Aksi Damai Tolak DOB dan Tambang Asing SMI-KP Tunda, Bupati Paniai Janji Terima Aspirasi Jumat

PANIAI, TOMEI.ID | Solidaritas Mahasiswa se-Indonesia asal Kabupaten Paniai (SMI-KP) menggelar aksi demonstrasi damai di Lapangan Karel Gobai, Enarotali, Rabu (9/7/2025).

Aksi damai ini sebagai bentuk penolakan terhadap rencana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Kabupaten Paniai serta masuknya tujuh perusahaan tambang besar yang disebut akan beroperasi di sektor gas bumi, uranium, dan bauksit.

Dalam aksinya, mahasiswa menyuarakan penolakan terhadap rencana pembentukan empat kabupaten baru, termasuk Paniai Timur (Ibukota Yagai) dan Paniai Utara (Ibukota Uwibutu). Mereka menilai wacana pemekaran dan masuknya investasi besar lebih banyak mengakomodasi kepentingan elit politik dan ekonomi daripada menjawab kebutuhan riil masyarakat adat Paniai.

baca juga : BF FKM KD Nabire Siap Lahirkan Badan Pengurus Baru Periode 2025–2026

Aksi tersebut direspons langsung oleh Bupati Paniai, Yampit Nawipa, dan Ketua DPRD Sementara, Hengki Ogetai, yang turut hadir di lokasi aksi. Mengingat adanya kunjungan resmi Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, pada hari yang sama, pemerintah daerah meminta mahasiswa menunda aksi hingga Jumat, 11 Juli 2025.

“Kami DPRD bersama Bupati hari ini ada kunjungan Gubernur, maka aksi ini ditunda dulu dua hari ke depan,” ujar Hengki Ogetai. Ia menegaskan, pihaknya terbuka untuk menerima aspirasi mahasiswa secara resmi sesuai prosedur yang berlaku.

Bupati juga menyampaikan bahwa dirinya akan menerima langsung perwakilan mahasiswa pada Jumat pukul 10.00 WIT di Kantor Bupati Paniai, guna mendengarkan tuntutan secara langsung dan dialog terbuka.

Penanggung jawab aksi, Penias Yeimo, dalam keterangannya kepada wartawan menyatakan bahwa massa aksi akan menghormati imbauan pemerintah, namun tetap melakukan konsolidasi hingga hari yang dijanjikan.

“Kami menghargai respons Bupati dan Ketua DPRD, tetapi perjuangan ini belum selesai. Kami tetap bergerak hingga hari Jumat,” tegas Yeimo.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu menyuarakan penolakan terhadap pemekaran dan eksploitasi tambang.

“Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat Paniai, tokoh pemuda, tokoh agama, dan seluruh lapisan masyarakat untuk satukan barisan bersama mahasiswa,” katanya.

Koordinator lapangan aksi, Yoleks Pigome, menambahkan bahwa pemekaran wilayah dan masuknya perusahaan tambang asing tidak serta-merta menjamin kedamaian, kesejahteraan, maupun keselamatan masyarakat adat.

“Kita harus tolak DOB dan perusahaan asing, karena semua itu tidak menjamin masa depan orang Papua, khususnya rakyat Paniai,” tegasnya.

Aksi ini mencerminkan kekhawatiran mendalam dari masyarakat adat Paniai terhadap potensi eksploitasi sumber daya alam, konflik sosial, serta ancaman marginalisasi warga asli akibat masuknya kepentingan eksternal yang belum tentu berpihak pada rakyat. [*].