ID | Di tengah keterbatasan infrastruktur pendidikan yang masih membelenggu, SD Inpres Balingga…

21 jam ago

Dinkop UKM Dogiyai Perkuat Ekonomi Kampung, Minimarket dan Bantuan Kios OAP Digenjot

DOGIYAI, TOMEI.ID | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dogiyai, melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah…

22 jam ago

Besok, Meki Nawipa akan Kunjungi Puncak Bawa Misi Pembangunan

PUNCAK, TOMEI.ID | Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, bersama Anggota Komisi II DPR RI, Forkopimda…

1 hari ago