NABIRE, TOMEI.ID | Solidaritas Mahasiswa Kabupaten Paniai se-Indonesia (SMI-KP) Kota Nabire mendesak pemerintah pusat dan daerah segera mengambil langkah konkret untuk menangani persoalan keamanan, pengungsian masyarakat, perlindungan hak ulayat, serta kondisi kemanusiaan di Kabupaten Paniai, Papua Tengah.
Desakan tersebut disampaikan melalui aksi mimbar bebas dan penyampaian aspirasi yang berlangsung di kawasan Pasar Karang, Kelurahan Karang Tumaritis, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Selasa (17/11/2026).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan 12 tuntutan yang ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Pemerintah Kabupaten Paniai, pemerintah pusat, serta institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Aksi mengangkat tema Papua Darurat Militer dan Krisis Kemanusiaan, Segera Pulangkan Pengungsi di Paniai. Mahasiswa menilai persoalan keamanan yang berkembang di sejumlah wilayah Paniai membutuhkan perhatian serius dan langkah penyelesaian dari pemerintah.
Penanggung Jawab aksi, Agus Kenedi Kayame, mengatakan penyampaian aspirasi tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kondisi masyarakat Paniai, terutama warga yang disebut masih mengungsi akibat situasi keamanan di sejumlah distrik.
Menurutnya, pemerintah perlu segera mengambil langkah nyata untuk memastikan keselamatan masyarakat sipil, memulihkan kondisi kehidupan warga, serta memberikan kepastian perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat.
Dalam dokumen pernyataan sikap, SMI-KP menyoroti pengerahan dan penempatan pasukan militer di sejumlah wilayah Kabupaten Paniai, antara lain Paniai Barat (Obano), Kebo, Agadide atau Aradide, serta Ekadide.
Mahasiswa mengklaim situasi tersebut menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat dan menyebabkan sekitar 1.059 warga mengungsi dari kampung halaman mereka.
Angka pengungsi tersebut merupakan data yang dicantumkan dalam pernyataan sikap SMI-KP dan masih memerlukan verifikasi dari instansi pemerintah maupun pihak terkait.
Selain persoalan pengungsian, mahasiswa juga menyoroti dugaan penggunaan fasilitas pelayanan umum, seperti Puskesmas, gereja, sekolah, dan pastoran sebagai tempat penjagaan aparat militer.
Mereka meminta fasilitas tersebut dikembalikan sesuai fungsi awalnya agar pelayanan kesehatan, pendidikan, keagamaan, serta kebutuhan masyarakat dapat berjalan tanpa gangguan.
Sampaikan 12 Tuntutan
Penanggung Jawab aksi, Agus Kenedi Kayame, membacakan pernyataan sikap yang memuat 12 tuntutan mahasiswa kepada pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta institusi terkait. Adapun 12 tuntutan yang disampaikan SMI-KP sebagai berikut:
Pertama, mendesak Pemerintah Provinsi Papua Tengah segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Paniai untuk memulangkan masyarakat dari tiga distrik yang disebut masih mengungsi agar dapat kembali ke kampung masing-masing.
Kedua, mendesak Komandan Kodim dan Komandan Korem di Papua Tengah membangun komunikasi dengan pihak militer yang menjalankan operasi di wilayah Tuguwai, Agadide, dan wilayah lainnya di Kabupaten Paniai agar menghentikan operasi.
Ketiga, mendesak penarikan pasukan militer yang sedang melakukan operasi di wilayah Tuguwai, Agadide, dan sejumlah wilayah lainnya di Kabupaten Paniai.
Keempat, meminta aparat keamanan mengosongkan fasilitas pelayanan umum, termasuk pastoran, Puskesmas, gereja, dan sekolah agar kembali difungsikan untuk kepentingan masyarakat.
Kelima, mendesak Kementerian Pertahanan, Panglima TNI, dan Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi serta menarik pasukan militer organik maupun nonorganik dari Paniai dan Papua pada umumnya.
Keenam, meminta pemerintah pusat menghentikan rencana pembangunan enam batalion di Kabupaten Paniai dan wilayah Papua lainnya. Ketujuh, mendesak penghentian pengiriman pasukan militer ke Kabupaten Paniai dan Papua pada umumnya.
Kedelapan, meminta pemerintah mengembalikan tanah adat yang menurut mahasiswa direncanakan untuk pembangunan batalion di wilayah Tuguwai, Komopa, Bibida, dan wilayah lainnya kepada masyarakat pemilik hak ulayat.
Kesembilan, mendesak Bupati Paniai Yampit Nawipa dan Gubernur Papua Tengah Meki Frits Nawipa segera mengambil langkah untuk memulangkan masyarakat dari tiga distrik yang disebut mengungsi di wilayah perkotaan.
Kesepuluh, meminta Pemerintah Kabupaten Paniai dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah menghentikan kegiatan seremonial serta memprioritaskan penanganan dan pemulangan masyarakat pengungsi.
