JAYAPURA, TOMEI.ID | Solidaritas Mahasiswa Paniai di Kota Jayapura menyuarakan 15 tuntutan dalam aksi mimbar bebas di Tugu Pendidikan, Abepura, Kota Jayapura, Senin (29/9/2025).
Aksi ini menyoroti kebijakan darurat militer yang dinilai telah berlangsung sejak Mei 2024 pascakontak senjata TNI dan TPNPB-OPM di Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Mahasiswa menilai operasi militer justru memperburuk kondisi masyarakat sipil.
15 Tuntutan Mahasiswa Paniai:
- DPR dan Bupati Paniai segera menyurati Presiden RI dan Panglima TNI untuk menarik militer organik maupun nonorganik dari Kabupaten Paniai.
- Menghentikan seluruh aktivitas militer yang mengganggu masyarakat.
- Menolak pembangunan Kodim, Koramil, pos militer, maupun pos polisi di distrik dan kampung.
- Mendesak Kapolri menarik Satgas Damai Cartenz dari Paniai.
- Mengutuk aktivitas TNI-Polri pada malam hari yang membuat warga takut.
- Menolak pemekaran Kabupaten Paniai.
- Mendesak pengesahan Perda Perlindungan Masyarakat Adat Paniai.
- Menuntut penghentian izin tambang emas, batu bara, minyak, dan gas di wilayah Paniai.
- Meminta pemerintah daerah memperhatikan warga terdampak banjir.
- Menolak rencana eksploitasi Gunung Wabu di Intan Jaya.
- Menghentikan pembangunan jalan Trans Paniai–Intan Jaya.
- Menutup praktik perjudian seperti rolex, shio, dan biliar di Paniai.
- Menghentikan seluruh operasi militer di Tanah Papua.
- Menghentikan proyek strategis nasional di Papua.
- Memberikan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua sebagai solusi demokratis.
Koordinator lapangan, Yulianus Bunai dan Hendrik Nawipa, menegaskan bahwa 15 poin tersebut mewakili keresahan masyarakat adat Paniai atas militerisasi, perampasan ruang hidup, hingga eksploitasi sumber daya alam.
Mahasiswa menutup aksi dengan seruan agar pemerintah pusat menghentikan pendekatan keamanan dan membuka ruang dialog yang setara, demi menghentikan penderitaan masyarakat sipil di Papua. [*].
