NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah, meminta Lembaga Masyarakat Adat (LMA) tidak hanya tampil ketika konflik atau persoalan sosial terjadi, tetapi aktif mengawal pembangunan, menjaga kedamaian, serta memastikan kepentingan masyarakat adat mendapat perhatian dalam setiap kebijakan pemerintah.
Pesan tersebut disampaikan Staf Ahli Gubernur Papua Tengah Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum, Marthen Ukago, saat mewakili Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa dalam sambutan pelantikan Koordinator Wilayah LMA Provinsi Papua Tengah periode 2026–2030 di Aula RRI Nabire, Senin (14/9/2026).
Marthen menegaskan keberadaan LMA memiliki posisi strategis karena lembaga adat berada dekat dengan masyarakat dan memahami secara langsung persoalan sosial, budaya, serta kepentingan masyarakat adat di berbagai wilayah Papua Tengah.
Menurutnya, pelantikan pengurus LMA bukan sekadar agenda organisasi, tetapi menjadi pemberian kepercayaan dan amanah yang harus dijalankan dengan tanggung jawab, integritas, serta keberpihakan kepada kepentingan masyarakat adat.
“Karena itu saya berharap lembaga masyarakat adat benar-benar menjadi rumah bersama bagi masyarakat adat,” ujar Marthen.
Ia meminta LMA memperkuat perannya sebagai ruang bersama untuk menyerap aspirasi masyarakat adat sekaligus menyampaikan berbagai persoalan kepada pemerintah secara terbuka, terukur, dan bertanggung jawab.
Marthen menilai penyelesaian persoalan masyarakat adat tidak selalu harus berujung pada konflik. Pendekatan adat, dialog, komunikasi, dan musyawarah dinilai menjadi mekanisme penting untuk mencari jalan keluar yang dapat diterima semua pihak.
Karena itu, ia mendorong komunikasi antara LMA dan pemerintah diperkuat agar aspirasi masyarakat adat dapat disampaikan sejak awal dan menjadi bahan pertimbangan dalam proses pembangunan daerah.
Marthen juga mengingatkan LMA agar tidak hanya hadir ketika konflik muncul, tetapi aktif menyerap aspirasi, menjaga kedamaian, dan mengawal kepentingan masyarakat adat.
Menurutnya, lembaga adat memiliki tanggung jawab yang lebih luas, mulai dari menjaga keamanan dan kedamaian, memperkuat pendidikan generasi muda, melindungi kebudayaan, mendorong pemberdayaan ekonomi, hingga mengawal pembangunan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“LMA harus terlibat dalam menjaga keamanan, pendidikan generasi muda, perlindungan budaya, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta mengawal pembangunan yang memberikan manfaat bagi orang asli Papua,” tegasnya.
Ia meminta seluruh pengurus LMA menempatkan persatuan dan kepentingan masyarakat adat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Perbedaan pandangan, kata Marthen, harus diselesaikan melalui mekanisme adat dan musyawarah tanpa menggunakan kekerasan.
“Ketika terjadi perbedaan, selesaikan melalui musyawarah. Jangan menggunakan kekerasan,” pesannya.
Marthen juga menilai tokoh adat memiliki pengaruh kuat dalam kehidupan masyarakat. Pengaruh tersebut, menurutnya, harus digunakan untuk membangun suasana damai sekaligus mengarahkan generasi muda agar tidak terjebak dalam berbagai persoalan sosial yang dapat merusak masa depan mereka.
Ia secara khusus mengajak para tokoh adat ikut mencegah keterlibatan generasi muda dalam konflik, penyalahgunaan minuman keras, narkoba, serta berbagai tindakan yang dapat menghambat masa depan pendidikan dan kehidupan sosial mereka.
“Para tokoh adat mempunyai pengaruh besar di tengah masyarakat. Gunakan pengaruh itu untuk membawa kedamaian dan menjaga anak-anak muda kita,” katanya.
Menurut Marthen, pembangunan Papua Tengah tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah. Pemerintah membutuhkan lembaga adat yang kuat, independen, dan mampu menyampaikan kritik maupun masukan konstruktif berdasarkan kondisi nyata yang dihadapi masyarakat.
Karena itu, ia mengajak LMA dan pemerintah membangun sinergi yang lebih terbuka dengan mengedepankan komunikasi, saling menghormati, serta kepentingan masyarakat sebagai dasar dalam menjalankan pembangunan daerah.
Kolaborasi tersebut dinilai penting agar pembangunan Papua Tengah tidak berjalan terpisah dari nilai-nilai adat, budaya, dan kebutuhan masyarakat. Dengan keterlibatan LMA, kebijakan pembangunan diharapkan semakin dekat dengan kondisi sosial masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).
“Pemerintah Provinsi Papua Tengah membutuhkan mitra adat yang kuat, independen, dan mampu memberikan masukan yang baik bagi pembangunan,” ujarnya.
Marthen kemudian meminta pengurus LMA yang baru dilantik segera menerjemahkan amanah organisasi ke dalam kerja nyata, terukur, dan bermanfaat bagi masyarakat adat di seluruh Papua Tengah.
Ia menekankan bahwa pelantikan tidak boleh berhenti sebagai seremoni, tetapi harus diikuti kehadiran aktif, pelayanan nyata, serta respons cepat terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat adat.
“Jalankan amanah ini dengan baik dan jadikanlah pemimpin yang hadir di tengah masyarakat, mendengar aspirasi, menjaga kepentingan adat, serta membawa perubahan nyata bagi masyarakat Papua Tengah,” pungkasnya. [*].
