NABIRE, TOMEI.ID | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah, Dr. H. Tumiran, meminta aparatur sipil negara (ASN) dan non-ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah memperkuat kedisiplinan dalam menjalankan kewajiban ibadah sekaligus meningkatkan tanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan pemerintahan.
Arahan tersebut disampaikan Tumiran saat memberikan sambutan dalam pengajian rutin ASN dan non-ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah yang berlangsung di Aula Guest House Nabire, Papua Tengah, Senin (14/9/2026).
Pengajian tersebut menghadirkan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Papua Tengah, K.H. Muhammad Rofiq, bersama Sekretaris MUI Papua Tengah sebagai pemateri. Kegiatan diikuti ASN dan non-ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
Tumiran mengapresiasi pihak yang telah menginisiasi pelaksanaan pengajian rutin sekaligus mempertahankan agenda tersebut sebagai kegiatan pembinaan yang dilaksanakan secara berkala.
Menurutnya, konsistensi ASN dan non-ASN mengikuti kegiatan keagamaan menunjukkan bahwa ukhuwah dan kebersamaan di lingkungan pemerintahan tetap terjaga. Ia berharap pesan keagamaan yang disampaikan dalam pengajian tidak berhenti sebagai materi, tetapi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan pelaksanaan tugas.
Tumiran menekankan bahwa pekerjaan di kantor tidak akan pernah benar-benar habis. Karena itu, aparatur harus mampu mengatur waktu dan menempatkan kewajiban ibadah sebagai bagian penting dari tanggung jawab pribadi.
Ia meminta ASN tidak menjadikan kesibukan pekerjaan dan target organisasi sebagai alasan untuk mengabaikan kewajiban ibadah. Menurutnya, pekerjaan harus tetap diselesaikan dengan penuh tanggung jawab, tetapi kewajiban kepada Tuhan juga harus menjadi perhatian.
“Seberat apa pun pekerjaan itu, jangan habis-habis di kantor. Pekerjaan selesai, nanti muncul lagi, muncul lagi. Jadi, kita yang harus bisa mengatur waktu dan utamakan kewajiban,” ujar Tumiran dalam arahannya.
Selain menyampaikan pesan keagamaan, Tumiran menyoroti pelaksanaan program dan pengelolaan anggaran di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD).
Ia mengingatkan jajaran OPD bahwa waktu efektif pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2026 semakin terbatas. Karena itu, setiap perangkat daerah diminta segera mengevaluasi pekerjaan yang belum berjalan dan mempercepat pelaksanaan program sesuai ketentuan.
Tumiran juga menyinggung laporan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) per 31 Agustus 2026 yang menunjukkan masih terdapat kegiatan dengan tingkat realisasi anggaran yang rendah, bahkan berada di bawah 20 persen.
Kondisi tersebut, menurutnya, harus segera menjadi perhatian pimpinan OPD dan seluruh pejabat maupun staf yang diberikan tanggung jawab dalam pengelolaan program dan keuangan. Rendahnya serapan anggaran tidak boleh dibiarkan karena dapat memengaruhi penilaian terhadap kinerja perangkat daerah.
Ia bahkan mengingatkan bahwa kemampuan OPD dalam merealisasikan anggaran tahun berjalan dapat menjadi salah satu bahan evaluasi dalam menentukan kebijakan anggaran pada tahun berikutnya.
“Kalau kita sampai tersistematis anggaran, kemungkinan besar tahun depan anggaran bapak ibu sekalian di dinas ini bisa dipangkas sesuai dengan tingkat kemampuan untuk menyerap anggaran yang kita laksanakan tahun ini,” ujar Tumiran.
Karena itu, Tumiran meminta pejabat dan pegawai yang terlibat dalam pengelolaan anggaran, mulai dari staf, pengelola keuangan dan program, sekretaris hingga kepala bidang, memperkuat koordinasi serta mempercepat pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.
Menurutnya, percepatan bukan semata-mata mengejar angka serapan anggaran, tetapi memastikan program pemerintah dapat berjalan sesuai target dan memberikan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.
Tumiran juga mengingatkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak menunda pekerjaan hingga mendekati akhir tahun, terutama dalam penyelesaian administrasi dan pelaksanaan program yang telah direncanakan.
Ia mendorong seluruh perangkat daerah mempercepat pelaporan, melengkapi administrasi, dan menyelesaikan setiap tahapan pekerjaan sejak awal agar tidak terjadi penumpukan pekerjaan pada penghujung tahun serta menghambat realisasi anggaran.
“Waktu kita berjalan terus. Kita harus manfaatkan energi dan waktu yang ada untuk mempercepat pekerjaan,” tegasnya.
Tumiran berharap pengajian rutin tersebut tidak hanya menjadi ruang pembinaan spiritual, tetapi juga mendorong perubahan sikap dan disiplin aparatur dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Menurutnya, keseimbangan antara tanggung jawab kepada Tuhan dan tanggung jawab sebagai aparatur harus berjalan bersama. Nilai-nilai yang diperoleh melalui pembinaan keagamaan diharapkan tercermin dalam integritas, kedisiplinan, tanggung jawab, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. [*].
