MRP Papua Tengah Ingatkan Bahaya Jual Beli Tanah Adat, Persaudaraan Jangan Dikorbankan

oleh -1188 Dilihat

TIMIKA, TOMEI.ID | Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah melalui Kelompok Kerja (Pokja) Adat menegaskan pentingnya perlindungan hak masyarakat adat atas tanah ulayat serta penyelesaian persoalan tapal batas antarkabupaten.

Persoalan tanah dinilai tidak boleh berkembang menjadi sumber konflik yang merusak hubungan persaudaraan antarmasyarakat Papua. Sebaliknya, setiap perbedaan harus diselesaikan melalui dialog, musyawarah adat, dan pendekatan kekeluargaan demi menjaga perdamaian serta keharmonisan bersama.

banner 728x90

Penegasan tersebut disampaikan Ketua Pokja Adat MRP Provinsi Papua Tengah, Yulius Wandagau, SE, dalam kegiatan Sosialisasi Larangan Jual Beli Tanah Adat dan Tapal Batas Antarkabupaten se-Provinsi Papua Tengah yang berlangsung di Hotel Cenderawasih 66, Timika, Rabu (18/11/2026).

Dalam sambutan pembukaannya, Yulius menegaskan bahwa tanah adat bukan sekadar aset ekonomi yang dapat dialihkan untuk kepentingan sesaat. Tanah ulayat merupakan bagian penting dari identitas, sejarah, budaya, serta sumber kehidupan masyarakat adat yang diwariskan secara turun-temurun.

Menurutnya, setiap keputusan yang berkaitan dengan tanah ulayat harus melibatkan masyarakat pemilik hak, mempertimbangkan norma adat, serta memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Proses pengambilan keputusan juga harus didasarkan pada informasi yang benar agar tidak merugikan masyarakat adat.

Ia menyoroti praktik jual beli tanah adat yang tidak melalui mekanisme adat dan persetujuan pemilik hak ulayat karena berpotensi menimbulkan sengketa kepemilikan, konflik antarmarga, perselisihan antarsuku, hingga hilangnya hak masyarakat atas tanah warisan leluhur.

Karena itu, Yulius mengingatkan masyarakat agar tidak mudah melepaskan tanah ulayat hanya demi kepentingan ekonomi sesaat. Setiap keputusan, ujarnya, harus mempertimbangkan kepentingan pemilik hak serta keberlangsungan kehidupan generasi mendatang.

Selain perlindungan tanah adat, Pokja Adat MRP Papua Tengah juga menyoroti persoalan tapal batas antarkabupaten, khususnya yang berkaitan dengan Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Intan Jaya.

Yulius menjelaskan bahwa persoalan batas wilayah tidak hanya menyangkut garis administratif dalam peta pemerintahan, tetapi juga berkaitan dengan sejarah wilayah adat, hak ulayat, identitas suku, serta kehidupan sosial masyarakat yang telah berlangsung secara turun-temurun.

Menurutnya, ketidakjelasan batas wilayah yang tidak ditangani secara tepat dapat memicu kesalahpahaman, perselisihan antarmasyarakat, bahkan konflik berkepanjangan apabila tidak diselesaikan melalui mekanisme yang disepakati bersama.

Oleh sebab itu, ia mendorong penyelesaian tapal batas melalui dialog, musyawarah, dan pendekatan kekeluargaan dengan melibatkan pemerintah daerah, tokoh adat, serta masyarakat yang memiliki hubungan langsung dengan wilayah tersebut.

Penyelesaian persoalan itu, lanjutnya, juga perlu mempertimbangkan sejarah wilayah adat, kesepakatan antarsuku, keterangan para tokoh adat, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kegiatan tersebut, Pokja Adat MRP Papua Tengah menekankan lima hal penting sebagai perhatian bersama, yakni perlindungan hak masyarakat adat atas tanah ulayat, pencegahan transaksi tanah yang bertentangan dengan norma adat dan hukum, penyelesaian sengketa melalui musyawarah adat dan mekanisme hukum, penyelesaian tapal batas secara damai, serta peningkatan kesadaran generasi muda dalam menjaga warisan leluhur.

Pokja Adat juga mengajak pemerintah daerah, aparat keamanan, kepala distrik, kepala kampung, tokoh adat, dan seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kerja sama dalam menjaga stabilitas keamanan serta keharmonisan kehidupan masyarakat di Papua Tengah.

Yulius secara khusus mengingatkan agar persoalan tanah dan batas wilayah tidak dijadikan alasan untuk merusak hubungan kekeluargaan yang telah diwariskan para leluhur. Menurutnya, kepentingan menjaga persaudaraan harus tetap menjadi perhatian dalam setiap proses penyelesaian persoalan adat.

“Tanah adat adalah warisan leluhur, bukan warisan untuk dihabiskan. Tanah adat adalah sumber kehidupan, bukan sumber perpecahan. Batas wilayah harus menjadi penanda administrasi, bukan menjadi alasan untuk memutus tali persaudaraan,” tegas Yulius.

Melalui sosialisasi tersebut, MRP Papua Tengah berharap tumbuh kesadaran dan komitmen bersama untuk melindungi hak masyarakat adat, mencegah konflik pertanahan, serta memperkuat hubungan kekeluargaan antarmasyarakat di seluruh wilayah Papua Tengah.

Upaya menjaga tanah adat, pada akhirnya, bukan hanya mempertahankan wilayah, tetapi juga melindungi identitas, menghormati sejarah leluhur, dan memastikan generasi mendatang tetap memiliki warisan kehidupan.

“Jangan jual tanah adat, jaga tapal batas, hormati hak ulayat, pelihara persaudaraan, menjaga warisan leluhur sekaligus mencegah sengketa berpotensi memecah hubungan antarmasyarakat,” ujar Yulius. [*]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.