Berita

“Akan Meratakan Habis Warga Dogiyai” Ancaman Polisi di Balik Kematian JE

DOGIYAI, TOMEI.ID | Dugaan ancaman serius dari oknum aparat kepolisian mencuat di tengah penanganan kasus kematian JE di Moanemani, Kabupaten Dogiyai. Pernyataan bernada ancaman terhadap warga sipil itu memperkeruh situasi keamanan yang sejak awal telah memanas.

“Ada anggota polisi bernama William yang mengancam akan meratakan habis warga Dogiyai. Dia juga bilang ke depan masyarakat tidak boleh melakukan demonstrasi,” ungkap wartawan Aleks Waine di Dogiyai kepada tomei.id, Kamis (2/4/2026).

Pernyataan tersebut dinilai tidak hanya intimidatif, tetapi juga berpotensi melanggar hak sipil masyarakat serta memperbesar ketegangan di tengah upaya penanganan konflik.

Di saat yang sama, Kepala Distrik Kamuu, Markus Auwe, mengaku dihalangi aparat saat hendak mengakses lokasi penemuan jenazah JE di depan Gereja Ebenezer.
“Saya langsung ke TKP untuk mengetahui motifnya. Tapi saya justru disuruh kembali oleh pihak keamanan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa dirinya datang bersama Kapolsek Kamuu, namun tetap tidak diberikan akses ke tempat kejadian perkara (TKP), meskipun lokasi tersebut berada dalam wilayah kerjanya. Kondisi ini memunculkan dugaan adanya pembatasan informasi, bahkan indikasi penutupan fakta di balik kematian JE.

Upaya kedua untuk turun ke lapangan bersama wartawan guna meredakan ketegangan juga tidak berjalan mulus. Di kawasan Jalan Masuk Susteran, rombongan kembali dihadang oleh aparat.

“Kami dihadang oleh sekelompok polisi dan bahkan diancam dengan kata-kata yang membuat kami trauma,” ungkap Markus Auwe.

Rangkaian penghadangan yang terjadi berulang kali ini memperkuat kesan adanya tekanan di lapangan, bukan sekadar pengamanan situasi.

Selain dugaan ancaman, aparat juga disebut meminta masyarakat untuk mengungkap pelaku pembunuhan (JE) hal yang dinilai menyimpang dari tugas utama kepolisian sebagai penegak hukum.

“Mereka minta masyarakat ungkap pelaku. Padahal itu tugas polisi, bukan masyarakat,” tegas Aleks.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Polres Dogiyai belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan ancaman maupun pembatasan akses terhadap pejabat distrik tersebut.

Di tengah situasi yang masih tegang, publik kini dihadapkan pada pertanyaan besar: apakah ini sekadar langkah pengamanan, atau ada fakta penting yang sedang ditutup rapat dari publik? [*].

Redaksi Tomei

Recent Posts

Gubernur Meki Nawipa Minta Minimal 30 Persen Dana Otsus Pendidikan Mulai 2027 Dialokasikan untuk Dukung SSH dan Peningkatan Mutu Pendidikan

NABIRE, TOMEI.ID | Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa meminta pemerintah provinsi dan delapan pemerintah kabupaten…

25 menit ago

Enam Provinsi di Tanah Papua Sepakati 18 Langkah Perbaikan Tata Kelola Dana Otsus, KPK: Jangan Berhenti di Tanda Tangan

JAYAPURA, TOMEI.ID | Enam pemerintah provinsi di Tanah Papua menyepakati 18 langkah strategis untuk memperbaiki…

1 jam ago

Pendidikan Jadi Prioritas, Gubernur Meki Nawipa Minta Lulusan PGSD Siap Mengabdi hingga Pedalaman

NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah menegaskan pembangunan pendidikan tetap menjadi prioritas utama…

3 jam ago

PSHT Manokwari Kukuhkan Warga Baru Tingkat I 2026, Tegaskan Komitmen Jaga Persaudaraan dan Lawan Ketidakadilan

MANOKWARI, TOMEI.ID | Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Cabang Kabupaten Manokwari, Ranting Manokwari Barat, Sub…

9 jam ago

Petani Jadi Penentu Ketahanan Pangan, Gubernur Meki Nawipa: Papua Tengah Siap Menjadi Lumbung Pangan

NABIRE, TOMEI.ID | Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menegaskan petani merupakan pilar utama ketahanan pangan…

22 jam ago

Beredar Poster Penolakan Pos Kamling, 36 Marga Deiyai Tolak Dugaan Militerisasi Tanah Adat

DEIYAI, TOMEI.ID | Sebuah poster berisi pernyataan sikap yang mengatasnamakan 36 Marga Deiyai beredar luas…

1 hari ago