Kesebelas, meminta pemerintah daerah menghentikan rencana pembangunan wisata di Pelabuhan Aikai serta pembangunan jalan di Paniai Barat dan jalan Ogiya Dimi.
Kedua belas, mendesak Pemerintah Kabupaten Paniai dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah menangani persoalan dugaan perampasan hak ulayat tanpa persetujuan masyarakat pemilik tanah.
Agus menegaskan, seluruh tuntutan tersebut merupakan aspirasi mahasiswa yang meminta pemerintah memberikan perhatian terhadap persoalan keamanan, pengungsian, dan perlindungan masyarakat adat di Kabupaten Paniai.
Koordinator Lapangan Soroti Pengamanan Aksi
Sementara itu, Koordinator Lapangan, Martinus Degei, menjelaskan bahwa pelaksanaan aksi berlangsung di tengah kehadiran sejumlah personel kepolisian dan aparat keamanan di sekitar lokasi penyampaian aspirasi.
Berdasarkan kronologi yang disusun pihak penyelenggara, persiapan aksi diawali dengan pemasangan tali komando oleh koordinator lapangan bersama sejumlah mahasiswa. Massa kemudian mulai berdatangan untuk mengikuti penyampaian aspirasi.
Dalam kronologi tersebut, mahasiswa mencatat kedatangan tiga kendaraan jenis Avanza yang ditumpangi sejumlah orang berpakaian sipil. Mereka disebut turun dari kendaraan dan mengambil gambar di sekitar lokasi aksi.
Pihak penyelenggara juga mencatat kedatangan kendaraan patroli dan sejumlah personel kepolisian serta aparat keamanan lainnya di kawasan Pasar Karang.
Menurut kronologi mahasiswa, kehadiran sejumlah personel di sekitar lokasi sempat membuat situasi penyampaian aspirasi menegang. Aparat kemudian melakukan komunikasi dan negosiasi dengan koordinator lapangan serta penanggung jawab aksi mengenai pelaksanaan kegiatan.
Martinus mengatakan pihak penyelenggara menerima masukan agar penyampaian aspirasi berlangsung tertib dan mengikuti kesepakatan bersama.
Dalam laporan pelaksanaan kegiatan, aksi tersebut turut dihadiri Kapolres Nabire AKBP Samuel D. Tatiratu, Kasat Intelkam Polres Nabire AKP Sugiarto, serta Kabag Ops Polres Nabire AKP Fransiskus Kia Tapun.
Pengamanan kegiatan melibatkan personel Polres Nabire bersama Satgas ODC. Namun, jumlah personel yang tercantum dalam laporan pelaksanaan dan kronologi mahasiswa berbeda sehingga masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut.
Muncul Pernyataan Kontroversial dalam Aksi
Dalam catatan kronologi yang disusun penyelenggara, terdapat pula pernyataan bernada ancaman mengenai kemungkinan pembakaran Kantor Bupati Paniai dan Kantor Gubernur Papua Tengah apabila tuntutan mahasiswa tidak mendapatkan tanggapan.
Namun, dokumen kronologi tersebut tidak menjelaskan secara terperinci siapa yang menyampaikan pernyataan itu. Karena itu, diperlukan klarifikasi dari penanggung jawab dan koordinator lapangan untuk memastikan konteks serta pihak yang menyampaikannya.
Penyampaian aspirasi merupakan hak masyarakat yang perlu dihormati. Namun, pelaksanaannya tetap harus mengedepankan ketertiban, keselamatan, serta penghormatan terhadap fasilitas umum dan fasilitas pemerintahan.
Mahasiswa juga menyampaikan kemungkinan menggelar aksi lanjutan dengan mobilisasi massa lebih besar apabila tuntutan yang disampaikan tidak memperoleh tanggapan dari pemerintah.
Agus Kenedi Kayame menegaskan, 12 tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut merupakan aspirasi mahasiswa yang meminta perhatian pemerintah terhadap kondisi masyarakat Kabupaten Paniai.
Ia berharap pemerintah tidak hanya menerima penyampaian aspirasi, tetapi juga memberikan tanggapan dan menjelaskan langkah konkret yang akan dilakukan untuk menangani persoalan pengungsian, keamanan, serta perlindungan hak masyarakat adat.
Menurutnya, pemulihan kondisi masyarakat yang terdampak situasi keamanan harus menjadi perhatian bersama agar warga dapat kembali menjalani kehidupan secara aman di kampung halaman masing-masing.
Melalui aksi tersebut, SMI-KP berharap pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta institusi keamanan memberikan perhatian serius terhadap seluruh tuntutan yang telah disampaikan, khususnya menyangkut perlindungan masyarakat sipil, pemulangan pengungsi, dan penyelesaian persoalan hak ulayat di Kabupaten Paniai.
Redaksi Tomei masih berupaya memperoleh keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Paniai, Pemerintah Provinsi Papua Tengah, serta pihak TNI dan Polri untuk mengonfirmasi sejumlah informasi, termasuk data pengungsi, aktivitas aparat, dan tuntutan yang disampaikan mahasiswa. [*]










