DOGIYAI, TOMEI.ID | Dugaan ancaman serius dari oknum aparat kepolisian mencuat di tengah penanganan kasus kematian JE di Moanemani, Kabupaten Dogiyai. Pernyataan bernada ancaman terhadap warga sipil itu memperkeruh situasi keamanan yang sejak awal telah memanas.
“Ada anggota polisi bernama William yang mengancam akan meratakan habis warga Dogiyai. Dia juga bilang ke depan masyarakat tidak boleh melakukan demonstrasi,” ungkap wartawan Aleks Waine di Dogiyai kepada tomei.id, Kamis (2/4/2026).
Pernyataan tersebut dinilai tidak hanya intimidatif, tetapi juga berpotensi melanggar hak sipil masyarakat serta memperbesar ketegangan di tengah upaya penanganan konflik.
Di saat yang sama, Kepala Distrik Kamuu, Markus Auwe, mengaku dihalangi aparat saat hendak mengakses lokasi penemuan jenazah JE di depan Gereja Ebenezer.
“Saya langsung ke TKP untuk mengetahui motifnya. Tapi saya justru disuruh kembali oleh pihak keamanan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa dirinya datang bersama Kapolsek Kamuu, namun tetap tidak diberikan akses ke tempat kejadian perkara (TKP), meskipun lokasi tersebut berada dalam wilayah kerjanya. Kondisi ini memunculkan dugaan adanya pembatasan informasi, bahkan indikasi penutupan fakta di balik kematian JE.
Upaya kedua untuk turun ke lapangan bersama wartawan guna meredakan ketegangan juga tidak berjalan mulus. Di kawasan Jalan Masuk Susteran, rombongan kembali dihadang oleh aparat.
“Kami dihadang oleh sekelompok polisi dan bahkan diancam dengan kata-kata yang membuat kami trauma,” ungkap Markus Auwe.
Rangkaian penghadangan yang terjadi berulang kali ini memperkuat kesan adanya tekanan di lapangan, bukan sekadar pengamanan situasi.
Selain dugaan ancaman, aparat juga disebut meminta masyarakat untuk mengungkap pelaku pembunuhan (JE) hal yang dinilai menyimpang dari tugas utama kepolisian sebagai penegak hukum.
“Mereka minta masyarakat ungkap pelaku. Padahal itu tugas polisi, bukan masyarakat,” tegas Aleks.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Polres Dogiyai belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan ancaman maupun pembatasan akses terhadap pejabat distrik tersebut.
Di tengah situasi yang masih tegang, publik kini dihadapkan pada pertanyaan besar: apakah ini sekadar langkah pengamanan, atau ada fakta penting yang sedang ditutup rapat dari publik? [*].
