JAYAPURA, TOMEI.ID | Forum Mahasiswa Kabupaten Mamberamo Raya menyatakan penolakan tegas terhadap rencana pembangunan batalion militer di wilayah Mamberamo Raya, dengan alasan berpotensi menimbulkan dampak sosial serius bagi masyarakat setempat.
Pernyataan sikap tersebut merupakan hasil konsolidasi internal forum mahasiswa dan disampaikan langsung oleh Ketua Pengurus, Hendrik Pitawa, kepada wartawan di Jayapura, Selasa (28/4/2026).
Hendrik menilai, kebijakan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto itu berisiko mengganggu stabilitas kehidupan masyarakat, terutama di wilayah pedalaman dan pesisir yang rentan terhadap dampak keamanan.
“Pembangunan batalion ini berpotensi merugikan aktivitas masyarakat. Kami belajar dari pengalaman di Papua Pegunungan dan Papua Tengah, di mana warga harus mengungsi akibat situasi keamanan yang memicu trauma militeristik,” tegas Hendrik.
Forum Mahasiswa Mamberamo Raya juga mendesak Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya agar tidak menyetujui rencana tersebut, termasuk Bupati Robby Wilson Rumansara dan Wakil Bupati Keven Totouw yang dinilai memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan di daerah.
Menurut Hendrik, pemerintah daerah seharusnya memprioritaskan program pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan, bukan kebijakan yang berpotensi menambah beban sosial warga kampung.
Selain itu, forum mahasiswa meminta DPRD Kabupaten Mamberamo Raya, termasuk perwakilan jalur Otonomi Khusus (Otsus), untuk aktif mengawal aspirasi masyarakat serta mempertimbangkan secara serius potensi dampak sosial dari rencana pembangunan tersebut.
“Jangan sampai masyarakat menjadi korban. Tugas pemerintah adalah menghadirkan kesejahteraan, bukan menambah beban baru bagi rakyat,” ujarnya.
Sebagai bentuk konsolidasi gerakan, Forum Mahasiswa juga mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari tokoh adat, tokoh pemuda, hingga organisasi sipil, untuk menyatukan sikap dalam merespons rencana tersebut secara kolektif.
Pernyataan ini, lanjut Hendrik, merupakan langkah awal untuk mencegah kebijakan yang dinilai berisiko sebelum direalisasikan oleh pemerintah pusat.
Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya maupun pihak terkait atas penolakan yang disampaikan forum mahasiswa tersebut. [*].
