134 Hotspot Terdeteksi di Papua Tengah, Kapolda Paparkan 47 Kali Pemadaman dan Penyelidikan Karhutla

NABIRE, TOMEI.ID | Sebanyak 134 titik panas atau hotspot terdeteksi di sejumlah wilayah Papua Tengah dalam pemantauan yang dipaparkan Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol. Jermias Rontini dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kantor DPR Papua Tengah, Kamis (27/8/2026).

Dalam paparannya, Jermias merinci 134 hotspot tersebut terdiri atas 11 titik dengan tingkat kepercayaan rendah, 122 titik dengan tingkat kepercayaan sedang, dan satu titik dengan tingkat kepercayaan tinggi.

Sebaran hotspot tersebut meliputi Kabupaten Nabire sebanyak 47 titik, Paniai 41 titik, Dogiyai 18 titik, Intan Jaya 16 titik, Puncak Jaya 11 titik, Mimika tiga titik, dan Deiyai satu titik. Sementara Kabupaten Puncak tercatat nihil hotspot dalam data yang dipaparkan Kapolda.

RDP tersebut dihadiri unsur Pemerintah Provinsi Papua Tengah, TNI, Polri, BMKG, serta jajaran anggota DPR Papua Tengah. Pertemuan membahas perkembangan Karhutla sekaligus langkah penanganan dan pencegahan di sejumlah wilayah Papua Tengah.

Jermias mengatakan kepolisian terus melakukan pemantauan terhadap titik-titik yang berpotensi menimbulkan kebakaran, sekaligus memperkuat langkah pencegahan melalui sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat.

“Kami telah mengerahkan Ditlantas Polda Papua Tengah dan Satlantas Polres Nabire, serta Ditbinmas Polda Papua Tengah dan Satbinmas Polres Nabire untuk melakukan sosialisasi, penyuluhan dan imbauan kepada masyarakat terkait Karhutla. Kegiatan dilaksanakan dua shift, pagi dan sore,” kata Jermias.

Selain mengerahkan personel untuk pencegahan, kepolisian juga melakukan pemetaan terhadap sumber air yang dapat digunakan untuk mengisi kendaraan pemadam. Pemetaan tersebut dilakukan untuk mempercepat mobilisasi ketika terjadi kebakaran dan membantu proses pemadaman di lapangan.

47 Kali Pemadaman, Penyelidikan Dugaan Pelaku Berjalan

Di tengah pemantauan titik panas yang masih berlangsung, Jermias mengungkapkan personel kepolisian telah melakukan pemadaman sebanyak 47 kali selama pelaksanaan Operasi Aman Nusa II.

Penanganan tersebut tidak berhenti pada pemadaman api. Polda Papua Tengah juga melakukan penyelidikan terhadap dugaan pihak yang menyebabkan kebakaran.

“Selain pemadaman, kami juga melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelaku pembakaran. Ada beberapa orang maupun korporasi yang saat ini masih kami dalami keterlibatannya,” jelas Kapolda.

Pernyataan tersebut menunjukkan penanganan Karhutla tidak hanya diarahkan untuk mengendalikan titik api, tetapi juga mencari penyebab serta pihak yang diduga bertanggung jawab berdasarkan hasil penyelidikan dan bukti yang ditemukan.

Medan Sulit dan Keterbatasan Sarana Jadi Kendala

Dalam RDP tersebut, Kapolda juga memaparkan sejumlah kendala yang dihadapi personel ketika melakukan penanganan Karhutla di lapangan.

Menurut Jermias, kondisi geografis Papua Tengah dengan medan yang sulit dijangkau menjadi salah satu tantangan utama. Sejumlah titik api berada jauh dari akses jalan sehingga mobilisasi personel maupun peralatan pemadaman membutuhkan waktu dan tenaga lebih besar.

“Kondisi geografis dan medan yang sulit dijangkau menjadi salah satu tantangan utama. Beberapa titik api berada jauh dari akses jalan sehingga menyulitkan mobilisasi personel dan peralatan pemadaman,” jelasnya.

Keterbatasan sumber air di sekitar lokasi kebakaran juga menjadi persoalan. Ketika sumber air berada cukup jauh dari titik api, proses pemadaman membutuhkan waktu lebih lama dan menyulitkan upaya pendinginan setelah api berhasil dikendalikan.

Selain itu, sarana dan prasarana pendukung pemadaman masih terbatas, antara lain kendaraan pemadam, mesin pompa air, selang, water backpack, alat pelindung diri (APD), serta peralatan pemadaman manual.

“Perubahan kondisi cuaca dan arah angin juga dapat menyebabkan api cepat meluas serta menyulitkan proses pemadaman dan pendinginan lahan,” tuturnya.

Kondisi tersebut diperparah dengan keterbatasan jaringan komunikasi di sejumlah wilayah. Menurut Kapolda, gangguan komunikasi dapat menghambat koordinasi maupun pelaporan secara cepat antara personel di lapangan dan Posko Operasi.

“Sebagian titik api berada di area semak, lahan kering maupun vegetasi yang mudah terbakar sehingga membutuhkan penanganan dan pemantauan secara berkelanjutan,” ujar Jermias.

Kapolda Papua Tengah: Pencegahan Diperkuat

Kapolda menegaskan, kepolisian akan terus memperkuat langkah pencegahan, pemadaman, dan penyelidikan dengan melibatkan pemerintah daerah, TNI, BMKG, BPBD, serta pemangku kepentingan lainnya.

Menurutnya, penanganan Karhutla membutuhkan kerja bersama karena persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemadaman api, tetapi juga menyangkut perlindungan masyarakat, lingkungan, serta pencegahan agar titik kebakaran tidak berkembang menjadi bencana yang lebih luas.

Sebelumnya, Polda Papua Tengah juga telah mengerahkan ratusan personel gabungan dan Satuan Brimob untuk menangani Karhutla di Kabupaten Nabire.

Pada pemantauan BMKG periode 20–21 Agustus 2026, tercatat 512 hotspot di sejumlah wilayah Papua Tengah, dengan Nabire menjadi wilayah yang memiliki jumlah titik panas terbanyak.

Perbedaan jumlah hotspot tersebut menunjukkan bahwa data titik panas bersifat dinamis dan bergantung pada waktu serta metode pemantauan.

Karena itu, angka 134 titik dalam RDP 27 Agustus merupakan angka yang perlu dibaca sesuai periode pemantauan yang dipaparkan Kapolda pada rapat tersebut.

Jermias meminta seluruh unsur terkait tetap memperkuat kesiapsiagaan dan masyarakat tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu Karhutla. Warga juga diharapkan segera melaporkan keberadaan titik api maupun kepulan asap kepada aparat atau instansi berwenang.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap titik api dapat ditangani sedini mungkin sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas dan sulit dikendalikan. [*].