Musa Boma Desak Pemda di Papua Tengah Perkuat Pengawasan dan Penegakan Hukum bagi Pelaku Pembakar Hutla

NABIRE, TOMEI.ID | Persoalan pembakaran hutan di sejumlah wilayah delapan kabupaten di Papua Tengah mendapat sorotan dari Front Peduli Manusia dan Alam Meepago Wilayah SIMAPITOWA Tota Mapiha, yang menilai kondisi tersebut semakin mengkhawatirkan karena mengancam lingkungan, habitat satwa, dan kehidupan masyarakat setempat.

Menyikapi kondisi tersebut, Musa Boma, mendesak pemerintah daerah memperkuat pengawasan dan mengambil langkah tegas terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan secara sengaja, seraya menilai pembiaran terhadap praktik tersebut dapat memperluas kerusakan lingkungan, mengancam habitat satwa, serta meningkatkan risiko bencana bagi masyarakat.

Musa Boma, yang menyebut dirinya sebagai Ketua Tim Peduli Alam dan Manusia Provinsi Papua Tengah wilayah Tota Mapiha, mengatakan pembakaran hutan tidak dapat dipandang sebagai persoalan biasa. 

Menurut dia, praktik tersebut berpotensi merusak lingkungan, mengancam habitat satwa, serta berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat.

Ia menilai pembakaran hutan yang dilakukan untuk kepentingan tertentu harus menjadi perhatian serius pemerintah dan aparat penegak hukum. Setiap pihak yang terbukti sengaja membakar hutan, kata dia, harus diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“Hutan merupakan rumah bagi berbagai habitat. Banyak tempat dan situs yang dianggap keramat oleh masyarakat juga berada di kawasan hutan. Karena itu, pembakaran hutan bukan hanya merusak lingkungan, tetapi juga dapat menghilangkan bagian penting dari kehidupan masyarakat,” ujar Musa dalam keterangannya kepada tomei.id di Nabire, Kamis (27/8/2026).

Menurutnya, dampak pembakaran hutan mulai dirasakan masyarakat melalui munculnya kabut dan asap yang berpotensi menurunkan kualitas udara. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama bagi masyarakat yang berada di sekitar lokasi kebakaran.

Selain berdampak terhadap kesehatan, pembakaran hutan juga dinilai dapat merusak kondisi tanah. Hutan yang kehilangan tutupan vegetasi berpotensi mengalami kekeringan, menjadi lebih rentan terhadap erosi, dan meningkatkan risiko longsor ketika terjadi hujan.

Musa juga menyoroti ancaman terhadap habitat dan keberadaan satwa yang hidup di kawasan hutan. Ia menyebut sejumlah jenis burung dan satwa hutan yang selama ini dikenal masyarakat, termasuk cenderawasih, berpotensi kehilangan habitat apabila kerusakan hutan terus berlangsung.

“Kalau hutan terus dibakar, habitat satwa akan hilang. Burung-burung yang selama ini hidup di dalam hutan juga akan semakin sulit ditemukan. Ini harus menjadi perhatian bersama,” katanya.

Ia mengklaim titik-titik pembakaran hutan terjadi di sejumlah wilayah mulai dari Nabire hingga Intan Jaya. Salah satu kawasan yang menurutnya mengalami kerusakan cukup parah berada di sekitar Uwadio hingga Degeidimi.

Namun, kondisi tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pendataan dan verifikasi langsung oleh pemerintah serta instansi berwenang agar luas kerusakan dan penyebab kebakaran dapat dipastikan secara objektif.

Musa juga mengkritik pemerintah daerah yang dinilainya belum maksimal melakukan langkah pencegahan selama musim kemarau. 

Ia mempertanyakan belum terlihatnya langkah pengawasan yang lebih intensif setelah kondisi kemarau berlangsung cukup lama.

Menurut dia, pemerintah kabupaten dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah perlu membentuk mekanisme pengawasan yang lebih jelas, termasuk meningkatkan patroli di wilayah yang dianggap rawan terjadi pembakaran hutan.

“Kalau musim kemarau sudah berlangsung dan titik pembakaran mulai muncul, pemerintah harus segera turun melakukan pengawasan. Jangan menunggu hutan terbakar luas baru mengambil tindakan,” tegasnya.

Ia mengusulkan peningkatan pengawasan pada jalur-jalur yang dianggap rawan, termasuk kawasan Topo dan Degeidimi. 

Menurutnya, keberadaan petugas di lapangan dapat menjadi langkah pencegahan sekaligus mempercepat penanganan apabila ditemukan titik api.

Namun, setiap bentuk pemeriksaan terhadap masyarakat maupun pengguna jalan, menurutnya, tetap harus dilakukan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku serta tidak mengabaikan hak-hak masyarakat.

Musa menegaskan, apabila seseorang tertangkap tangan melakukan pembakaran hutan, aparat penegak hukum harus melakukan pemeriksaan dan memprosesnya berdasarkan bukti serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kalau pelaku pembakaran hutan kedapatan saat membakar, harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Jangan sampai pembakaran terus terjadi dan kerusakan semakin luas,” katanya.

Ia meminta pemerintah tidak hanya berfokus pada penanganan ketika kebakaran sudah terjadi, tetapi juga membangun sistem pencegahan yang melibatkan masyarakat. Edukasi, patroli, pemantauan titik rawan, serta penegakan hukum dinilai perlu berjalan secara bersamaan.

Bagi Musa, persoalan pembakaran hutan bukan hanya menyangkut hilangnya pepohonan. Di dalam kawasan hutan terdapat habitat satwa, sumber kehidupan masyarakat, serta lingkungan yang menopang kehidupan manusia.

Karena itu, ia mendesak Pemerintah Kabupaten Nabire dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah memperkuat koordinasi dalam menjaga kawasan hutan, menindak pembakaran yang terbukti melanggar hukum, serta memastikan masyarakat tidak menjadi korban dampak asap dan kerusakan lingkungan.

Ia berharap pemerintah dan masyarakat bersama-sama menghentikan praktik pembakaran hutan yang tidak bertanggung jawab sebelum kerusakan meluas dan semakin sulit dipulihkan. [*].